Unduh Aplikasi

Belanja Tak Terduga di BPBK Abdya Diduga Sarat Masalah

Belanja Tak Terduga di BPBK Abdya Diduga Sarat Masalah
Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya
BLANGPIDIE - Realisasi berlanja tidak terduga pada sejumlah unit kegiatan tanggap darurat dan darurat bencana di Dinas Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Aceh Barat Daya (Abdya) diduga sarat masalah.

"Ada 2 unit pekerjaan yang seharusnya tidak menggunakan kontrak tetapi kok malah harus sistem kontrak, sementara 6 kegiatan lainya terjadi selisih antara tanggal kejadian bencana dengan realisasi belanja tidak terduga," sebut Zulkarnaini, salah seorang Anggota DPRK Abdya kepada AJNN, Rabu (7/10).

Dua proyek yang seharusnya tidak memakai sistem kontrak yaitu pembuatan bronjong dan rumah darurat yang terletak di Kecamatan Tangan-tangan dan Kuala Batee.

"Pengerjaan proyek di Gampong Kuta Bakdrien dan Gampong Persiapan Drien Beurumbang kurang tepat karena sifat utama dari belanja tidak terduga merupakan pengeluaran atas kebutuhan yang mendesak tidak mesti harus sistem kontrak," ujar politisi partai Gerindra itu.

Sementara itu lanjut Zulkarnaini, realisasi enam kegiatan yang bersumber dari APBK tahun 2014 senilai Rp 693 juta lebih, dikerjakan jauh dari masa bencana sehingga terjadi perbedaan antara kejadian bencana dan realisasi belanja ridak terduga.

"Biasanya pencairan dana tanggap darurat bencana paling lambat satu hari kerja terhitung sejak diajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD, ini bisa selisih hingga berbulan-bulan, kenapa?” sebutnya.

Bukan itu saja, menurut Zulkarnaini, informasi kejanggalan juga ditemukan pada saat rehap rumah kebakaran Gampong Asoe Nangroe di Kecamatan Jeumpa senilai Rp 21 juta dan pembangunan rumah darurat di Gampong Drien Beurumbang, Kulala Batee sebesar Rp 350 juta.

"Informasi yang saya peroleh, pembanguan kedua rumah di tempat berbeda itu tidak didukung dengan berita acara serah terima kepada korban,” kata Zulkarnaini.

Ia juga menjelaskan, dalam Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penagulangan bencana disebutkan bahwa bantuan darurat bencana merupakan upaya memberikan batuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat darurat dengan status keadaan darurat bencana yang ditetapkan pemerintah untuk waktu tertentu.

"Biasa prosesnya ditetapkan oleh kepala daerah, kemudia pimpinan instansi yang bersangkutan mengajukan usulan, baru kemudian kepala daerah mengambil kebijakan untuk percepat pencairan dana tidak terduga untuk didanai penanganan tanggap darurat yang mekanisme dan pertangung jawabanya diatur oleh kepala daerah sesuai dengan aturaan yang beraku” tungkasnya.

Menanggapi dugaan tersebut, Kepal Badan Penangulangan Bencana Kabupaten (BPBK) Abdya, Anwar Dawud menjelaskan dirinya tidak mengetahui tentang persoalan tersebut karena saat itu dia belum menjabat.

"Maaf ya,  saya di BPBK 1 Peb 15, masalah itu tahun 2014. Tidak ada komentar,” tulisnya via sms.

(JULIDA FISMA)

Komentar

Loading...