Unduh Aplikasi

Belajar dari Ciamis, Bisakah Aceh Menerapkan Food Estate?

Belajar dari Ciamis, Bisakah Aceh Menerapkan Food Estate?
Habiburrahman, S.TP, M.Sc. Foto: Ist

Oleh: Habiburrahman, S.TP, M.Sc

Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat dengan Jumlah Penduduk 1.195.180 Jiwa yang tersebar di 27 kecamatan 258 Desa dan 7 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 143.387 Ha. Dari luas wilayah tersebut kabupaten Ciamis memiliki luas baku lahan sawah 67.000 Ha dengan Provitas 5,6 Ton/Ha (BPS : Ciamis dalam Angka 2020). Selain luas sawah Kabupaten Ciamis juga memiliki lahan perkebunan yang menjadi mata pencaharian masyarakatnya.

Saat ini Ciamis adalah salah satu Kabupaten di Indonesia yang berhasil mengembangkan pola pertanian terpadu, yaitu memadukan antara konsep pertanian tradisional kearah modern yaitu pengembangan kawasan pertanian dengan mendorong partisipasi para petani untuk menjadi pengelola langsung atas hasil pertanian yang sudah dihasilkan, caranya adalah para Petani didorong secara langsung untuk dapat membentuk unit usaha serta mendistribusi hasil pertanian dengan mendirikan unit usaha berbadan hukum yaitu korporasi, kegiatan mendorong unit usaha pertanian secara modern adalah bagian dari lahirnya kebijakan pemerintah tentang food estate di Indonesia.

Berawal dari salah satu program dan kegiatan khsusus di Kementerian Pertanian RI yang menjadikan korporasi petani menjadi salah satu landmark kegiatan utama di Kementrian Pertanian, ide ini kemudian diadopsi oleh Pemerintah Ciamis yaitu dengan melakukan pembinaan atas kelompok-kelompok tani yang tergabung dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau Kelembagaan Ekonomi Pertanian (KEP) agar bersedia mendirikan satu unit usuha berbadan hukum berbentuk korporasi dengan tujuan adalah adgar dapat menjalankan usahanya dari hulu ke hilir dengan pembinaan dan pendampingan dari Pemerintah agar dapat mandiri dan sejahtera. 

Korporasi petani merupakan kelembagaan ekonomi petani yang memiliki badan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebahagian besar kepemilikian modal atau dimiliki oleh petani, saat ini para petani di Ciamis sudah memiliki satu unit usaha berbadan hukum sejenis perusahaan terbatas (PT), dan diberi nama dengan PT. Mitra Desa Pamarican (MDP) Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat.

PT. MDP merupakan salah satu contoh korporasi petani di Indonesia yang berdiri pada akhir tahun 2017 dengan membentuk entitas bisnis yang dimiliki oleh rakyat setempat dengan melibatkan Kelompok Tani, Gabungan kelompok tani dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yang tersebar di 14 Desa lingkup kecamatan  Pamarican Kabupaten Ciamis dengan bisnis utama adalah Beras Premium dengan pola pendampingan dan pembinaan baik dari Pemerintah maupun korporasi petani secara berkesinambungan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh petani dan masyarakat sekitar. 

PT MDP dibentuk sebagai wujud dari kepedulian pemerintah terhadap upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan usaha masyarakat pedesaan. Adapun Dasar didirikan Korporasi Petani PT. MDP ini adalah karena adanya keinginan masyarakat yang bergerak di sektor pertanian terutama komoditi padi untuk menyelesaikan kandala yang dialami oleh petani selama ini dari hulu ke hilir antara lain minimnya akses permodalan, budidaya dan pemasaran sehingga beberapa kelompok tani/gapoktan, bumdes dibantu oleh BUMN membentuk korporasi petani PT. MDP dengan kepemilikan saham Gapoktan 24,5 %, Bumdes 24,5 % sedangkan sisanya 51 % dimiliki oleh Mitra Bumdes Nusantara yang merupakan konsorsium dari 7 BUMN seperti Bulog, Danareksa, Pertamina, PTPN 3, RNI, Pupuk Indonesia dan Perusahaan Perdagangan Indonesia. 

PT. MDP dalam pelaksanaan unit usahanya juga mendapat bantuan dari Pemerintah melalui kegiatan CSR dari Bank Mandiri dengan membangun Sentra Pengolahan Gabah Terpadu (SPBT) dengan kapasitas produksi 3 Ton/Jam Beras Premium. Selain fasilitas SPBT Bank Mandiri turut memberi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memberi pendampingan dan pengawasan terhadap proses bisnis yang dijalankan oleh PT. MDP. Sehingga dengan adanya Badan hukum Korporasi Petani adalah “Perseroan Terbatas” dapat mempermudah dalam pengembangan bisnis dalam sisi pembiayaan dan juga pengurusan sertifikasi serta kelengkapan perizinan PT. MDP yang merupakan salah satu korporasi petani yang sukses di Indonesia.

Aceh Bisa Ikut Jejak Petani di Ciamis

Belajar dari pengalaman hasil kunjungan ke Ciamis, menurut hemat kami bahwa pemerintah Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi di ujung barat di Indonesia juga memiliki peluang yang besar untuk membentuk korporasi petani agar memiliki nilai tambah petani sebagai salah satu indikator dalam menunjang kesejahteraan bagi petani. Apalagi Kementrian Pertanian RI telah melakukan terobosan dengan mendorong penumbuhan dan pengembangan korporasi petani yang diharapkan akan mewujudkan nilai tambah untuk peningkatan kesejahteraan Petani. 

Konsep korporasi petani tertumpu pada pengelolaan pertanian yang bertujuan untuk mengubah pola kerja petani  ke arah yang lebih modern, baik dalam pola pikir (paradigma) maupun cara pengolahan dan pemasaran produk dengan menggunakan platform modern. 

Kita berharap balutan korporasi petani akan tumbuh dan berkembang di Provinsi Aceh dalam melaksakan kegiatan pertanian dengan mempermudah akses modal, budidaya dan pasar terlebih Provinsi Aceh memiliki sumber daya alam yang tersedia salah satunya adalah luas baku sawah Aceh seluas 213.998 Ha (data dari dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang) dan Luas Areal Perkebunan 1.071.074 Ha (Data BPS 2018) dengan rincian Perkebunan Rakyat 840.068 Ha (78,5 persen) dan Perkebunan besar 231.006 Ha (21,5 persen) berpeluang besar untuk dilaksanakan kegiatan korporasi petani karena kita memiliki lahan yang cukup luas untuk diprogramkan dan pemerintah melakukan penguatan SDM petani dan petugas secara bertahap dalam mempersiapkan SDM yang handal dalam mengelola korporasi petani Aceh, karena potensi hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh berpeluang untuk dibentuk korporasi petani.

Pada tahun 2021 Provinsi Aceh akan mendorong lahirnya beberapa korporasi petani yang pembiayaannya baik melalui pembiayaan dari APBN maupun dari CSR BUMN yang akan tersentuh kepada kelompok tani/gapoktan yang memiliki keinginan untuk memberi nilai nambah demi kesejahteraan sehingga kawasan strategis akan terbentuk di Aceh, hal ini sesuai tema 2021 dalam RPJM Aceh yaitu Pengembangan Kawasan Strategis dan Konektifitas untuk Pertumbuhan Berkualitas yang sangat relevan dengan kehadiran korporasi petani di Aceh dalam mendukung tema tersebut dengan melakukan perencanaan terutama komoditi tanaman pangan untuk mensukseskan Program Unggulan Aceh Hebat antara lain (1) Aceh Carong (2) Aceh Meugoe Meulaot (3) Aceh Troe (4) Aceh Kreatif (5) Aceh Kaya (6) Aceh Green (7) dan (8) Aceh Seumegot.

Diharapkan dengan kehadiran korporasi petani dapat memberi manfaat usaha untuk semua pemangku kepentingan seperti (1) dapat menumbuhkan kawasan Pertanian secara berkelanjutan dan terintegrasi; (2) memperkuat Korporasi Petani agar dapat berkembang secara mandiri dengan memperluas akses Budidaya, modal dan pasar; (3) mengatur pola tanam lintas komoditas sesuai kebutuhan Primer dan Skunder; (4) terbangunnya sarana dan prasarana pertanian sesuai kebutuhan dan Teknologi kekinian; dan (5) membuka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan peluang ekspor dengan hasil yang melimpah.

Akhirnya kita berharap dengan korporasi petani di Aceh dapat berkembang dengan berbagai kemudahan yang diberikan sesuai arahan pada Rapat Terbatas yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo agar dimasing-masing provinsi adanya tumbuh dan berkembang korporasi petani minimal 1 provinsi 1 korporasi, namun dengan melihat kondisi Aceh dengan keinginan bersama dan didukung oleh pemerintah baik pusat, provinsi dan Kabupaten/Kota kami yakin akan tumbuh kembang di Aceh terlebih melalui APBN juga disediakan dana fasilitasi sebagai stimulus dalam menggerakan korporasi petani di Aceh agar dapat tumbuh dan berkembang secara luas guna melahirkan kemandirian petani dalam melakukan upaya kegiatan dari hulu ke hilir dalam mensukseskan kegiatan pertanian secara berkelanjutan baik untuk tanaman pangan secara umum maupun tanaman yang bersifat organik. 

Sehingga Provinsi Aceh dapat sejajar dengan daerah lain dalam pengembangan Korporasi petani seperti yang dilakukan di Kab Ciamis Jawa Barat yang sudah berhasil dengan kata kunci saling mengawasi, membina dan melakukan penerapan standar operasional prosedir (SOP) yang harus dijalankan. 

Penulis adalah Wakil Ketua HKTI Aceh & Kepala Seksi Benih dan Perlintan Tanaman Pangan Distanbun Aceh

Komentar

Loading...