Unduh Aplikasi

Beban Masa Lalu untuk Masa Hadapan

Beban Masa Lalu untuk Masa Hadapan
Ilustrasi: the balance.

TIM heritage impact assesment, yang bertugas meneliti rencana pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah di Gampong Pande, Banda Aceh, diharapkan bekerja jujur dan bebas dari kepentingan politik apapun. Sesuai nama, tim ini harus bekerja atas dasar kepentingan kekayaan budaya. 

Tugas tim ini terbilang berat. Karena di tangan merekalah nasib IPAL ini berada. Di tangan mereka juga nasib warisan budaya Aceh, yang terkubur di Gampong Pande, itu ditentukan. Saat tim ini bekerja tidak sesuai dengan tujuan pembentukan, maka tim ini hanya akan menjadi tukang stempel yang memberikan lampu hijau sebuah proyek dibangun dengan merusak warisan budaya tersebut. 

Rencana pembangunan IPAL ini memang mendapatkan penolakan banyak pihak. Apalagi bangunan tempat pembuangan tinja itu berada di dalam satu kawasan penting sejarah Kerajaan Aceh Darussalam. 

Pemerintah kota dan pemerintah pusat yang berkepentingan membangun IPAL ini jangan sampai memandang sempit arti konservasi cagar budaya. Karena dalam definisi yang sempit itu, konservasi hanya diartikan sebagai upaya memelihara atau merawat material yang ada di sebuah cagar budaya. 

Pemerintah Kota Banda Aceh pernah melakukan kesalahan besar dengan membiarkan lokasi-lokasi penting rusak. Di Gampong Jawa, misalnya, pemerintah kota membangun tempat pembuangan akhir. Padahal kawasan itu merupakan salah satu pusat kota tempat para cerdik dan ahli pertukangan menetap. 

Pemerintah Kota Banda Aceh pun sepertinya lupa bahwa ikatan sejarah ini penting dijaga dan dilestarikan. Namun saat berbicara tentang situs-situs bersejarah kuno, maka akan ada peristiwa saling lempar tanggung jawab antara satu instansi dengan instansi lain.

Lihat saja betapa buruknya pemerintah kota memperlakukan makam Sultan Jamalul Alam Badrul Munir. Makam ini tersuruk di tempat penjual bakso. Padahal lokasinya tak jauh dari Masjid Baiturrahman dan sangat mudah diakses.

Namun pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab malah berlagak pilon. Semua pura-pura tidak melihat dan semua saling lempar tanggung jawab. Termasuk Dewan Perwakilan Kota Banda Aceh yang seharusnya jadi pihak terdepan untuk mengadvokasi agar makam itu dibersihkan dari aktivitas yang merusak keberadaan situs tersebut. 

Dalam cakupan lebih luas, konservasi, atau pelestarian dan perlindungan, seharusnya dilakukan dengan lebih progresif. Situs yang ada seharusnya dilindungi dengan cara dikembangkan dan dimanfaatkan dengan mempertimbangkan nilai sejarah, keotentikan, kelangkaan dan yang terpenting pendidikan bagi generasi yang akan datang.  

Aturan menyebutkan bahwa cagar budaya itu adalah benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Jadi, penyelamatan tidak sekadar mengamankan benda cagar budaya yang nampak.  

Karena itu, tim yang akan menilai kelayakan warisan sejarah yang akan dikorbankan untuk pembangunan IPAL itu harus bekerja independen dan terbuka. Mereka juga harus bebas dari tekanan dan intrik-intrik sehingga hasil investigasi itu benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada generasi penerus Aceh. 

Idul Fitri - Disdik
Idul Fitri - BPKA
Idul Fitri - ESDM Aceh
Idul Fitri - Disbudpar
Idul Fitri- Gubernur Aceh

Komentar

Loading...