Unduh Aplikasi

Asa Warga Masamba Menjelang Satu Tahun Banjir Bandang

Asa Warga Masamba Menjelang Satu Tahun Banjir Bandang
Salah seorang warga Dusun Lombok Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba berdiri di depan rumahnya yang rusak diterjang banjir bandang. Foto: AJNN.

LUWU UTARA - Banjir Bandang yang terjadi di kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan pada malam Senin 13 Juli 2020 lalu telah meninggalkan kesedihan dan trauma mendalam bagi korbannya (Penyintas). 

Banjir Bandang yang menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diakibatkan oleh curah hujan dan salah satu penyebab lain yaitu pengalihan fungsi hutan tersebut, telah meluluh lantakkan sejumlah kampung di dua bentangan Sungai Masamba dan Radda hingga membuat kota tersebut lumpuh.

Banjir Bandang tersebut juga merusak jalan utama Kota Masamba yang menjadi jalur utama penghubung antara Palopo menuju Sorowako.

Salah satu sudut pemukiman warga dusun Lombok. Foto: AJNN.

Berdasarkan data yang dikutip AJNN dari laman Pusdatin Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara, jumlah pengungsi akibat bencana tersebut mencapai 20.562 Jiwa atau 6.591 Kepala Keluarga (KK). Sedangkan korban meninggal 38 orang dan 106 orang lainnya luka-luka.

Kemudian ada 1.600 rumah warga yang rusak berat, 136 rusak sedang dan 2.384 lainnya rusak ringan. Selain itu sejumlah fasilitas umum juga ikut rusak diantara 3 fasilitas kesehatan, 25 fasilitas peribadatan dan 25 fasilitas pendidikan.

Pada awal-awal bencana, sejumlah pihak sangat ramai datang memberikan bantuan, bukan hanya pemerintah, tapi juga para relawan dari berbagai lembaga dan daerah lainnya, namun menurut penuturan beberapa warga di sana, menjelang akhir tahun 2020 kondisi menjadi sepi dan mereka hanya berharap pada bantuan pemerintah saja.

Bahkan ada diantara mereka yang bertanya-tanya apakah bisa mendapatkan bantuan rumah atau mereka harus membangun sendiri rumahnya. Hal itu juga dialami Saruddin warga Dusun Lombok Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Rumah pria paruh baya tersebut sampai saat ini belum dibangun kembali.

Jika melihat kondisi di Dusun Lombok, terlihat sejumlah perumahan dan fasilitas peribadatan tertutup sedimen tanah mencapai lebih kurang 2 meter. Namun menurut penuturan warga, sampai saat ini masih ada rumah yang belum mendapatkan bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi dan juga ganti rugi akibat bencana tersebut.

Sarana ibadah yang terdampak banjir bandang di Dusun Lombok Kelurahan Bone Tua, Masamba. Foto: AJNN.

Hal lain yang saat ini menjadi masalah di Dusun Lombok Kelurahan Bone Tua adalah terkait pembangunan tanggul sungai Masamba yang melewati pemukiman warga setempat.

Bahkan sejumlah warga Dusun Lombok yang menamakan diri Forum Masyarakat Lombok memasang spanduk menolak pembangunan tanggul sebelum ada kejelasan terkait terkait status lahan dan bangunan (rumah) mereka.

Sutarmin Arpa perwakilan Warga Dusun Lombok kepada AJNN, Jum'at (2/7/2021) mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak menghalanginya pembangunan tanggul yang mengunakan material batu gajah tersebut.

Menurutnya, yang dituntut masyarakat Lombok saat ini adalah hak mereka. Terkait alasan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Luwu Utara tidak punya anggaran atau dana untuk ganti rugi, maka masyarakat mempersilahkan  garis sempadan sungai tersebut ditarik 15 meter kedalam, bukan ke bagian luar.

"Artinya tidak menyentuh lahan dan hunian masyarakat, akan tetapi jika ditari ke luar sesuai keinginan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS), maka harus ada kompensasi," ujar Sutarmin.

Sutarmin Arpa, warga Dusun Lombok Kelurahan Bone Tua Masamba. Foto: AJNN.

Kompensasi tersebut menurut Sutarmin disebabkan hampir 80-90 perumahan (Hunian) di kawasan tersebut mempunyai sertifikat tanah dan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), hal itu menurut Sutarmin menunjukkan bahwa rumah mereka adalah permanen.

"Kalau Pemkab memaksa melanjutkan pembangunan tanggul, maka solusi terbaik yang akan dilakukan adalah ke Pengadilan," ujar Sutarmin tegas.

Sutarmin juga mengatakan bahwa pihaknya sudah dua kali melakukan pertemuan dengan Lurah dan pihak BWS, tapi ironisnya pembahasan atau hasil pertemuan itu tidak dimasukkan kedalam Musrenbang, sehingga wajar Pemda mengatakan mereka tidak punya dana.

"Tapi kata mereka Kepala lingkungan (Kepling) dan lurah tidak mengusulkan hal itu," ungkap Sutarmin.

Padahal menurut Sutarmin, terkait pembangunan tanggul tersebut, tidak perlu ada usulan. Apalagi ini sudah berstatus bencana daerah.

"Sekali lagi ingin kami sampai bahwa jika ada yang mengatakan masyarakat Lombok mempersulit pembangunan tanggul adalah tidak benar. Kami tidak mempersulit dalam hal pembangunan tanggul tersebut. Tetapi yang diminta oleh masyarakat adalah haknya," ujarnya.

Spanduk protes terkait pembangunan tanggul sungai Masamba. Foto: AJNN.

Menurut Sutarmin banyak regulasi yang mengatur tentang hak masyarakat ini, sehingga apabila masyarakat tergusur akibat pembangunan tersebut maka diharapkan mereka bisa hidup sejahtera di lokasi lain.

Saat AJNN menanyakan apakah akan ada pengusulan lagi terkait ganti rugi tesebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD -P) Kabupaten Luwu, Sutarmin mengatakan bahwa dirinya mendapat kabar bahwa Wakil Bupati setempat sudah menyerahkan usulan tersebut.

"Mudah-mudahan usulan masyarakat Lombok ini masuk ke dalam perubahan APBD 2021," ujarnya.

Sutarmin juga menjelaskan bahwa di dusun Lombok ada 116, namun yang terdampak pembangunan tanggul tersebut 68 KK. 

Sutarmin juga mengungkapkan bahwa sebenarnya kalau hanya garis sempadan saja yang diambil untuk pembangunan tanggul, maka sesuai dengan perhitungan pihak kelurahan, hanya Rp 2,2 miliar anggarannya, dan itu diluar bangunannya.

"Artinya hanya dibutuhkan anggaran Rp 2,2 miliar untuk pembebasan sempadan sungai dari garis jembatan sampai ke kuburan," ujarnya.

Selain itu terkait pembangunan kembali rumah warga yang rusak, Sutarmin mengatakan bahwa seharusnya sesuai regulasi, biaya rehabilitasi rumah rusak Berat Rp 50 juta, rusak sedang Rp 25 juta dan rusak ringan Rp 15 juta.

"Tapi kenyataannya, sampai detik ini belum ada satupun masyarakat di sini yang terdampak bencana banjir bandang menerima bantuan tersebut," ungkap Sutarmin.

Bukan hanya dusun mereka saja, kawasan desa tetangga di seberang sungai, menurut Sutarmin juga belum tersentuh (Bantuan). Sehingga ada alasan dari pemerintah menurut Sutarmin, jika dusun Lombok dibebaskan maka wilayah sebelahnya akan lebih berat lagi.

Sungai Masamba. Foto: AJNN.

"Padahal tidak boleh ada alasan seperti itu, yang namanya pengadaan lahan untuk kepentingan umum, maka apapun yang diatas lahan mereka itu harus diberikan kompensasi yang berkeadilan," ujar Sutarmin.

Menjelang satu tahun bencana banjir bandang, kata Sutarmin, dia bersama warga Lombok lainnya masih menunggu saja kelanjutannya masalah ini.

"Karena tarik ulur yang terjadi bukan lagi antara pemerintah dengan masyarakat, tapi pemerintah dengan pihak BWS. Pihak BWS menginginkan 15 meter keluar dari garis sempadan, sedangkan Pemda menginginkan 15 meter kedalam," ungkap Sutarmin.

Menurut analisa dari pihak BWS, kalau luas sempadan ditarik 15 ke dalam karena sungai Masamba ini saat banjir membawa material pasir, sehingga sungai ini harus diperlebar.

"Tapi sebenarnya kalau pemerintah betul betul serius, maka seharusnya pemerintah sudah melakukan normalisasi sungai, bukan hanya wilayah Masamba, tapi dari hilir ke hulu," ujarnya.

"Kalau memang alasan Pemda tidak ada anggaran, maka lakukan normalisasi sungai dan kembalikan sungai tersebut ke kondisi semula, agar masyarakat bisa kembali lagi membangun huniannya walaupun ala kadarnya," kata Sutarmin.

"Yang paling penting, intinya kami minta kepastian dari pemerintah terkait pembebasan lahan yang terkena pembangunan tanggul tersebut. Melalui media ini kami berharap pihak Pemda membuka hati dan matanya agar hal ini tidak terus berlarut-larut dan mengedepankan sisi kemanusiaan" ujar Sutarmin menambahkan.

Selanjutnya Sutarmin mengatakan pemerintah Indonesia dibawah kepemimpinan presiden Joko Widodo saat ini mengedepankan Pancasila. Tapi pemerintah Luwu Utara menurut Sutarmin diduga telah melanggar sila kel dua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Kalau sampai pemerintah mengunakan diskresinya, untuk melabrak hunian masyarakat maka hal ini sudah melanggar sila ke dua, Pancasila. Gunakan diskresi itu untuk kepentingan rakyat bukan menindas rakyat," pungkas Sutarmin.

Komentar

Loading...