Awas Jebakan Batman, Irwandi

Awas Jebakan Batman, Irwandi
ilustrasi.

TAK perlu menunggu lama bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh beraksi. Hanya berselang sebulan setelah Irwandi Yusuf dilantik sebagai Gubernur Aceh, mereka pun merancang kesepakatan untuk menggelontorkan dana hibah dan bantuan sosial di Anggaran Pandapatan dan Belanja Aceh 2017.

Perlu waktu lama untuk mengucurkan dana ini. Gubernur sebelumnya, Zaini Abdullah, bahkan mengeluarkan surat edaran yang salah satu di antara persyaratannya adalah: dana ini hanya dapat dicairkan setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Perubahan 2017.

Dalam edaran itu juga ditegaskan bahwa proposal dana hibah ini harus mendapatkan persetujuan Gubernur Aceh atau wakilnya. Usulan ini disampaikan kepada SKPA untuk direkapitulasi sebelum mendapatkan persetujuan pemimpin daerah.

Tak hanya itu, dari sini, SKPA atau biro membentuk tim yang bertugas untuk mengevaluasi proposal tersebut. Hanya proposal yang telah mendapat persetujuan yang berhak untuk dievaluasi. Dan ini dilakukan hanya sebelum KUA-PPAS Perubahan dan harus sesuai dengan rencana kerja SKPA terkait.

Mengucurkan dana hibah dan bantuan sosial hanya berdasarkan kesepakatan forum pimpinan daerah jelas tak masuk dalam kategori yang ditentukan lewat surat edaran tersebut. Pertama, kesepakatan di forum ini bukan produk hukum. Kedua, jika pemerintah tetap mengucurkan dana ini, maka akan sangat besar potensi penyimpangan dan aturan yang dilabrak.

Irwandi tentu harus lebih berhati-hati sebelum membuka keran dana bantuan dan hibah ini. Sudah selayaknya Irwandi membuka sejumlah literatur yang menulis tentang jerat hukum terhadap kepala daerah yang mengucurkan dana ini secara sporadis.

Tanpa mekanisme yang ketat, dana hibah dan bantuan sosial ini hanya akan menjadi bancakan pejabat, baik di tingkat SKPA ataupun di parlemen. Apalagi dana ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dana aspirasi anggota dewan. Catatan media ini menyebutkan, dana bantuan sosial dan hibah adalah salah satu penyumbang korupsi terbesar di Aceh.

Bekas Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho adalah contoh terdekat. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengaku tertekan dan terpaksa mengabulkan tuntutan anggota dewan untuk mencairkan dana bantuan sosial dan hibah. Namun saat vonis dijatuhkan, bahkan hakim pengadilan menolak mempertimbangkan keberadaan sejumlah staf Gatot yang dianggap sebagai inisiator pengucuran uang ini.

Mungkin sudah saatnya Irwandi mencari dukungan kepada masyarakat dengan mendorong transparansi anggaran daerah, terutama dana bantuan sosial dan hibah. Karena semua ini akan bermuara pada Irwandi sebagai pemegang keran. Kita tentu tak mau, gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah Aceh 2017 ini tak tuntas menyelesaikan masa tugasnya gara-gara “jebakan batman”.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini

Umum
USK Jalin Kerja Sama dengan KPK

BANDA ACEH - Universitas Syiah Kuala menjalin kesepakatan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam upaya...