Unduh Aplikasi

Audit Dana Desa di Aceh Barat, Inspektorat Temukan Kerugian Negara Rp 18,3 Miliar

Audit Dana Desa di Aceh Barat, Inspektorat Temukan Kerugian Negara Rp 18,3 Miliar
Inspektur Inspektorat Aceh Barat, Sirajulfata. Foto: AJNN/Darmansyah Muda

BANDA ACEH - Inspektorat Kabupaten Aceh Barat menemukan adanya dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa dengan nilai kerugian negara mencapai RP 18, 3 miliar.

"Saat ini kami telah melakukan audit terhadap 229 desa dari 322 desa yang ada di Aceh Barat. Dari hasil audit ini, ada Rp 18,3 miliar temuan kami yang merugikan keuangan negara dalam pengelolaan dana desa ini," kata Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Barat, Sirajulfata, Selasa (19/1).

Menurutnya dugaan korupsi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, seperti pelanggaran adminsitrasi dalam laporan keuangan, serta infrastruktur, pengadaan barang dan jasa yang terjadi mark-up atau penggelembungan, serta pajak pendapatan negara dan pajak penghasilan negara (PPN/PPH) yang tidak dibayarkan.

Untuk harga, kata dia, tidak mengacu kepada Peraturan Bupati 5 Tahun 2015, dimana dalam perbup, pasal 9 tersebut jelas menyebutkan jika harga barang harus sesuai dengan harga desa setempat atau desa tetangga, akan tetapi pada kenyataannya terjadi penyimpangan.

"Jadi untuk harga barang ini banyak sekali temuan setelah kami tindak lanjuti laporan masyarakat. Misalnya harga pasir atau kubik Rp 110 ribu, tapi dibuat menjadi Rp 250 ribu, nah ini kan jadi temuan. Padahal jelas Perbub tahun 2015 itu ada pasal yang menyebutkan jika harga barang disatu desa mengacu pada harga desa setempat atau desa tetangga," ungkapnya.

Ia menjelaskan, temuan korupsi dana desa sebesar Rp 18,3 miliar tersebut berdasarkan hasil audit yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2020. 

Meskipun telah ada temuan, kata dia, perangkat desa yang terlibat diberikan waktu melakukan pengembalian paling lambat 2 bulan dari hasil temuan.

Dari 229 desa tersebut, ada 13 desa yang telah dilaporkan ke unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Reserse dan Kriminal, Kepolisian Resor Aceh Barat dengan dugaan kerugian Rp 2,5 miliar. 

“Dari laporan yang telah kami serahkan ke Polres, sekitar Rp1,1 miliar telah dikembalikan setelah ditindak lanjuti,” ujarnya.

"Kami juga telah membentuk tim monitoring terhadap temuan ini. Dan tim monitoring ini melakukan penagihan, saat ini sudah ditindak lanjuti, jadi ada Rp 5 miliar lebih yang sudah dikembalikan dan sisanya sekitar Rp 13 miliar lebih lagi," tambahnya.

Dalam melakukan audit, ia menjelaskan awalnya dibentuk tim teknis. Hasil audit tersebut, kemudian dilakukan klarafikasi kepada perangkat desa dan Penjabat Pembuat Komitmen (PPK) desa.

"Dan hasil tersebut memang terbukti dari pengakuan mereka, dan lalu kita merekomendasikan untuk mengembalikannya," sebut dia.

HUT Pijay

Komentar

Loading...