Unduh Aplikasi

PERPRES 82 TAHUN 2018

Bayi Wajib Didaftarkan ke BPJS Paling Telat 28 Hari Sejak Dilahirkan

Bayi Wajib Didaftarkan ke BPJS Paling Telat 28 Hari Sejak Dilahirkan
Ilustrasi. Foto: net

BANDA ACEH - Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan mengintruksikan kepada orang tua peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) wajib mendaftarkan bayi nya ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan.

Kepala BPJS Cabang Banda Aceh, Aldiana mengatakan aturan tersebut sudah berlaku sejak tiga bulan Perpres diundangkan. Jika telah terdaftar, maka sang bayi berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

"Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tuanya sebegai peserta," kata Aldiana saat menggelar konferensi pers di Kantor BPJS Cabang Banda Aceh, Rabu (19/12).

Dalam kesempatan itu, Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan BPJS Cabang Banda Aceh, Kahar Muzakar menyampaikan bagi bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), pada umumnya yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu tersebut, baru lah iurannya bisa dibayarkan.

"Oleh karena itu kami menghimbau para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi JKN-KIS agar proses pendaftaran serta penjaminan bayi lebih praktis," ujarnya.

Kahar juga menyarankan supaya orang tua mendaftarkan bayinya, dan jangan sampai telat, karena apabila terlambat dikhawatirkan ada masalah nantinya. Mengingat kebiasaannya selama ini orang tua baru mendaftarkan anaknya setelah berumur lebih kurang dua tahun.

"Apalagi bayi yang dilahirkan di rumah, jangan tunggu terlalu lama, ditakutkan juga ada denda layanan nantinya. Tapi kalau yang melahirkan di rumah sakit pasti segera didaftarkan langsung," katanya.

Selain itu, Kahar juga memaparkan terkait status kepesertaan untuk perangkat desa, berdasarkan Perpres 82 tahun 2018 ini, status peserta JKN-KIS bagi Kepala Desa dan perangkatnya menjadi lebih jelas. Karena jabatan itu ditetapkan masuk dalam kelompok JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung pemerintah.

"Perhitungan iurannya sama dengan perhitungan bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya, yakni 2 persen dipotong dari penghasilan yang bersangkutan dan 3 persennya dibayarkan pemerintah," ungkap Kahar.

Komentar

Loading...