Unduh Aplikasi

Banyak Dayah Tak Terdaftar, Asrizal Asnawi: Data Ulang, Tapi Jangan Pilih Kasih

Banyak Dayah Tak Terdaftar, Asrizal Asnawi: Data Ulang, Tapi Jangan Pilih Kasih
Potongan SK Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019. Foto: Dok AJNN

BANDA ACEH - Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019, terdapat 1.136 dayah dan 6.685 balai pengajian yang terdaftar dan mendapat pembinaan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Namun, juga masih banyak yang belum terdata.

"Jumlah dayah yang sudah diakui oleh Pemerintah Aceh hanya seribuan dari 2 ribu lebih dayah yang ada di Aceh. Serta TPA dan Balai Pengajian," kata Anggota DPRA, Asrizal Asnawi kepada AJNN, Minggu (17/5).

Karena masih banyak dayah yang belum terdaftar, Asrizal meminta Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh untuk segera melakukan revisi dan pembaharuan data tempat pendidikan islam tersebut.

Baca: 347 Calon Penerima Hibah Dinas Dayah tak Terdaftar

"Kita minta Pemerintah Aceh melalui Dinas Dayah dan Bappeda Aceh untuk mendata ulang, bila ada dayah atau balai pengajian yang belum terdaftar, maka pihak terkait diminta untuk melengkapi syaratnya, agar bisa menjadi penerima dana bantuan Pemerintah Aceh," ucapnya.

Asrizal mengingatkan kepada Pemerintah Aceh, jika kedepan melakukan pendataan ulang dayah, TPA maupun Balai Pengajian. Maka harus sesuai dengan fakta lapangan, bukan asal-asalan sesuai keinginan sendiri.

"Jangan sampai ada istilah suka tidak suka saat mendata, sehingga banyak sekali dayah, balai pangajian di Aceh tidak dianggap," ujarnya.

Bahkan, kata Asrizal, ada dayah yang cukup aktif di Aceh dan sudah pernah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Aceh beberapa tahun sebelumnya. Tetapi dimasukkan dalam daftar merah, alias tidak boleh menerima anggaran bantuan dari pemerintah Aceh.

Padahal, lanjut Asrizal, ada nama anak anak yatim piatu yang bersekolah di sana mendapat bantuan dana pendidikan dari Pemerintah Aceh.

"Paling parah, ada dayah bertahun-tahun sudah dapat bantuan Pemerintah Aceh melalui Pokir (Pokok Pikiran) dan reguler, dayahnya cukup aktif, tapi masuk daftar merah saat kita usulkan anggaran ke pemerintah tahun 2021," tutur Asrizal.

Tidak terdaftarnya dayah, TPA hingga balai pengajian itu akan berpengaruh terhadap penerimaan dana hibah bantuan sosial (Bansos) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA).

Untuk diketahui, berdasarkan data yang diperoleh AJNN, sebanyak 347 dari 494 atau 70,2 Persen calon penerima dana hibah dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh, tidak terdaftar dalam SK Gubernur Aceh nomor 451.44/770/2019.

Padahal, SK tersebut merupakan pedoman dayah, balai pengajian dan taman pendidikan Al-Quran (TPA) mana saja yang mendapat pembinaan dari dinas tersebut.

Baca: Nasrul Zaman: Dinas Dayah Dikelola Serampangan

Anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengembangan prasarana itu cukup fantastis, mencapai Rp 146,8 miliar. Beberapa waktu lalu, anggaran ini cukup ramai dibicarakan hingga menuai pro dan kontra publik di Aceh, karena akan direalokasi untuk penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

Hasil tabulasi Tim Litbang AJNN, dari 494 daftar dayah, BP dan TPA yang menerima hibah, sebanyak 347 dayah, BP dan TPA tidak tercantum dalam SK yang dikeluarkan Gubernur Aceh sebagai dayah, BP dan TPA yang berhak mendapatkan pembinaan dari dinas dayah.

Dari 347 yang tidak terdaftar tersebut terdiri dari 266 dayah, 68 balai pengajian serta 6 TPA. Sementara, 7 daftar penerima lainnya merupakan lembaga diluar institusi dayah, BP dan TPA.

Komentar

Loading...