Unduh Aplikasi

Bak Tikus Kelaparan di Lumbung Padi

Bak Tikus Kelaparan di Lumbung Padi
Ilustrasi: toonpool.com

STATUS daerah termiskin di Sumatera yang diberikan kepada Aceh tentu bukan kabar yang enak didengar. Apalagi kemiskinan ini muncul di tengah-tengah status Aceh sebagai daerah kaya sumber daya alam.

Namun siapapun yang menolak anggapan ini tentu akan sulit membantah hasil survei Badan Pusat Statistik itu. Hingga September 2019, Aceh masih menjadi daerah termiskin se-Sumatera. Badan itu mencatat jumla penduduk miskin mencapai 810 ribu orang atau sebesar 15,01 persen.

Meski ada penurunan jumlah warga miskin, tetap saja hal itu tidak mengubah “klasmen” Aceh dalam daftar itu. Emas, hasil hutan, minyak, gas dan kekayaan laut tak cukup untuk mendongkrak kesejahteraan.

Bahkan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diterima Aceh sejak 2008 hingga 2019 tak bisa menjadi pendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh. Padahal, angka yang didapat Aceh mencapai Rp 73 triliun.

Namun saat melongok lebih jauh ke tengah-tengah kehidupan masyarakat, tentu saja hal ini akan semakin gamblang. Pertama karena tingkat pendidikan yang rendah. Program pendidikan di Aceh hampir tidak menyentuh permasalahan mendasar: peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Demikian juga dengan program-program penggerak ekonomi dan pengembangan kualitas tenaga kerja di Aceh. Alhasil, produk dan tenaga lokal di Aceh harus rela gigit jari karena tidak mampu bersaing dengan tenaga kerja dari luar.

Pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, kabupaten dan kota, juga setengah hati dalam menjamin faktor-faktor yang menopang kemampuan petani dan nelayan, yang menjadi penggerak rill perekonomian Aceh. Para petani sering kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam. Para nelayan juga kerap kesulitan melaut karena sulit mendapat solar.

Hal-hal kecil ini yang dianggap sepele inilah yang menjadikan masyarakat di daerah ini sulit bersaing. Belum bencana kekeringan dan banjir yang kerap terjadi akibat buruknya pengelolaan hutan. Kekayaan yang harusnya menjadi modal kesejahteraan berubah menjadi petaka, kalau tak mau dikatakan kutukan.

Seperti tikus di lumbung padi, masyarakat miskin di Aceh terus bertambah. Seiring dengan bertambahnya orang kaya baru, produk ketimpangan untuk mengakses anggaran daerah. Kalau sudah begini, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah tak perlu menyalahkan siapa-siapa. Tak perlu pula membuat tim khusus untuk mengatasinya. Karena semua itu tak pernah membenahi akar masalah.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...