Unduh Aplikasi

Banyak Kejanggalan, Perbup TP2D Aceh Selatan Diminta Direvisi

Banyak Kejanggalan, Perbup TP2D Aceh Selatan Diminta Direvisi
Perbup TP2D Aceh Selatan. Foto: Ist

BANDA ACEH - Ketua Forum Bedah Desa Nasional (FBDN), Teuku Sukandi meminta Bupati H. Azwir merevisi kembali Peraturan Bupati (Perbup) nomor 25 tahun 2018 tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dan Staf Khusus Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2018-2023.

Pasalnya menurut Sukandi, banyak sekali kejanggalan yang terdapat dalam peraturan kepala daerah tersebut. Ia menjelaskan, perbup yang ditandatangi 2 Februari 2019 itu berlaku surut, karena masa kerja TP2D mulai 2018 serta berakhir pada 2023.

Perbup TP2D Aceh Selatan. Foto: Ist

”Perbup itu berlaku surut. Tidak ada aturan dibolehkannya surat keputusan berlaku surut. Di tingkat nasional hal ini dikecualikan dan itupun hanya berlaku untuk undang-undang menyangkut korupsi dan kasus extraordinary lainnya,” kata Teuku Sukandi kepada AJNN, Rabu (24/7).

Ia juga menilai, masa kerja TP2D Aceh Selatan selama lima tahun juga tidak sesuai dengan kelaziman. Seharusnya keputusan pengangkatan TP2D itu dibuat pertahun, karena lembaga tersebut bersifat temporer atau ad hoc sesuai dengan kebutuhan.

”TP2D itu merupakan tim asistensi serta kelembagaannya bersifat temporer, jadi kinerja dan realisasi keuangannya mesti dievaluasi per tahunnya. Jika dirasa baik serta akuntabel, maka dapat dilanjutkan,” ujarnya.

Perbup TP2D Aceh Selatan. Foto: Ist

Sukandi juga menyorot terkait penghasilan yang diterima TP2D Aceh Selatan. Ketua tim menerima penghasilan sebesar Rp 10 juta perbulan, ditambah dua anggota masing-masing diberi honor sebesar Rp 7,5 juta perbulan.

Selain itu, terang tokoh masyarakat Aceh Selatan ini, bahwa TP2D juga menerima fasilitas berupa kenderaan dinas operasional, biaya perjalanan dinas serta fasilitas penunjang lainnya.

”Angka tersebut cukup fantastis, untuk penghasilan personil TP2D yang belum kita lihat kinerjanya. Saya rasa itu cukup membebani keuangan daerah, semenjak berdirinya Kabupaten Aceh Selatan belum pernah ada tim asistensi yang seperti ini” terangnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa tidak ada persoalan terkait pembentukan tim asistensi TP2D. Namun, kejanggalan yang terjadi harus segera dievaluasi.

Perbup TP2D Aceh Selatan. Foto: Ist

Tim asistensi seperti ini boleh saja dibentuk, tapi tidak diharuskan. Mesti dibedakan terlebih dahulu, makna boleh dan harus. Apabila diharuskan maka keberadaan perangkat daerah tersebut mesti ada. Tapi, jika dibolehkan, berarti keberadaan lembaga itu tidak bersifat wajib.

”Tim asistensi ini boleh saja dibentuk sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Namun, apabila keberadaan perangkat daerah hanya menjadi benalu serta membebani keuangan daerah, maka harus segera dipangkas bahkan diamputasi,” tutupnya.

Adapun susunan Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan tahun 2018-2023

1. Elly Sufriadi (Ketua/Anggota)

2. Afrizal Tjoetra (Anggota)

3. Lian Azwin (Anggota)

4. Amrisaldi (Kepala Divisi Hukum dan Politik Kebijakan Publik, Kelembagaan dan Peraturan Perundang-undangan)

5. Herri Mauliza (Kepala Divis Pemerintahan dan Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia)

6. Teuku Yudi Fajri (Kepala Divisi Ekonomi dan Keuangan)

7. Febriana Rahmayani (Staf Sekretariat)

8. Novia Rizqa Putri (Staf Sekretariat)

9. Aqwal (Staf Sekretariat)

Komentar

Loading...