Unduh Aplikasi

Babak Baru Kasus Beasiswa, Polda akan Periksa Sejumlah Anggota DPRA

Babak Baru Kasus Beasiswa, Polda akan Periksa Sejumlah Anggota DPRA
Dirreskrumsus Polda Aceh Kombes Pol Margiyanta. Foto: AJNN/Tommy

BANDA ACEH - Kepolisian Daerah Aceh akan menjadwalkan pemanggilan sejumlah oknum anggota DPRA untuk dimintai keterangan terkait kasus beasiswa dana aspirasi.

"Pemanggilan mantan dan sejumlah anggota dewan dalam kasus dugaan penyelewengan dana beasiswa kita jadwalkan pekan depan," kata Dirreskrimsus Polda Aceh, Kombes Pol Margiyanta, Rabu (16/12).

Ia menyebutkan pemanggilan sejumlah mantan dan anggota dewan DPRA sebagai saksi. Mereka yang dipanggil lebih dari 15 orang, dilakukan secara bertahap.

"Kasus ini masih dalam penyelidikan. Penyidik masih mengumpulkan bahan keterangan dan dokumen," ucapnya. 

Sebelumnya, kata Margiyanta, pihaknya telah memintai keterangan dari mahasiswa dari 843 penerima bantuan, sebanyak 412 diantaranya telah kita kirimkan surat pemanggilan untuk dimintai keterangan dalam dugaan korupsi beasiswa Rp22,29 miliar dari pemerintah Aceh tahun anggaran 2017. 

"Dari 412 penerima yang kirimkan surat pemanggilan yang datang hanya 200 orang, kasus ini masih terus bergulir, ungkapnya.

Aliansi Muda Peduli Pendidikan Aceh (AMPPA) saat melakukan aksi unjuk rasa di Mapolda Aceh, Selasa (15/9), meminta agar Polda mengusut tuntas kasus penyaluran pendidikan beasiswa dari dana aspirasi DPRA. 

Massa yang berjumlah belasan orang itu, mengusung spanduk dukungan kepada kepolisian agar kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cepat. 

"Kami percaya, Kapolda yang baru dapat menyelesaikan kasus beasiswa yang terindikasi sarat korupsi," kata korlap aksi, Hasbi Bancin. 

Dalam orasinya, pengunjuk rasa mengharapkan agar kasus tersebut tidak didiamkan. Apalagi kasus tersebut telah dilakukan masuk tahap penyelidikan pihak Polda. 

"Kami berharap kasus ini jangan didiamkan, usut siapa saja yang terlibat," ucapnya. 

Aksi yang dilakukan oleh AMPPA tidak berlangsung lama, setelah Karo Ops Polda Aceh, Kombes Pol Agus Sarjito menjumpai massa dan menampung aspirasi mereka.

Untuk diketahui, penyaluran beasiswa bantuan pendidikan Pemerintah Aceh tahun 2017 sarat masalah dan terindikasi korupsi. 

Bahkan, hasil temuan Inspektorat Aceh menyebutkan mahasiswa yang menerima beasiswa tersebut berasal dari usulan 24 Anggota DPRA dan ada yang mengajukan permohonan secara mandiri. 

Baca: Kapolda Aceh Didesak Usut Tuntas Kasus Beasiswa Dana Aspirasi Dewan

Jumlah yang diusulkan dewan dan permohonan mandiri mencapi 938 orang, terdiri 852 usulan dewan, dan 86 secara mandiri. 

Berikut nama-nama 24 anggota DPRA, antara lain Iskandar Usman Al Farlaky sebesar Rp 7,930 miliar dengan 341 calon pemerima, Dedi Safrizal Rp 4,965 miliar untuk 221 orang, Rusli Rp 1,045 miliar untuk 42 orang, M Saleh Rp 1,470 miliar untuk 54 orang, Adam Mukhlis Rp 180 juta untuk 8 orang, Tgk Saifuddin Rp 500 juta untuk 19 orang, Asib Amin Rp 109 juta untuk 8 orang, T Hardarsyah Rp 222 juta untuk 10 orang, Zulfadhli Rp 100 juta untuk 4 orang, Siti Nahziah Rp 120 juta untuk 9 orang, Muhibbussubri Rp 135 juta untuk 21 orang. 

Selanjutnya, Jamidin Hamdani Rp 500 juta untuk 16 orang, Hendriyono Rp 204,7 juta untuk 25 orang, Yahdi Hasan Rp 534,4 juta untuk 18 orang, Zulfikar Lidan Rp 90 juta untuk 3 orang, Amiruddin Rp 58 juta untuk 2 orang, Ummi Kalsum Rp 220 juta untuk 9 orang, Jamaluddin T Muku Rp 490 juta untuk 14 orang, Muhibbussabri Rp 440 juta untuk 13 orang, Sulaiman Abda Rp 375 juta untuk 6 orang, Muharuddin Rp 50 juta untuk 2 orang, Asrizal H Asnawi Rp 80 juta untuk 2 orang, Azhari Rp 130 juta untuk 4 orang, Musannif Rp 30 juta untuk 1 orang dan terakhir Non Aspirator Rp 2,317 miliar untuk 86 orang. 

Kemudian, setelah dilakukan verifikasi oleh LPSDM, mahasiswa yang layak menerima beasiswa adalah 803 orang yang berasal dan jenjang pendidikan D3, D4, S1, S2, dam S3, serta Dokter Spesialis, yang tersebar di lembaga penyelenggaran pendidikan (LPP) baik dalam maupun luar negeri. Di dalam DPA BPSDM, anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 109,326,530,100 dengan realisasi Rp 96,060,881,083. 

Dari jumlah tersebut dialokasikan untuk pendidikan Rp 22,317,060,600 dengan realisasi Rp 19,854,000,000 miliar lebih. Laporan Inspektorat tersebut, bantuan yang telah disalurkan mencapai Rp 19,854,000.000 kepada 803 mahasiswa. 

Namun hasil konfirmasi terhadap 197 mahasiswa penerima Rp 5.209.000.00. Sementara Rp 1.147.500.000 diantaranya belum diterima oleh mahasiswa penerima, dan masih pada penghubung/koodinator. 

Ada empat modus pemotongan yang dilakukan, yakni dana buku rekening dan ATM penerima dikuasai oleh penghubung. Modus lain, penghubung meminta uang secara tunai kepada mahasiswa, modus selanjutnya mahasiswa penerima mentransfer kepada penghunung, dan modus terakhir, penghubung membuat rekening atas nama mahasiswa tanpa sepengetahuan mahasiswa tersebut. 

Dalam berita acara konfirmasi terhadap penerima beasiswa tersebut, pemotongan yang dilakukan dengan angka yang bervariatif mulai dari Rp 7 juta hingga Rp 28 juta. 

Bahkan salah seorang mahasiswa mengaku memberikan uang tersebut kepada penghubung di komplek perumahan anggota DPRA. 

Inspektorat mengalami hambatan dalam pemeriksaan, dimana rentang kendali (sebaran mahasiswa seluruh Indonesia dan luar negeri), media komunikasi (nomor kontak penerima tidak aktif lagi), komunikasi rektorat dengan mahasiswa terputus (mahasiswa tidak mengindahkan perintah rektor), phsikologis dari mahasiswa yakni mendapat tekanan dari pihak tertentu untuk tidak memberikan keterangan berdasarkan kondisi sebenarnya), terakhir komunikasi dengan penghubung tidak terbangun. 

Sementara, permasalahan yang terjadi dalam pemeriksaan yakni mahasiswa tidak sepenuhnya menerima bantuan pendidikan yang telah disalurkan, rekrutmen penerima bantuan pendidikan tanpa kerjasama dengan rektorat dan lembaga penyelenggara pendidikan, mahasiswa menerima bantuan pendidikan duplikasi dengan sumber lain, bantuan pendidikan tidak sepenuhnya digunakan untuk mendukung penyelesaian study, bantuan pendidikan yang diberikan tidak memenuhi kualifkasi sebagai penerima, dan penerima bantuan tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. 

Atas temuan tersebut, Inspektorat Aceh merekomendasikan meminta kepada penyalur untuk mengembalikan uang tersebut ke kas daerah, dan menyerahkan kepada penegak hukum untuk penyelesaian selanjutnya.

HUT Pijay

Komentar

Loading...