Unduh Aplikasi

EVALUASI KEMENDAGRI APBA 2021

Belanja Perjalanan Dinas DPRA Rp42,3 Miliar, Tidak Berkorelasi dengan Kinerja

Belanja Perjalanan Dinas DPRA Rp42,3 Miliar, Tidak Berkorelasi dengan Kinerja
Dokumen APBA 2021 hasil evaluasi Kemendagri. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Keputusan Mendagri tentang hasil evaluasi Raqan APBA 2021 tidak setebal buku Raqan APBA 2021 dan lampirannya.

Namun dokumen setebal 80 halaman ini  intisari atas penggunaan yang disusun sebelum Musrembang RKPA, penyusunan KUA dan PPAS, hingga penyajian Raqan APBA 2021.

Substansi dari evaluasi Mendagri ini yaitu untuk melihat kesesuaian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPA, KUA dan PPAS, serta RPJMD, dengan Raqan APBA yang ditetapkan Gubernur Aceh dengan DPRA menjadi Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh.

Salah satu temuan dari hasil evaluasi Mendagri ini yang juga menarik untuk disampaikan kepada publik yaitu penyediaan anggaran perjalanan dinas baik dalam negeri dan perjalanan dinas luar negeri DPRA.

Pada halaman 37 tentang sub kegiatan penyusunan Program Kerja DPRA sebesar Rp16 miliar, yang antara lain diuraikan  ke dalam rincian obyek belanja. Dimana belanja  perjalanan dinas luar negeri sebesar Rp15.1 miliar pada SKPA Sekretariat  DPRA. 

Baca: Tak Melalui RPKA dan KUA-PPAS, Mendagri Larang Bantuan Keuangan Rp2,8 Triliun

Menurut Mendagri, belanja ini tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolak ukur dan target kinerja kegiatan. 

Untuk itu, Mendagri meminta agar Pemerintah Aceh harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut agar sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan sebagaimana dimaksud pasal 54 avat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Lebih lanjut Mendagri juga menemukan pendanaan kegiatan yang tidak menggambarkan capaian kinerja sub kegiatan.

Beberapa penyediaan anggaran yang dimaksud antara lain yaitu pertama, sub kegiatan pembahasan Rancangan Perda Rp22.4 miliar, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp18,4 miliar pada SKPA Sekretariat DPRA. 

Evaluasi Kemendagri terkait APBA 2021 tentang biaya perjalanan dinas DPRA. Foto: Dok AJNN

Kedua, sub kegiatan Pembahasan APBA Rp2,97 miliar, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.78 miliar pada SKPA Sekretariat DPRA. 

Ketiga, sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum Rp1,73 miliar, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1.413 miliar pada SKPA Sekretariat DPRA. 

Keempat, sub kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur Rp1,73 miliar, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp1,48 miliar pada SKPA Sekretariat  DPRA. 

Kelima, sub kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Rp3,76 miliar, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2 miliar pada SKPA Sekretariat DPRA. 

Keenam, sub kegiatan Pengawasan Penggunaan Anggaran Rp2,1 miliar, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Rp2 miliar pada SKPA Sekretariat DPRA. 

Evaluasi Kemendagri terkait APBA 2021 tentang biaya perjalanan dinas DPRA. Foto: Dok AJNN

Menurut Mendagri, belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri pada Sekretariat DPRA tersebut diindikasikan proporsi alokasi anggaran obyek dan rincian obyek belanja  pada masing-masing sub kegiatan tersebut  tidak memiliki korelasi langsung dan tidak mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud. 

Untuk itu, Pemerintah Aceh harus memformulasikan kembali alokasi anggaran tersebut, sehingga memiliki korelasi langsung dan mendukung keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud dengan mempedomani pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Adapun jumlah penyediaan belanja perjalanan dinas dalam dan luar negeri pada Sekretariat DPR Aceh yang tidak memiliki korelasi langsung dengan indikator kinerja sebesar Rp42,3 miliar.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...