Unduh Aplikasi

Baca Nota Pembelaan, Terdakwa Damkar Menangis

Baca Nota Pembelaan, Terdakwa Damkar Menangis
Sidang kasus damkar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Foto: Arman Konadi

BANDA ACEH - Selain oleh kuasa hukumnya, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran modern pemerintah kota Banda Aceh, Siti Maryami turut membaca nota pembelaan (pledoi)pribadi saat sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh, Rabu (18/10). Sekretaris Dinas Pengelolaan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh (DPKKA) itu, tak kuasa menahan tangis saat mengingat keluargan yang harus ditanggungnyanya.

"Saya sekarang tinggal bersama ibu yang sudah tua serta kakak cacat mental yang harus saya rawat dan jaga. Jika tersangkut dalam perkara ini, maka saya tidak akan mendapatkan pensiun," kata wanita kelahiran 54 tahun silam itu membaca nota pembelaannya (pledoi).

Menurut Siti, penghasilannya sebagai pegawai negeri sipil merupakan harapan untuk merawat keluarga dan itu akan pupus jika hakim menyatakan dirinya bersalah diakhir pengabdiannya yang telah 32 tahun. Padahal lanjut Siti, selama bertugas dirinya bekerja tanpa pamrih, penuh tanggungjawab serta hidup apadannya.

"Jika tersangkut (diputusakan bersalah), berarti tidak ada arti bagi saya mengabdi untuk pemerintah dan masyarakat, " tambah Siti.

Baca: Kuasa Hukum Sebut Jaksa Rekayasa Kasus Damkar

Dalam uraian nota pembelaan setebal 20 halaman, Siti mengaku terkejut karena tidak menduga ditetapkan sebagai tersangka oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang menangani kasus tersebut. Tuduhan jaksa membuat dirinya sedih dan tidak tenang menjalankan tugas sebagai PNS.

"Saya memohon kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah, perkara yang mengakibatkan saya terseret ke jalur hukum," ujar Siti.

"Spek (damkar) saya tetapkan berdasarkan usulan yang disampaikan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banda Aceh dan Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) sebagai pengusul dan pengguna/penerima barang," kata Siti.

Kedua spesifikasi tadi lanjut Siti, kemudian dirangkum menjadi satu dan ditender bebas serta terbuka tidak hanya untuk perusahaan tertentu. Terkait rapat 6 Februari 2014, Siti mengatakan terpaksa dilakukan karena BPBA, hanya mengusulkan spesifikasi teknis dari PT Ziegler yang tangganya merupakan produk Bronto Sky Lift atau mengarah pada merk tertentu.

Hal itu dinilai bertentangan dengan Peraturan Kepala LKPP 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dimana spesifikasi harus sesuai kebutuhan pengguna dan tidak mengarah kepada merk tertentu kecuali pengadaan suku cadang.

"Yang diusul BPBA bukan built up, dan standar Eropa tapi terpisah terdiri chasis, karoseri, dan tangga dengan spesifikasi mengarah pada merk tertentu.(PT Zigler). Untuk menghitung HPS kami juga telah mengkalkulasikan secara keahlian dengan meminta harga yang dikeluarkan pabrik," kata Siti menjawab dakwaan jaksa.

Dimana dari pengadaan tiga komponen terpisah yakni karoseri, chasis, dan tangga dari beberapa pabrik sebagai pembanding, pihaknya kata Siti menemukan harga terendah dari PT Astanita dengan agent PT Dhezan Karya Perdana, sebesar Rp 13,3 miliar. Sementara harga ditawarkan PT Ahapacivica dan PT Zigler Indonesia masih di atas PT Dhezan atau melebihi pagu anggaran pengadaan damkar senilai Rp 17,5 setelah ditambah keuntungan sebelum pajak 6 persen dan harga terendah 10 persen.

"Sebagai KPA/PPK saya telah mempelajari dan mengikuti ketentuan yang ada, bahkan sesuai peraturan itu PPK dapat menetapkan tim pendukung atau tenaga ahli. Tapi keterbatasan anggaran membuat kami merangkup sendiri HPS dan sfesifikasi dan itu disetujui BPBA dan BPBD selaku user," kata Siti.

Diakhir nota pembelaan, Siti menyampaikan keinginannya agar majelis hakim diketui T Syarafi dan anggota Faisal Mahdi serta Mardefni itu, memvonis kasus tersebut dengan seadil-adilnya. Siti Maryami dituntut 8 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara karena dinilai bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo.UU No.20 Tahun 2012.

Tuntutan yang sama juga diarahkan jaksa kepada Syahrial selaku Ketua Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Aceh, serta Ratziati Yusri dan Dheni Okta Pribadi, Komisaris dan Direktur PT Dhezan Karya Perdana pemenang tender mobil damkar jenis quint fire aparatus itu. Terdakwa dinilai bersalah menunjuk PT Dhezan Karya Perdana sebagai pemenang dengan kontrak Rp 16,8 miliar dari pagu Rp 17,5 miliar.

Selain terkait penyusunan Harga Penghitungan Sendiri (HPS), PT Dhezan dinilai tidak memiliki sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkuham) Aceh sehingga tidak dibenarkan menerima keuntungan dari pengadaan tersebut. Sejak menjalani kasus tersebut, Siti ditahan di Rumah Tahanan Perempuan dan Anak Lhoknga Aceh Besar, sementara Direktur PT Dhezan Deni, ditahan di Lapas Banda Aceh.

Komentar

Loading...