Unduh Aplikasi

Belum Ada Regulasi, DPRK Tolak Penggunaan Pelabuhan Jetty Meulaboh

Belum Ada Regulasi, DPRK Tolak Penggunaan Pelabuhan Jetty Meulaboh
Rapat dengar pendapat DPRK Aceh Barat. Foto: Ist

ACEH BARAT - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat menolak sementara penggunaan pelabuhan jetty di Desa Suak Indrapuri, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat untuk kegiatan apapun, yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pakat Beusaree.

Hal tersebut disampaikan oleh DPRK setempat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, PD Pakat Beusare dan PT Scofindo di ruang rapat DPRK setempat pada Kamis, (30/4).

Penolakan itu, menurut para anggota DPRK setempat lantaran dalam sistem pengelolaan pelabuhan oleh PD Pakat Beusare belum ada regulasi yang mengatur sistem pengelolaan, sehingga jika dipaksakan akan melanggar hukum.

Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli SE, mengatakan penolakan sementara untuk aktivitas pelabuhan tersebut bukan upaya dari DPRK setempat menghambat aktivitas pelabuhan, namun jika dipaksakan tanpa regulasi yang jelas, anggaran pengelolaan pelabuhan oleh PD Pakat Beusaree tidak dapat diketahui pola pembagiannya dengan daerah.

“Pakat Beusaree memang ada strukturnya, tapi untuk pengelolaan Pelabuhan Jetty ini harus ada Qanun, ada MoU (Memorandum of Understading). MoU-nya buat persetujuan bupati persetujuan DPR, dengan pihak Pakat Beusare,” kata Ramli.

Menurut ramli, pelabuhan Jetty merupakan asset daerah yang memiliki nilai lebih dari lima miliar, sehingga dalam sistem pengelolaan regulasi yang diterbitkan juga harus adanya persetujuan dari DPRK setempat,.

Jika aset tersebut di bawah lima miliar pengelolaannya dapat dilakukan hanya dengan Surat Keputusan Bupati.

Dalam MoU Pengelolaan pelabuhan nantinya juga harus jelas pembagian hasil dari sisi laut, dan sisi darat sehingga PAD Kabupaten setempat maksimal.

Dengan adanya regulasi, kata dia, maka akan mudah bagi pemerintah daerah dalam upaya pengelolaan pelabuhan itu, jika nantinya PT Scofindo ingin melakukan muat CPO (Crude Palm Oil) lewat pelabuhan itu, maka PD Pakat Beusare misalnya bisa meminta perusahaan tersebut memasukkan uang jaminan pemeliharaan selama proses penggunaan pelabuhan itu, begitu juga dengan kegiatan lain seperti bongkar muat tiang pancang.

Sementara itu Pemerintah Kapaten Aceh Barat, melalui Asisten II Setarid Daerah setempat, Marhaban, secara terpisah usai menghadiri RDP dengan DPRK setempat mengatakan pihaknya akan segera menyusun draf MoU untuk pengelolaan perusahaan tersebut dan diajukan ke DPRK.

Sedangkan untuk Qanun, kata Marhaban, telah diajukan ke DPRK setempat dua bulan yang lalu, dan saat ini sedang dalam pembahasan. Namun sambil menunggu persetujuan qanun pihaknya ajukan MoU terlebih dahulu.

“Kita akan segera menyusun MoU untuk pengelolaan pelabuhan oleh PD Pakat Bersaree. Insha Allah senin ini selesai dan dapat kita ajukan. Untuk Qanun sudah kita ajukan dua bulan lalu,” sebutnya.

Komentar

Loading...