Unduh Aplikasi

Aspirasi Terganjal SOP

Aspirasi Terganjal SOP
ilustrasi

SEDIKIT demi sedikit, permasalahan yang mengganjal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2018 mulai terkuak. Salah satunya adalah standar operasional prosedur (SOP) yang dibuat oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh. SOP ini bertujuan agar program dan kegiatan usulan masyarakat disusun berdasarkan skala prioritas dan manfaat.

Tentu saja SOP ini tak jatuh dari langit. Jika dicermati, butir-butir dalam SOP itu menggambarkan betapa serampangannya proses penganggaran yang dilaksanakan selama ini. Meski mengatasnamakan usulan masyarakat, namun banyak usulan tersebut yang dianggarkan tanpa melibatkan masyarakat. SOP ini menjadi saringan ketat sebuah program, terutama yang diusulkan oleh dewan.

Penganggaran yang terukur dan terarah adalah jawaban untuk memaksimalkan peran anggaran untuk membangun kesejahteraan. Sehingga APBA tidak sekadar angka yang harus dihabiskan. APBA harus menjadi modal pembangunan yang terukur, dikelola secara efisien, efektif serta memiliki nilai guna dan manfaat tinggi.

Tapi nampaknya SOP ini malah dijadikan dalih untuk tidak membahas anggaran. Jika semua pihak memandang dari kacamata kepentingan rakyat, tentu SOP ini menjamin penggunaan anggaran yang tepat. Jadi, mereka yang tak setuju dengan aturan main ini, patut dipertanyakan sisi kerakyatannya.

Kemarin siang, Ketua DPR Aceh Tgk Muharuddin menunjukkan sikap lunak, meski tak sepenuhnya rela, saat mengucap maaf kepada masyarakat yang “aspirasinya” tidak dapat dimasukkan ke dalam anggaran tahun ini. Tentu saja, pembahasan lanjutan akan juga menelanjangi satu per satu usulan dari pemerintah. Dengan demikian, anggaran yang disahkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan lagi menjadi bancakan para pemegang kebijakan.

Jika hal ini pun tak terjadi, sudah saatnya Kepala Pemerintahan Aceh mengambil sikap dengan mem-Pergub-kan APBA 2018. Ini adalah solusi kebuntuan. Pergub juga tak merugikan, baik dari aspek finansial ataupun waktu. DIPA APBA 2018 sebesar Rp 14,7 triliun. Sedangkan Pagu APBA 2017 sebesar Rp 14,9 triliun.

Artinya, seluruh DIPA APBA 2018 dapat ditampung dalam APBA 2018. Mengingat realisasi Belanja APBA 2017 sebesar 93 persen atau setara dengan Rp 13,8 triliun dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2017 sebesar 97 persen, setara dengan Rp 14,4 triliun atau SILPA APBA tahun 2017 sebesar Rp 600 milyar. Dengan SILPA Rp 600 milyar maka Pergub APBA tahun 2018 dapat ditetapkan paling sedikit Rp 14,9 triliun atau sama dengan Pagu APBA 2017.

Keuntungan lain penerbitan Pergub APBA adalah meningkatnya peran pengawasan dewan. Ini adalah sinyal positif bagi SKPA agar bekerja secara profesional. Kondisi ini akan membangun budaya pemerintahan dan birokrasi yang saling mengoreksi dan meningkatkan kinerja dan pelayanan bagi publik Aceh. Inilah yang seharusnya terjadi. Bukan malah berkongkalikong untuk menggerogoti anggaran Aceh.A

Komentar

Loading...