Unduh Aplikasi

Azhari Cagee: Pemerintah Pusat Banyak Alasan

Azhari Cagee: Pemerintah Pusat Banyak Alasan
BANDA ACEH - Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Tgk Azhari mengatakan secara prosedur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUP), qanun nomor 3 tahun 2013 tentang lambang dan bendera Aceh sudah sah untuk dijalankan di wilayah Aceh.

"Pemerintah Pusat terlalu banyak alasan terkait penyelesaian pengibaran bendera di Aceh. Seharusnya qanun itu sudah boleh dijalankan oleh gubernur, tapi karena ada kendala dari Pemerintah Pusat yang menganggap seperti ada 'negara dalam negara'," Kata Cagee--sapaan Azhari--di Ruang Rapat Komisi I DPRA, Rabu (27/4).

Menurut Cagee, dalam qanum nomor 3 tahun 2013 tersebut sudah jelas disebutkan bahwa bendera bulan bintang yang dikibarkan di halaman kantor pemerintah di seluruh Aceh itu lebih rendah dari bendera merah putih. "Saat ini Pemerintah Aceh belum bisa menjalankan karena belum ada persetujuan dari Pemerintah Pusat," sebutnya.

Ketika berkunjung ke Jakarta, kata Cagee, dirinya melihat ada sebuah hotel di daerah setempat yang mengibarkan bendera bersimbol hotel itu sejajar berkibar dengan bendera Merah Putih. "Apakah itu tidak dianggap ada negara dalam negara," tanya Cagee.

Cagee juga sangat menyayangkan sikap Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Aceh, sudah 10 tahun pedamaian Aceh dengan Republik Indonesia dalam Memorendum of Understanding (MoU) Helsinki, namun butir-butir yang tertuang dalam MoU tersebut belum terealisasikan dengan baik. 

Komentar

Loading...