ASN, Terlalu...

ASN, Terlalu...
Ilustrasi: shutterstock.

KEBOCORAN dana bantuan sosial ini sampai kepada tahap keterlaluan. Bahkan 31.624 pegawai negeri kedapatan menerima bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat miskin. 

Sebagian besar dari mereka masih bekerja dan menerima gaji bulan serta insentif lain dari negara. Sebagian lain telah pensiun. Namun hal ini tetap tidak dapat ditolerir. Bahkan seharusnya Kementerian Sosial menindak tegas pelanggaran ini. 

Tindakan ini jelas menunjukkan ketiadaan moral. Selain harus mengembalikan bantuan sosial yang mereka terima, para pegawai negeri ini harus dipecat dan diberikan sanksi lain agar kejadian serupa tidak terus terulang. 

Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga harus mengaudit kembali data untuk memastikan tidak ada lagi pegawai negeri sipil alias aparatur sipil negara yang menerima bantuan sosial, baik lewat Program Keluarga Harapan ataupun Bantuan Pangan Non-Tunai.

Presiden Joko Widodo juga seharusnya menekankan kepada menteri-menterinya untuk bekerja lebih serius dalam menyalurkan bantuan sosial ini. Terutama terkait akurasi data penerima bantuan. 

Karena di lapangan, banyak masyarakat miskin yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan bantuan tersebut di tengah pandemi ini. Mereka dipersulit lewat sejumlah aturan yang memaksa mereka harus menelan ludah pahit karena tak bisa mendapatkan bantuan yang seharusnya mereka terima. 

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini