Unduh Aplikasi

Batu Besar Bernama DPR Aceh

Batu Besar Bernama DPR Aceh
ilustrasi
TERKATUNG-katungnya rencana pembangunan rumah sakit regional di Aceh bukan menjadi preseden buruk. Keinginan Pemerintah Aceh untuk membangun rumah sakit yang akan mengurangi beban kerja Rumah Sakit Zainoel Abidin ini ternyata tak semudah di angan. Bahkan dengan sejumlah kemudahan dan keuntungan yang akan diterima masyarakat Aceh, rencana pembangunan lima rumah sakit ini terancam gagal.

Lagi-lagi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang menjadi batu ganjalan. Pemberian bantuan kepada Pemerintah Aceh ini telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan.

Tanpa bantuan asing, pembangunan ini jelas sulit dilaksanakan. Apalagi, Undang-Undang Pemerintah Aceh memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi untuk mengambil bantuan tersebut. Dengan bantuan ini, program-program pembangunan infrastruktur dan pendidikan di Aceh tidak akan terganggu.

Tanpa persetujuan DPR Aceh, bantuan dari Bank Jerman ini tidak akan disalurkan, karena memang peminjam memiliki tenggat waktu, dan sisa waktu untuk menyetujui proyek ini hanya beberapa hari lagi. Tak elok rasanya jika DPR Aceh kembali bersikap keras kepala dan memaksakan kehendak, sebagaimana yang senantiasa dipertontonkan selama ini.

Saat ini yang dituntut dari DPR Aceh adalah persetujuan dan pikiran positif untuk mewujudkannya. Dengan berpikir positif, sikap mental yang keluar juga akan baik dan lebih menguntungkan. Jika DPR Aceh khawatir bantuan itu tidak dikelola dengan baik, atau bahkan dikorupsi, yang harus dilakukan DPR Aceh adalah melakukan pengawasan, sebagaimana fungsi lembaga itu.

Namun jika alasannya karena takut Zaini Abdullah akan mendapatkan puja-puji keberhasilan, itu jelas kekanak-kanakan. Apa pun namanya, Pemerintah Aceh di masa kepemimpinan Zaini Abdullah telah berusaha sejak empat tahun lalu untuk membangun rumah sakit regional dengan alasan yang sangat masuk akal; memudahkan pelayanan kesehatan masyarakat.

Jika nanti rentetan keberhasilan ini diklaim oleh Zaini Abdullah sebagai modal maju pada pemilihan kepala daerah nanti, itu wajar-wajar saja. DPR Aceh tak perlu khawatir, apalagi menghalang-halangi rencana pembangunan. Tenang saja, masyarakat saat ini jelas mengetahui ke mana tampuk bertangkai.
Iklan Pemutihan BPKB- Pemerintah Aceh

Komentar

Loading...