Unduh Aplikasi

INTERMESO

Belajar dari Cina

Belajar dari Cina
Ilustrasi: dekoruma.

SYAHDAN seorang bos perusahaan alat telekomunikasi asal Cina, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang yudhoyono, datang ke Indonesia dengan membawa pekerja dekil. Saat itu mereka hanya mampu menyewa satu ruangan kecil di belantara gedung pencakar langit Jakarta. 

Namun bukan Cina namanya jika tak mampu menyulap keadaan. Berbekal pengetahuan tentang sifat para pejabat di Indonesia dan keberanian memberikan fee, perusahaan yang kini hampir merajai pasar perangkat telekomunikasi itu mendatangi dan melobi para petinggi perusahaan telekomunikasi serta menjajakan perangkat yang mereka produksi. 

Berbekal pengetahuan tentang kelemahan para pejabat telekomunikasi Indonesia--ini juga menjadi kelemahan hampir sebagian besar pejabat di Indonesia, dari kepala desa hingga level tertinggi, bos Cina itu menawarkan penggunaan perangkat mereka di setiap jaringan telekomunikasi yang saat itu masih mengandalkan produk asal Eropa, seperti Siemens dan Ericson, yang dikenal memiliki kualitas yang baik. 

Dengan mengedipkan sebelah mata, mereka berkata, “untuk apa memakai barang mahal kalau hanya digunakan sementara.” Teknologi telekomunikasi akan cepat berubah. Dalam setahun atau dua tahun, peralatan yang dibeli mahal akan tergantikan dengan teknologi baru. “Lebih baik gunakan produk kami. 

Pakai seperlunya saja. Toh nanti diganti dengan teknologi yang lebih baru”, seperti itulah kira-kira pernyataannya. Setelah membawa sejumlah pejabat negara ke Cina untuk melihat pabrik mereka, penawaran itu diterima. Perusahaan ini tumbuh cepat. Dan kini, perusahaan Cina itu memiliki pencakar langit sendiri dan produk mereka dipakai oleh sebagian besar operator telekomunikasi di Indonesia. Mereka untung dan pejabat di Indonesia pun senang. 

Dan kini, di Cina, perusahaan ini memiliki kota sendiri. Kolusi ini terjadi masif. Tak heran jika banyak orang yang rela berebut menjadi pejabat. Ini bukan soal prestise. Ini murni soal uang. Tak perlu repot-repot menjadi gubernur atau bupati. Cukup jabatan setingkat kepala bagian atau sekretaris dinas, maka itu akan menjamin hari tua yang berkecukupan. 

Tak perlu membaca hasil pemeriksaan Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan, tim bentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Dalam Negeri, yang menyebutkan 80 persen pengadaan barang dan jasa cenderung korup. Dan tak mengherankan pula jika hampir tak ada kualitas yang tersaji dalam proyek-proyek, terutama pengadaan, yang dilakukan oleh pemerintah. 

Karena prinsip yang dikedepankan adalah: yang penting barangnya ada. Soal kualitas, tak perlu diambil pusing. Cukup melihat deretan kendaraan yang terparkir di halaman kantor-kantor pemerintahan. Hal ini cukup menggambarkan kekayaan para pejabat daerah. 

Bahkan tak sedikit pejabat di dinas, sebagai operator, merangkap sebagai kontraktor. Mereka menyusun program, mereka pula menjadi pelaksana. Mereka yang tak mau bermain di arena ini akan tersingkir dengan sendirinya. Lantas rakyatnya dapat apa?

Komentar

Loading...