Unduh Aplikasi

Belum Ada Vaksin Covid-19, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda

Belum Ada Vaksin Covid-19, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda
Foto: CNN Indonesia/ Hesti Rika

JAKARTA - Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta pemerintah menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 sampai proses vaksinasi virus corona (Covid-19) dilakukan.

Permintaan JK berkaca pada prediksi penyebaran Covid-19 yang melenceng, dari semula September, namun kini terus diprediksi baru akan mencapai puncak pada Desember mendatang atau bertepatan pada momen pemungutan suara Pilkada serentak 2020.

"Kalau kita buka vaksin barulah covid ini menurun. Dan banyak, perkiraan vaksin itu sudah mulai akan divaksinasi mulai Februari-Maret. Jadi kalau sudah berlangsung itu covid menurun," ujar JK seperti dikutip dari siaran CNNIndonesia TV, Senin (21/9).

JK menilai, penundaan Pilkada juga tidak berpengaruh signifikan pada proses peralihan kepala daerah. Menurutnya, para kepala daerah di 270 wilayah yang akan menggelar Pilkada baru akan habis masa jabatan pada 2021 mendatang.

Nantinya, kata JK, para kepala daerah yang habis masa jabatan bisa diganti dengan pejabat sementara (pjs) atau pelaksana tugas harian (plt), dan situasi itu tak menimbulkan perubaham siginifikan pada pemerintahan.

"Kalau pun sudah melewati masa jabatannya itu kan ada pejabat sementara yang dapat menangani hal tersebut. Jadi ini biasa saja," ucap mantan presiden pendamping Jokowi di periode pertama itu.

JK mengaku khawatir, pelaksanaan Pilkada pada Desember justru akan memicu potensi penyebaran virus yang lebih besar. Pasalnya, berkaca pada tahap pendaftaran pada 4-6 September lalu, pemerintah tak bisa mengontrol kerumunan massa dengan menerapkan protokol kesehatan.

Oleh sebab itu, JK mengaku cemas kondisi serupa terulang di masa kampanye dan pencoblosan nanti. Menurut dia, hingga kini tak ada jaminan aturan protokol kesehatan sesuai Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2020, bisa diterapkan di sejumlah tahapan Pilkada berikutnya.

"Walaupun dibatasi 100 orang siapa yang bisa menjamin. Pencoblosan kan enam jam, kira-kira 300-400 orang, tentu sulit untuk membatasi itu. Perhitungannya sore-sore, saksi-saksi ingin mengetahui itu diatasi, tapi tentu juga punya risiko," terang JK.

Pemerintah dalam hal ini mestinya dapat mengambil pilihan. Kendati Pilkada memang menggerakkan sektor ekonomi, namun di sisi lain pemerintah juga akan terus mengalokasikan anggaran bantuan bagi masyarakat yang terdampak akibat pandemi.

JK menilai pemerintah harus memilih, antara demokrasi dan kesehatan terkait penundaan dan kelanjutan pelaksanaan Pilkada 2020.

"Jadi sekarang menjadi pilihan kesehatan apa demokrasi? Atau kesehatan warga arau Pilkada. Mana yang kita pilih, saya kira tujuannya kesehatan masyarakat," ujar JK.

Komentar

Loading...