Unduh Aplikasi

Begini Mekanisme Pengaduan Perizinan di DPMPTSP Aceh

Begini Mekanisme Pengaduan Perizinan di DPMPTSP Aceh
Foto: Ist

BANDA ACEH - Sebagai instansi yang melayani proses perizinan, sudah pasti tersedia pelayanan pengaduan jika terdapat hal-hal yang belum selesai dilakukan.

Seperti di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh, disini terdapat berbagai cara dan mekanisme sendiri dalam melakukan melayani permohonan pengaduan. Baik itu secara lisan maupun tulisan.

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan, dan Pelaporan Layanan DPMPTSP Aceh, Jakfaruddin mengatakan, di instansinya tersebut ada dua mekanisme dalam melaporkan pengaduan terkait perizinan, pertama secara lisan dan kedua melalui tulisan atau administrasi dalam hal ini mengirimkan surat.

"Bisa mengadu secara lisan datang ke kantor, dan juga dengan cara tulisan mengirimkan surat," kata Jakfaruddin kepada AJNN saat ditemui di ruang kerjanya, Jum'at (11/10).

Jakfar menyampaikan, pengaduan masyarakat itu adalah para pemohon izin, ketika saat memasukkan permohonan awal, sudah pasti langsung diproses, namun tetap ada yang merasa tidak puas hingga akhirnya melayangkan komplain. Biasanya itu oleh pihak ketiga.

Jakfar menjelaskan, jika komplain tersebut dilakukan secara lisan, maka yang bersangkutan atau pengadu bisa mendatangi kantor dan mempertanyakan kepada petugas front office, informasi dan pengaduan, sehingga dapat langsung menerima penjelasan.

"Sampai disini bisa saja pengadu bisa langsung menerima, dan bahkan ada juga yang tidak bisa menerima," ujarnya.

Kata Jakfar, jika kemudian bisa langsung menerima, permasalahan selesai disana, tetapi jika ada yang tidak merasa puas penjelasan dari staf, maka besar kemungkin akan di proses secara berjenjang mulai dari Kepala Seksi, Kepala Bidang dan bahkan sampai langsung ke Kepala Dinas.

Kemudian, jika pengadu belum juga menerima, maka dinas akan menyerahkan lagi permasalahan tersebut ke pengadu, apakah ingin menempuh jalur hukum atau hal lainnya, itu diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.

"Kalau misalkan tetap tidak diterima, diserahkan lagi ke pengadu tersebut, apakah mau menempuh jalur hukum,  itu dipersilahkan, kita terima," tuturnya.

Sedangkan pengaduan melalui tulisan, lanjut  Jakfar, permohonan pengaduannya dapat langsung mengirimkan surat, dan itu bakal di proses sesuai dengan administrasi dan mekanisme yang berjalan. Pertama, memasukkan surat permohonan komplain, lalu dinas mengagendakan, setelah diagendakan ke pimpinan, baru turun lagi ke bidang terkait.

"Itu bisa saja kita panggil pengadu untuk didudukkan. Setelah mengetahui masalahnya, baru kemudian kita mengambil kesimpulan seperti apa," ungkap Jakfar.

Jakfar menuturkan, sistem di DPMPTSP Aceh sendiri, jika sedang berjalannya  komplain, maka dengan sendirinya proses perizinan terkait akan dihentikan sementara. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya permasalahan. Karena itu kebijakan tersebut diambil.

"Jika ada komplain, kita dengan sendirnya menghentikan sementara menyangkut pelayanan perizinan masyarakat yang memohonkan itu. Karena kalau tidak dihentikan rembesannya besar, makanya dihentikan dulu," imbuhnya.

Kata Jakfar menyebutkan, protes tentang perizinan itu biasanya terjadi setelah izin nya dikeluarkan, bisa dalam jangka waktu enam bulan, satu tahun atau sesudah dua tahun berjalan.

"Komplain itu bisa saja setelah kita keluarkan izin apakah enam bulan, satu tahun, dua tahun dan seterusnya," sebutnya.

Menganai data komplain, tambah Jakfar,  sejauh ini pengaduan secara lisan memang tidak terdata karena banyak yang selesai di tempat petugas front office. Sementara yang tulisan baru tercatat,  selama 2019 ini sudah mencapai lebih kurang 10 permohonan pengaduan.

Untuk jenis pengaduan sendiri, persoalan perizinan sektor galian C masih sangat mendominisi, serta jenis pertambangan lainnya seperti batubara.
"Apalagi mengenai pertambangan, panjang urusannya. Tapi juga ada, perkebunan serta menyangkut dengan kelautan dan perikanan, kapal-kapal itu," pungkas  Jakfar.

Komentar

Loading...