Unduh Aplikasi

Bahas R-APBA 2018, Balas 'Pantun' DPRA dan Pemerintah Aceh

Bahas R-APBA 2018, Balas 'Pantun' DPRA dan Pemerintah Aceh
Ketua DPRA Muharuddin dan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Foto: Ist

BANDA ACEH - Pembahasan Ranggaran Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (R-APBA) 2018 hingaa kini belum selesai. Padahal APBA seharusnya harus disahkan pada akhir tahun 2017.

Pemerintah Aceh dan DPRA seperti balas pantun terkait pembahasan tersebut. Misalnya ketika DPRA mengirimkan surat ke Pemerintah Aceh agar bisa hadir untuk membahas KUA-PPAS RAPBA 2018, Senin (22/1). Dalam surat undangan DPRA itu, diminta kepada Gubernur Aceh untuk menugaskan SKPA (Dinas, Badan dan Inspektorat). Surat undangan itu bernomor 160/129, tertanggal 19 Januari 2018.

Surat DPRA ke Pemerintah Aceh. Foto: Dok AJNN

Surat yang diteken Wakil Ketua DPRA Teuku Irwan Djohan, juga diminta kepada SKPA untuk menyerahkan data dukungan kegiatan per SKPA, by name, by anddres untuk katagori bansos hibah dan data pendukung (SID dan DED), serta lampiran data hasil Musrenbang Aceh serta dokumen KUA-PPAS R-APBA 2018 dan soft copynya sebanyak 20 eksamplar, dan setiap pembahasan harus dihadiri langsung oleh Kepala SKPA yang bersangkutan (tidak boleh diwakili) sekaligus didampingi masing-masing satu orang dari Bappeda dan dari Badan Pengelolaan Keuangan Aceh.

Namun, sayangnya surat yang dikirimkan DPRA itu tidak mendapat respon dari Pemerintah Aceh. Hal itu terbukti ketika Pemerintah Aceh tidak hadir untuk membahas KUA-PPAS R-APBA 2018. Pemerintah Aceh beralasan tidak bisa hadir karena agenda yang dibuat DPRA berbarengan dengan rapat pimpinan Gubernur Aceh dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA). Hal itu seperti yang disampaikan Anggota DPRA Abdullah Saleh dalam akun Facebook-nya.

Baca: Pembahasan APBA 2018 Kembali Tertunda, Ini Saran Abdullah Saleh

Atas surat DPRA kepada Pemerintah Aceh, Gubernur Irwandi Yusuf membalas surat tersebut. Dalam surat bernomor 162/2612, dengan perihal tanggapan jadwal pembahasan KUA-PPAS RAPBA 2018, Irwandi menjelaskan bahwa berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Dimana pada pasal 87 antara lain menegaskan bahwa pembahasan rangcangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan oleh TAPA bersama Badan Anggaran DPRA dan disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Sehingga atas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan itu, Pemerintah Aceh telah menyampaikan rancangan KUA dan PPAS 2018 kepada Ketua DPRA pada 31 Juli 2018 (seharusnya 2017), tetapi sampai saat ini pembahasan antara TAPA dan Badan Anggaran DPRA terhadap KUA-PPAS 2018 belum terealisasi.

Surat Pemeritntah Aceh untuk DPRA. Foto: Dok AJNN

Dalam poin lain pada surat Pemerintah Aceh itu dijelaskan dari hasil rapat Badan Musyawarah DPRA pada 20 November 2017 telah menetapkan tahapan dan jadwal proses penyusunan KUA-PPAS dan RAPBA 2018, yang disampaikan kepada Gubernur Aceh melalui surat Ketua DPRA nomor 160/3150 tanggal 23 November 2017.

Sehingga atas dasar penetapan dan jadwal proses penyusunan KUA-PPAS dan R-APBA 2018, Pemerintah Aceh telah menyampaikan R-APBA pada tanggal 4 Desember 2017, tetapi melalui surat DPRA bernomor 160/3233 tanggal 4 Desember 2017, perihal pengembalian Raqan Aceh tentan APBA 2018 antara lain menegaskan bahwa apabila kesepakatan KUA-PPAS 2018 belum dapat disepakati sesuai dengan ketentuan berlaku, maka kebijakan lebih lanjut diserahkan kepada Pemerintah Aceh.

Surat Pemeritntah Aceh untuk DPRA. Foto: Dok AJNN

Sehingga berdasarkan alasan itu, kiranya maksud surat Ketua DPR Aceh, nomor: 160/129, tanggal 19 Januari 2018, perihal pembahasan KUA-PPAS RAPBA tahun anggaran 2018, tidak sejalan dengan pasal 87 Peraturan Menteri Dalam, sehingga perlu dipertimbangkan dari perspektif hukum, alat kelengkapan DPR Aceh yang mempunyai authority untuk membahas KUA-PPAS RAPBA tahun anggaran 2018. Surat ini pun ditembusan kepada Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.

Komentar

Loading...