Unduh Aplikasi

Banleg DPRA Tindaklanjut Singkronisasi Qanun Pilkada

Banleg DPRA Tindaklanjut Singkronisasi Qanun Pilkada
Gedung DPR Aceh

BANDA ACEH - Berdasarkan surat tindak lanjut dari pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terkait singkronisasi dan harmonisasi Qanun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui surat dari Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh berdasarkan surat dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri), Badan Legislasi (Banleg) DPRA melakukan kajian dan tela'ah dan menindaklanjuti surat tersebut.

Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky mengatakan, surat Mendagri terkait singkonisasi dan harmonisasi qanun pilkada itu, terdapat dua pasal didalamnya yakni, menyangkut dengan terpidana dan pasangan calon yang akan maju sebagai kepala daerah harus mengundurkan diri dari partai politik apabila yang bersangkutan melalui jalur perseorangan dengan jangka waktu tiga bulan sebelum pendaftaran.

"Kami dari DPRA baik banleg atau Badan Musyawarah (Banmus) memang berkeinginan kedua pasal ini masuk dan diadopsi dalam ketentuan qanun sebagai pijakan yang dilakukan penyelenggra pilkada di Aceh yaitu Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih)," kata Iskandar Usman Al-Farlaky, saat dijumpai diruangannya, Jumat (11/11).

Namun, kata Iskandar, terkait dengan dua pasal itu sempat terjadi polemik, sehingga setelah paripurna qanun pilkada oleh DPRA, Gubernur Zaini Abdullah masa itu, meminta petunjuk kembali kepada mendagri sampai akhirnya turun surat singkronisasi dan hamamonisasi tersebut.

Menjawab persoalan itu, pihaknya sudah melaksanakan rapat dalam dua hari ini, kami mempertanyakan langusng kepada KIP Aceh dan Panwaslih, tentang penting atau tidaknya qanun itu, lalu menjawab bahwa qanun pilkada tersebut penting dilaksanakan supaya memiliki sebuah payung hukum penyelenggaraan pilkada di Aceh, sehingga tidak muncul gugatan setelah pelaksanaan pilkada di Aceh nantinya.

"Kami beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh KIP juga menjadi kekhawatiran bersama, kami menginginkan pelaksanaan pilkada ini tanpa gaduh, oleh karena itu, dilevel banleg telah melakukan tela'ah dan menerima singkronisasi yang disampaikan mendagri," jelasnya.

Iskandar menyampaikan, hasil kajian dan tela'ah yang sudah pihaknya lakukan, akan segera disampaikan kepada pimpinan DPRA untuk dibawa kedalam rapat banmus, sehingga kemudian segera diparipurnakan.

Selain itu, iskandar juga menjeleskan, lembaga yang penganggaran keuangannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Pendidikan Daerah (MPD) dan Majelis Adat Aceh, juga harus mengundurkan diri jika jika mencalonkan diri sebagai kepala daerah.

"Dan mereka juga tidak diperbolehkan menjadi tim kampanye pasangan calon," terang Iskandar.

Komentar

Loading...