Unduh Aplikasi

Awasi Anak Belajar, Pemkab Pidie Didorong Bentuk Balai Pendidikan Gampong

Awasi Anak Belajar, Pemkab Pidie Didorong Bentuk Balai Pendidikan Gampong
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Aceh Wilayah Pidie, Muslim Mahmud. Foto: sinarpidie.co

PIDIE - Sejak dilanda pandemi Covid-19 telah mengubah proses belajar mengajar di sekolah, kini aktivitas pembelajaran tidak lagi dilakukan secara tatap muka antara guru dengan siswa di ruang kelas seperti biasa. Pemerintah telah memberlakukan sistem belajar jarak jauh atau during (online) untuk mencegah penyebaran covid-19.

Di Kabupaten Pidie saat ini Proses Belajar Mengajar (PBM) secara daring di semua jenjang pendidikan masih berjalan, berdasarkan Surat Keputasan (SKB) 4 Menteri melarang proses belajar mengajar tatap muka di wilayah zona orange dan zona merah.

Cabang Pendidikan (Cabdin) wilayah Kabupaten Pidie bersama Dinas Pendidikan Pidie dan (Kakemenag) setempat, juga telah melakukan pertemuan dan sepakat proses PMB secara during hingga Oktober ini.

Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Rachmat Fitri HD, melalui Kacabdin Pidie/Pidie Jaya, Muslim Mahmud kepada AJNN, Kamis (30/9) mengatakan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan proses PBM secara during agar tetap lancar tanpa ada kendala.

“Sejauh ini belum ada persoalan yang kami terima dari pihak sekolah, jikapun ada siswa yang tidak memiliki gadget untuk belajar, maka bahan pembelajaran akan diantar oleh pihak sekolah dan boleh diambil langsung oleh orang tua,”ujar Muslim.

Untuk memudahkan siswa belajar daring yang saat ini sedang berjalan, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI juga telah memberikan bantuan khusus kouta pulsa senilai Rp 35 ribu persiswa terhitung sejak Setember hingga Desember 2020.

”Sekolah juga dapat menggunakan Bantuan Opersional Sekolah (BOS) untuk pembelian kuota pulsa untuk guru dan siswa,” cetusnya.

Selama PMB secara daring, lanjut Muslim, orangtua serta masyarakat juga berkewajiban untuk menjaga dan mengawasi anak-anaknya ketika berada di luar sekolah supaya tidak lalai bermain game. Jadi pengawasan itu bukan hanya tanggungjawab sekolah saja

“Kita menyarankan kepada pemerintah agar dibentuk Balai Pendidikan Gampong (BPG) di setiap gampong-gampong dengan menggunakan dana desa supaya anak-anak yang belajar secara luring maupun daring mudah diawasi,” saran Muslim.

Komentar

Loading...