Unduh Aplikasi

Bara di BRA

Bara di BRA
Ilustrasi: BDI.

BADAN Reintegrasi Aceh sepertinya lebih dekat dengan urusan konflik kepentingan di internal organisasi ketimbang mengurusi korban konflik. Belum kelar urusan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh salah satu pejabat di badan itu, mencuat pula ihwal aset yang tak kunjung dikembalikan. 

Urusan dugaan pelecehan seksual ini memang memancing kemarahan banyak pihak. Bahkan Direktur Flower Aceh, Riswati, menyayangkan tindakan Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA), Fahrurrazi Yusuf, yang memberhentikan korban kekerasan seksual. 

Padahal, sebagai korban pelecehan seksual oleh salah satu oknum deputi di badan itu, hak-hak korban seharusnya dipulihkan dan kasus itu diusut tuntas. Namun petinggi BRA menganggap memecat korban menjadikan urusan lebih mudah ketimbang memecat seorang deputi. 

Namun sepertinya ketegasan tidak menjadi ciri badan ini. Lihat saja bagaimana teledornya para petinggi BRA mengurusi aset yang hingga saat ini diduga masih dikuasai oleh seorang bekas deputi. Aset tersebut berupa mobil dinas Toyota Kijang Innova hitam model terbaru, dengan nomor BL 127 AD. 

Yang bersangkutan, kata sumber media ini, bersedia mengembalikan barang-barang itu jika dia sudah sah dipecat dan Gubernur Aceh menerbitkan surat pengangkatan deputi baru. Yang bersangkutan merasa diri masih berhak atas aset tersebut. 

Badan ini juga mengganti 13 orang tenaga kontrak di Sekretariat BRA dengan mengabaikan aturan main. Pemberhentian dan pengangkatan tenaga honorer di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Aceh harus sepengetahuan Gubernur Aceh. Lagi-lagi hal ini dilabrak. 

Pada peringatan Hari Damai Aceh lalu, badan ini bahkan menganggarkan uang untuk kegiatan yang tidak berkaitan sama sekali dengan korban konflik Aceh. Acara yang akhirnya dibatalkan itu adalah konvoi motor gede yang jelas-jelas hanya dimiliki orang berduit di Aceh. 

Seharusnya BRA tidak menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak penting. Karena tanggung jawab terbesar lembaga ini adalah memastikan seluruh kombatan Gerakan Aceh Merdeka dan korban konflik mendapatkan hak mereka. Ini adalah kunci penting dalam integrasi mereka ke tengah masyarakat. 

Untuk itu, Gubernur Aceh perlu menjamin dan memilih orang-orang yang tepat dan memiliki kemampuan untuk membawa organisasi ini berjalan sesuai rel. Sia-sia rasanya jika badan sebesar BRA tidak mampu membuahkan sesuatu yang bermanfaat banyak. Perhatian terhadap korban konflik di Aceh tidak akan tuntas jika bara di BRA ini tidak segera dipadamkan. 

Komentar

Loading...