Unduh Aplikasi

Belasan Rumpon Rusak, Nelayan Aceh Timur Minta PT PHE-NSO Ganti Rugi

Belasan Rumpon Rusak, Nelayan Aceh Timur Minta PT PHE-NSO Ganti Rugi
Nelayan saat mengeluh nasib pada Haji Uma di Lhokseumawe. Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE - Belasan Nelayan di Kecamatan Idie Rayeuk, Kabupaten Aceh Timur menuntut ganti rugi atas hilangnya (digeser) 17 unit rumpon milik mereka pada Pertamina Hulu Energi (PHE)-NSO.

Menurutnya, rusaknya tempat pernaungan milik mereka itu karena imbas dari kegiatan Seismic 2D oleh PT PHE-NSO pada 10 Juli 2019 lalu.

Panglima Laot Lhok Kuala Idie, Abdul Bakri mengatakan, sebelumnya perjanjian oleh pihak perusahaan akan dilakukan ganti rugi setelah dua pekan pergeseran rumpon milik nelayan itu dilakukan. Namun, sudah berjalan enam bulan lebih ganti rugi itu tak kunjung ada.

“Kami nelayan merasa sangat dirugikan, dan pendapatan serta mata pencarian kami juga hilang, karena digesernya rumpon oleh PT PHE-NSO yang membuat jalur pengeboran di lokasi itu, sehingga menyebabkan 17 rumpon milak kami rusak,” katanya kepada sejumlah awak media di salah satu kedai kopi Lhokseumawe, Jumat (7/3).

Didampingi Ketua Kelompok Nelayan Razali, Abdul menambahkan sebelumnya sudah dilaksanakan pertemuan antara dinas kelautan dan perikanan, nelayan dan juga PT PHE, dimana pihak perusahaan akan mengganti rumpon yang digeser sebesar Rp35 juta per rumpon.

“Jadi rumpon ada yang dipotong dan digeser, kalau yang dipotong sudah dibayar masing-masing Rp60 juta, tetapi ada 14 nelayan pemilik rumpon yang digeser oleh mereka sebanyak 17 unit, mereka berjanji akan membayar Rp35 juta per rumpon, hingga saat belum ada ganti rugi,” jelasnya didampingi juga oleh Lembaga Hukom Adat Laot Lhok Idi, Ridwan.

Sambungnya, pihaknya berharap yang bersangkutan harus segera melunasi pembayaran rumpon yang rusak akibat pergeseran tersebut. Mereka juga sudah menyurati anggota DPD RI, Sudirman agar membantu menyelasaikan permasalahan tersebut.

Sementara itu, Anggota DPD RI Sudirman atau akrab disapa Haji Uma mengaku sudah menerima surat keluhan dari nelayan dan dinas kelautan dan perikanan terkait dengan pemotongan dan pergeseran tempat pernaungan ikan tersebut.

“Jadi disini ada yang dilakukan pemotongan oleh PT PHE terhadap jalur eksplorasi gas itu. Ada juga yang digeser supaya mudah mereka bekerja,” kata Haji Uma.

Lanjutnya lagi, sedangkan pemotongan yang dilakukan secara dua tahapan sudah dibayar, sementara 17 rumpon milik dari 14 nelayan yang rusak karena digeser belum diganti rugikan.

“Nelayan ini mengeluh karena mengalami kerugian, apalagi sebelumnya PT PHE sudah berjanji akan mengganti rugikannya,” ujar Haji Uma.

Haji Uma menambahkan, setelah dua pekan berjalan rumponnya tak kunjung di bayar, saat nelayan telepon pihak perusahaan tidak diangkat dan saat dinas memanggil mereka juga tidak mendatanginya lagi, seakan buang badan.

“Untuk mencari jalan keluar, nelayan melalui Panglima Laot dan Dinas, menyurati saya dengan melengkapi surat keterangan. Mereka memohon agar menindak lanjuti terkait kisruh permasalahan nelayan itu yang belum dapat haknya,” tuturnya.

Menindak lanjuti surat itu, Haji Uma akan mengaku akan membuat rekomendasi dan menanyakan kepada PT PHE dengan tembusan ke Kementerian Kelautan atas kejadian tersebut.

“Saya meminta klarifikasi semua untuk segera dibayar. Setelah saya surati PHE dan Kementeria, saat ini belum saya terima surat balasan. Dan jika setelah saya kembali ke Jakarta balasan surat juga belum ada, maka saya akan mendatangi Kementerian,” jelasnya.

"Jika balasan surat juga tak kunjung ada, saya akan memanggil PT PHE dan Menteri Perikanan untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut," tegasnya lagi.

Komentar

Loading...