Unduh Aplikasi

INTERMESO

Beban Dewan

Beban Dewan
Ilustrasi: Fotolia

MENJADI anggota dewan perwakilan rakyat itu pekerjaan yang mudah. Beban yang mereka tanggung dalam kapasitas sebagai wakil rakyat, itu yang berat. 

Sebagai anggota dewan, idealnya, mereka cukup datang ke kantor setiap hari selama hari kerja. Menggelar rapat dengan satuan kerja perangkat daerah atau elemen-elemen lain. Kemudian memantau perjalanan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Ini mungkin agak sedikit menyenangkan. Mereka bisa mengunjungi daerah-daerah tempat dilaksanakannya proyek sesuai dengan bidang masing-masing. Atau mengunjungi rakyat yang mereka wakili di daerah-daerah pemilihan untuk menyerap aspirasi dan menyuarakannya kepada bidang atau dinas terkait. 

Dalam penyusunan anggaran, anggota dewan juga tidak terlalu sibuk. Mereka hanya perlu memastikan usulan dari musrembang setiap daerah dimasukkan ke dalam program yang tengah disusun bersama tim dari pemerintah. 

Mereka juga perlu memastikan bahwa proyek-proyek yang dirancang oleh pemerintah untuk tahun berikut benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Kalau memang ada proyek yang menurut mereka mubazir, anggota dewan dapat mengkritik pemerintah dan meminta anggaran itu diperbaiki. 

Namun para politikus yang ada di dewan perwakilan rakyat juga dibebankan banyak hal. Sejak awal menuju pemilihan, banyak dari mereka yang harus membeli dukungan dari partai politik. Ada beberapa partai yang katanya mengharamkan upeti atau mahar, tapi tetap saja mereka dibebani tanggung jawab untuk memberikan “sedekah seikhlas hati” untuk mengongkosi perputaran roda partai politik. 

Lantas saat akan dipilih lewat pemilihan umum, mereka juga harus mengeluarkan uang untuk kampanye. Membuat berbagai alat peraga agar masyarakat mau memilih mereka. Aktivitas ini membutuhkan banyak sekali dana. Bahkan saat si kandidat memiliki usaha percetakan atau travel umrah, tidak ada jaminan bahwa ongkos yang mereka keluarkan menjadi murah. 

Setelah terpilih, para politikus juga dibebankan setoran untuk membiayai kehidupan partai atau aktivitas politik. Kalau tidak pandai mengatur hal ini, siap-siaplah untuk digantikan di tengah jalan.  

Belum lagi banyak tim sukses yang mengejar-ngejar si politikus karena merasa berjasa atas kemenangan itu. Duduk di warung kopi pun terpaksa harus mentraktir orang sewarung, atau minimal semeja.

Gaya hidup sebagai anggota dewan juga harus disesuaikan. Minimal rumah dan mobil harus lebih baik dari saat sebelum menjabat. Lantas, datanglah marketing perbankan menawarkan kredit dengan ilusi kemewahan dan kemudahan. Cukup dengan surat keterangan. Lantas uang tunai pun terisi di rekening bank. 

Seabrek beban ini tentu tidak jadi masalah jika gaji yang didapat berjumlah fantastis. Namun untuk ukuran anggota dewan dengan kebutuhan yang ada, maka uang yang disediakan negara sebagai gaji dan pendapatan jelas tak mencukupi. Sehingga muncullah ide untuk mendapatkan uang tambahan. Uang itu bernama dana aspirasi yang belakangan berubah menjadi anggaran pokok pikiran. 

Dana pokok pikiran ini digunakan untuk macam-macam kegiatan. Mulai dari publikasi di media massa, hingga beasiswa. Kegiatan terakhir itu bahkan bermasalah--istilah lainnya ketahuan--karena ternyata uang yang katanya untuk membantu pendidikan masyarakat hanya diterima sebagian oleh penerima manfaat. Sisanya kembali ke kantong anggota dewan. 

Namun anggaran pokok pikiran ini pun tak mudah dicairkan. Regulasi yang ketat membuat pos “gaji tambahan” ini semakin kecil peluangnya untuk dicairkan. Tentu saja ini akan semakin menambah beban. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat beban itu. 

Komentar

Loading...