Unduh Aplikasi

Bahas Tugas 2018, Kejaksaan Se-Aceh Lakukan Rapat Kerja

Bahas Tugas 2018, Kejaksaan Se-Aceh Lakukan Rapat Kerja
Rakerda Kejaksaan Se-Aceh

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh melaksanakan rapat kerja daerah dan penyampaian hasil rapat kerja kejaksaan Republik Indonesia tahun 2017, kegiatan ini berlangsung pada 8 hingga 9 Januari 2018, di Hotel Grand Aceh, Banda Aceh. Rakerda tersebut diikuti 23 Kejari Kabupaten/Kota Se-Aceh.

Jaksa Agung Muhammad Prasetyo melalui Kepala Kejati Aceh, Chaerul Amir, menyampaikan rapat kerja kejaksaan ini dilaksanakan untuk memformulasikan rumusan kerja yang lebih strategis, konstruktif agar bisa diaplikasikan serta dilaksanakan secara bersama baik mulai dari pusat hingga daerah sehingga terciptanya penguatan dan kemajuan institusi.

"Kejaksaan yang siap menyongsong dan menghadapi tugas-tugas secara spesifik tertuang dalam rencana 2018," kata Chaerul Amir dalam pembukaan kegiatan Rakerda, Senin (8/12).

Kegiatan yang bertajuk meneguhkan komitmen penegakan hukum kejaksaan yang baik, benar dan terpercaya demi suksesnya pembangunan nasional ini sebagai bentuk jawaban tegas dari segenap jajaran Kejaksaan dimanapun dalam kapasítas sebagai penegak hukum. Dan lembaga penegak hukum mutlak harus mampu menangkap aspirasi dan tuntutan masyarakat yang merindukan tegaknya hukum serta keadilan demi terwujudnya peningkatan kesejahteraan.

Disampaikannya, amanah dari rakyat yang dipercayakan kepada aparat penegak hukum khususnya kejaksaan tersebut haruslah menjadi perhatian penuh dan dipegang teguh dengan kesadaran dan tanggung jawab yang utuh dengan melaksanakan penegakan hukum yang baik dan konsisten, berangkat dari bukti serta fakta yang sepenuhnya benar dan tidak menunjukkan keberpihakan kecuali hanya pada kebenaran sebagai syarat mutlak dari penegakkan hukum yang damai, bermanfaat bagi tercapainya tujuan nasional dan terwujudnya kesejahteraan sosial bagi segenap masyarakat dan bangsa.

"Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka rapat kerja kali ini juga mesti kita titik beratkan pada upaya peningkatan konsolidasi dan koordinasi agar tercipta sebuah suasana dan semangat menyamakan sikap, pikiran dan tindakan diseluruh strata dari hulu hingga ke hilir," tuturnya.

Chaerul Amir juga menuturkan, bertolak dari pengalaman empiris dan realitas objektif praktek penegakan hukum selama ini, penegakan hukum represif sering disalah pahami bahkan dianggap tidak sejalan dengan program pembangunan nasional. Terdapat kesan bahwa penegakan hukum represif dinyatakan telah menimbulkan ketakutan para pelaksana proyek dan pejabat di daerah yang antara Iain ditandai dengan rendahnya penyerapan anggaran di berbagai kementerian, lembaga dan SKPD.

"Oleh sebab itu sebagaimana yang sering saya katakan dan jelaskan selama ini, untuk menghapus pandangan dan Stigma negatif seperi itu maka penegakan hukum yang lebih menekankan pada upaya pencegahan merupakan pilihan yang kita anggap tepat dan relevan saat ini, sejalan dengan political will pemeríntah dalam pelaksanaan dan percepatan pembangunan proyek strategis nasional," terangnya.

Dalam rapat kerja ini, diharapkan seluruh peserta menunjukkan partisipasi aktif untuk membangun kesamaan pikiran, pandangan dan pemahaman terhadap suatu persoalan melalui saling tukar pengalaman, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai “problem solving” atas berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum di masing-masing tempat penugasannya.

Komentar

Loading...