Unduh Aplikasi

Awak Kapal Asing dari China Terancam Kelaparan, YARA: Otoritas Terkait Bertanggung Jawab

Awak Kapal Asing dari China Terancam Kelaparan, YARA: Otoritas Terkait Bertanggung Jawab
Penampakan Kapal MV. New Lucky Il yang berlabuh jangkar di perairan laut Calang, Aceh Jaya. Foto: For AJNN

ACEH BARAT - Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Kabupaten Aceh Barat, menyesalkan terkait kondisi awak kapal asing yakni Mother Vassel New Lucky II yang kehabisan stok makanan dan terancam kelaparan di perairan laut Aceh Barat.

Akibat kejadian itu, manajemen kapal yang membawa tiang pancang untuk pembangunan PLTU 3 dan 4 itu terpaksa menyurati Kedutaan besar Republik Rakyat China (RRC) di Indonesia.

Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, mendesak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Meulaboh untuk bisa memberikan izin kepada agen pelayaran atau otoritas lainnya yang bertanggung jawab untuk mengantarkan makanan kepada kapal asing itu.

"Wajar saja ada rasa khawatir karena saat ini dalam kondisi Covid 19 (Coronavirus Disease 2019) ada rasa ketakutan. Tapi jangan pula karena rasa takut itu otoritas berwenang lalu menghalang-halangi aktivitas kapal tersebut, hingga 18 ABK kapal itu kini terancam kelaparan karena kehabisan pasokan makanan,” kata Ketua YARA Aceh Barat, Hamdani, Minggu (26/4).

Ia menilai, kondisi awak kapal tersebut tidak dapat dibiarkan, karena secara kemanusian mereka memiliki hak untuk hidup dan diperlakukan secara sama tanpa perbedaan.

Menurutnya harus dipelajari dari rentang waktu keberadaan kapal itu di perairan laut Aceh mulai dari Calang, Aceh Jaya, yang tiba 30 Maret lalu, hingga berpindah ke perairan laut Aceh Barat, pada19 April, dan telah melewati fase dari adanya rasa khawatir semua pihak terhadap terpapar Covid-19.

"Jika dilihat dari masa itu berdasarkan protokol yang ditetapkan World Healt Organizing (WHO) maupun Pemerintah Indonesia, maka fase inkubasi Covid-19 telah berakhir, apalagi mereka telah menjalani karantina di laut selama hampir satu bulan dan tidak ada kejadian apa-apa," ungkapnya.

Baca: Kehabisan Stok Makanan, Kapal Asing dari China Surati Kedubes Minta Bantuan

Kata Hamdani, jangan sampai karena kekhawatiran yang berlebihan, malah berimbas ke pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), karena telah membiarkan mereka kelaparan yang bisa berujung pada kematian.

“Ini harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, DPRK dan Bea Cukai. Mungkin tidak masalah jika kapal mereka tidak dibenarkan dulu dibongkar, tapi pasokan makanan mereka harus dijamin, jangan sampai melanggar HAM,” ucap Hamdani.

Ia berharap terlepas dari kepentingan apapun dengan kondisi saat ini, pasokan makanan bagi awak kapal itu harus segera ditangani.

“Saya rasa apapun kondisinya kesampingkan dulu, dan kepada KPPBC TMP C Meulaboh untuk memberikan izin mengantarkan makanan kepada mereka, sehingga mereka bisa bertahan hidup di tengah laut hingga adanya kepastian pembongkaran material PLTU 3 dan 4 itu,” ungkapnya.

Hamdani menambahkan jangan sampai karena administrasi yang berbelit-belit, berujung pada pelanggaran HAM, sehingga perhatian dunia tertuju kepada Aceh kedepannya.

"Saya meminta kepada rekanan pelaksana yang melakukan pembongkaran di dermaga dapat mematuhi aturan yang berlaku, serta protokol pemerintah dalam penangan Covid-19," tegasnya.

Komentar

Loading...