Unduh Aplikasi

Bacakan Pledoi, Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah KIP Agara Minta Dibebaskan

Bacakan Pledoi, Dua Terdakwa Korupsi Dana Hibah KIP Agara Minta Dibebaskan
Sidang tuntutan terdakwa korupsi dana hibah Pilkada KIP Agara secara online. Foto; AJNN/Tommy.

BANDA ACEH - Dua terdakwa korupsi dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada KIP Aceh Tenggara (Agara) memohon kepada majelis hakim membebaskan mereka dari dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum.

Hal tersebut disampaikan Kasibun Daulay, Faisal Qasim penasihat hukum dua terdakwa Muhammad Irwandi Ramud dan Dikki Suprapto pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh, Senin (7/6). Kedua terdakwa mengikuti persidangan melalui teleconfren dari kantor Kejari Aceh Tenggara. 

Baca: Dua Terdakwa Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah KIP Agara Dituntut Berbeda 

Meski dibebaskan dalam dakwaan primair, Muhammad Irwandi Ramud dan Rikki Suprapto dituntut bersalah dalam dakwaan subsidair pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. JPU menganggap para terdakwa melakukan perbuatan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara Rp909 juta.

Kasibun Daulay, Faisal Qasim penasihat hukum para terdakwa dalam pledoinya mengatakan para terdakwa tidak dengan sengaja, memiliki niat melakukan perbuatan melawan hukum apalagi menguntungkan diri sendiri maupun secara bersama seperti dalam dakwaan penuntut umum.

Para terdakwa hanya mengerjakan sesuatu yang dianggap benar yang bisa membantu terselenggaranya pemilihan kepala daerah 2017 untuk kepentingan daerah sesuai dengan misi visi pimpinan KIP Agara.

Apalagi, kata penasihat hukum terdakwa, penggunaan anggaran pemilihan kepala daerah Bupati dan Wakil Bupati sebesar Rp 27,9 miliar lebih itu telah mengacu pada perundangan undangan yang berlaku.

"Penggunaan anggaran Pilkada udah sesuai penggunaannya melalui rapat pleno dan dihadiri anggota, komisioner KIP setempat," kata penasihat hukum terdakwa.

Dalam fakta persidangan, saksi Sudirman mantan anggota KIP Agara mengakui bahwa sewa menyewa mobil menggunakan dana Pilkada itu adalah inisiatif dirinya.

Dari hasil audit BPKP perwakilan Aceh, penggunaan dana hibah Pilkada anggaran 2016-2017 sebesar Rp 273 juta dikuasai oleh mantan komisioner KIP Agara Budiman Pasaribu yang tidak ditetapkan tersangka atau dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

"Pendapat penasihat hukum terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menyalahgunakan kewenangan melakukan tindak pidana korupsi. Penuntut umum juga tidak dapat membuktikan para terdakwa dalam perkara a quo telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi," sebut penasihat hukum terdakwa.

Tidak terpenuhinya salah satu unsur yang didakwakan atau dituduhkan secara keseluruhan maka para terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan dan dakwaan.

"Kami mohon kepada majelis hakim membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum serta memulihkan hak terdakwa dalam kedudukan, jabatan serta harkat martabat sebagaimana semula," kata penasihat hukum terdakwa.

Sementara Terdakwa Muhammad Irwandi Ramud dalam nota pembelaannya menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalankan kebijakan sebagaimana tugas pokok sebagai pelayan untuk menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah di kabupaten Agara.

"Kami bukan yang membuat kebijakan tapi hanya menjalankan kebijakan," kata terdakwa Irwandi Ramud.

Para terdakwa berharap agar majelis hakim yang diketuai Nurmiati dapat mengabulkan peledoi yang disampaikan terdakwa maupun penasihat hukumnya.

"Apabila majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya. Kami memiliki istri dan anak yang masih perlu perhatian," ungkap Terdakwa Irwandi dalam nota pembelaan.

Komentar

Loading...