Unduh Aplikasi

Asa di Tanah Singgah di Balik Bisnis Besar Bertopeng Kemanusiaan

Asa di Tanah Singgah di Balik Bisnis Besar Bertopeng Kemanusiaan
Warga Rohingya saat dievakuasi ke daratan oleh warga setempat. Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE – Saipon Amri Ali, mengenakan baju koko warna merah muda dengan raut mata berbinar, perlahan berjalan dari kios tempat ia berjualan menuju ke sebuah jembatan di tepi laut.

Sembari menatap lepas ke laut, nelayan asal Gampong Lancok, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara, menceritakan awal mula kisah dramatis penyelamatan 99 jiwa imigran etnis Rohingya asal Negara Myanmar yang terdampar di perairan itu.

Hari itu, Kamis 25 Juni 2020 lalu, dentuman keras suara petir menyambar. Seketika mengubah cuaca yang sebelumnya cerah, langit pun menjadi gelap, guyuran hujan dan angin melanda pesisir pantai tersebut.

“Di tengah guyuran hujan, anak-anak mereka (Rohingya) satu persatu kita apit ke daratan. Kami terpaksa menjemput paksa mereka, mengingat banyak anak-anak di dalam kapal,” sembari sesekali membetulkan sarung warna hitam yang digunakannya, Jumat (19/3).

Disuguhkan angin laut yang sepoi-sepoi, Saipon kembali melanjutkan ceritanya, karena rasa kemanusiaan, dirinya terpanggil untuk menolong, apalagi kapal yang mereka tumpangi bocor.

“Saya sangat sedih, apalagi kapal bocor mereka pasti akan tenggelam. Tidak peduli bentrok dengan petugas keamanan, saat itu kami nekat menjemput dan menepikan mereka ke darat, meskipun nyawa kami nelayan jadi taruhannya,” ujarnya.

Pada gelombang pertama, jumlah Imigran Rohingya yang datang sebanyak 99 jiwa. Awalnya mereka ditampung di bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe, kemudian karena tempatnya dianggap tidak layak, lalu dipindahkan ke BLK, Meunasah Mee, Kandang, Kota Lhokseumawe.

Rombongan dari negara bagian Rakhine yang dinominasi anak-anak dan wanita tersebut merupakan bagian kecil dari sekian yang terdampar di Perairan Aceh. Kedatangan mereka hanya dengan secercah harapan dan perlindungan kehidupan yang lebih baik di tanah persinggahan.

Kelelahan, kelaparan dan kehauasan, akibat terombang-ambing selama berbulan-bulan di tengah laut terpancar di raut wajah imigran yang kabur dari camp pengungsian di Bangladesh itu. Bahkan, isak tangis dari mereka juga pecah saat penyelamatan berlangsung.

Warga Rohingya saat dievakuasi ke daratan oleh warga setempat. Foto: AJNN/Sarina

 

Mengenakan peci putih, dengan jenggot yang memanjang, Rashid Ahmad (50), salah seorang Imigran Rohingya menyampaikan, mereka awalnya berkenalan melalui media sosial, dan kebanyakan dari facebook, mereka mencari jasa yang bisa mengeluarkan merek dari Cox’s Bazar di Bangladesh.

“Kami diyakinkan, oleh pelaku TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)  akan sampai ke negara tujuan dengan jangka waktu yang cepat, dari sana tergiur untuk berangkat akan bisa bertemu saudara yang sudah duluan di Malaysia,” katanya.

Janu Bibi (18) juga menceritakan hal yang senada, dirinya merasa teraniaya berada di Camp Bangladesh, sehingga memutuskan untuk membayar 10 ribu Ringgit atau lebih kurang Rp30 juta agar bisa berangkat ke negara tujuan dengan selamat.

“Kami ada empat kali ganti kapal, untuk naik ke kapal lain kami harus meloncat,” jelasnya.

Sementara itu, imigran Rohingya lainnya, Habibullah mengaku kerap dianiaya oleh pelaku TPPO ketika berada di kapal, tepatnya di daerah perbatasan. Pasalnya dirinya tidak mampu membayar lebih seperti permintaan pelaku, agar bisa sampai ke negara Malaysia dengan cepat.

“Jadi di tengah-tengan laut, tepatnya di perbatasan, pelaku TPPO kembali menghubungi keluarga kami di Malaysia, dan meminta bayaran lebih tinggi, sebagian yang mampu memenuhi dinaikkan ke kapal kecil dan didorong ke Malaysia, sementara kami yang tidak sanggup membayar, dibiarkan terkatung berbulan-bulan,” kisahnya.

Habibullah juga mengaku, pelaku TPPO kerap kali memukul kepalanya, dan menyayat telinganya menggunakan senjata tajam, serta diminta meminum air seni pelaku, bahkan sebagian dari mereka meninggal dunia, kemudian jenazahnya dibuang ke laut.

“Jadi setelah lebih kurang empat bulan terkatung, kami dinaikkan ke boat kecil lalu di lepas ke Perairan Indonesia, dan kami harus mendarat sendiri, tanpa ada bekal makanan,” ungkapnya

Iskandar, dari Yayasan Geutanyoe, menyebutkan, ini dinamakan bisnis besar mengandung balutan kemanusiaan. Karena, dalam satu kapal pelaku TPPO bisa mendapat keuntungan hingga Rp40 miliar bahkan lebih.

“Ketika bayaran besar itu disetujui, Imigran Rohingya yang ada di kapal tersebut dikirim ke negara tujuan dengan menggunakan boat kecil. Di sana, ada pelaku penyeludup (ke empat) dari etnis Rohingya yang ada di Malaysia untuk menjemput di daratan,” ujarnya.

Karena itulah, menurut Iskandar, Imigran Rohingya banyak yang terdampar ke Perairan Indonesia, dan harus mencari tempat daratan sendiri. Namun, ketika sudah berada di tempat penampungan di Indonesia, pelaku penyeludup akan mencari cara untuk menjemput mereka supaya bisa sampai ke negara Malaysia.

“Jadi pada awalnya keluarga Rohingya membayar setengah, untuk mendapatkan bayaran penuh pelaku TPPO akan mencari cara supaya yang terdampar di Indonesia ini bisa tiba di Malaysia, dengan menculik dari tempat penampungan sementara di Indonesia,” tuturnya.

Sebanyak 399 jiwa, imigran Rohingya di tampung di Balai Latihan Kerja (BLK) Desa Meunasah Mee, Kandang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Fasilitas tersebut diberikan oleh pemerintah setempat sebagai tempat penampungan sementara.

Namun kini hanya tersisa 84 orang di tempat penampungan sementara tersebut, sementara lainnya ada yang meninggal karena sakit dan dikebumikan langsung di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Kota Lhokseumawe, sementara sebagian besar kabur melarikan diri dari BLK tersebut.

Hingga hari ini mereka masih bertahan di BLK Lhokseumawe, meskipun sebagian sudah melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara dengan dijemput oleh pelaku diduga TPPO. Selama di BLK, makan imigran Rohingya tersebut difasilitasi oleh NGO (Non Government Organization)  lokal maupun nasional, serta IOM (Internasional Organization for Imigration).

Penyidik Polisi Daerah (Polda) Aceh, telah menetapkan empat tersangka TPPO. Yakni berinisial Faisal (43) seorang nelayan asal desa Matang Bayu, Aceh Utara, Abdul Aziz (34) warga Desa Pala, Kecamatan Idie Rayeuk, Aceh Timur.

Afrizal (25), warga desa Ulee Rubek, Kecamatan Seunudon, Aceh Utara dan Shahad Deen (37) Warga Negara Myanmar, yang beralamat di Hotel Pelangi, Jalan Jamin Ginting, Kecamatan Pancur Batu, Kota Medan, Sumatera Utara.

Mereka bekerja sama untuk menjemput 99 imigran Rohingya di tengah laut, saat terdampar di perairan Lancok, Aceh Utara. Bahkan sebagian dari pelaku TPPO sudah diberikan modal awal Rp10 juta.

“Empat tersangka tersebut sudah masuk ke Kejaksaan Negeri Aceh Utara,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, Pipuk Firman Priyadi.

Akan tetapi hal itu dibantah oleh, Faisal, nelayan asal Seunuddon, Kabupaten Aceh Utara itu, dia bersama dua rekannya mengaku hanya menyelamatkan puluhan jiwa tersebut, karena kondisi kapal yang hampir tenggelam karena bocor.

Bahkan dirinya harus berutang BBM, air minum dan logistik lainnya untuk dibagikan kepada Rohingya yang terombang-ambing di laut kala itu.

Sementara itu, Polres Lhokseumawe, juga menetapkan tiga tersangka perdagangan manusia. Ketiga pelaku tersebut berinisial DA (25), ZK (20) dan BS (45). Selain itu, satu yang diduga sindikat ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO) yakni berinisial MH.

“DA datang dari Medan, dan disuruh untuk menjemput teman tantenya dengan dibayar upah Rp2 juta jika berhasil membawa dua orang Imigran Rohingya” kata Kapolres Lhokseumawe, AKBP Eko Hartanto.

Sementara ZK asli etnis Rohingya yang sudah lama tinggal dan menetap di Medan tepatnya di hotel Pelangi, dia diperintahkan untuk menjemput saudara kawannya dengan iming-iming bayaran dua juta.

“Selain itu, BS berasal dari Tangerang, dia disuruh oleh MH (DPO) yang diduga merupakan sindikan perdagangan manusia, dengan upah dibayar Rp 6 juta,” imbuhnya.

Kebanyakan para pelaku TPPO yang dibekuk oleh aparat Kepolisian tersebut bekerja sebagai supir, nelayan, bahkan juga bekerja sebagai ojek online.

Salah seorang tersangka TPPO, berinisa BS, pria asal Tangerang, Provinsi Banten mengaku ditelpon oleh seseorang dari Malaysia bernama Muhammad Hamid, dirinya dijanjikan akan dibayar upah sebesar Rp 6 juga jika berhasil menjemput Somin Ara (Diaku sebagai adik perempuan oleh Muhammad).

“Jadi Muhammad ini mengaku mengenal saya, awalnya agak berat untuk menerima tawaran itu, namun karena terdesak ekonomi guna menghidupkan istri dan tujuh anak, saya mau menerima tawaran,” ungkapnya.

Untuk berangkat ke Aceh, BS mengaku menghabiskan uang Rp2 juta, dan uang tersebut di pinjam dari mertuanya. Dirinya tidak tau bahwa akan masuk ke dalam pelaku TPPO, sebab dia hanya diminta menjemput saja.

“Jadi sesampainya di BLK Lhokseumawe, saya tanya nama Somin Ara, dan saya bilang akan menjemputnya. Namun ternyata saya ditangkap. Saya tidak pernah membayangkan akan terjadi seperti ini,” jelasnya.

Warga Rohingya saat dievakuasi ke daratan oleh warga setempat. Foto: AJNN/Sarina

 

Untuk diketahui, pelaku TPPO tersebut sebagian dibekuk saat hendak menjemput Imigran Rohingya dari BLK Lhokseumawe. mereka terciduk oleh petugas saat akan membawa lari menggunakan mobil penumpang (labi-labi). Bahkan, ada juga yang bermodus membeli jus, sembari menunggu target keluar dari tempat penampungan sementara tersebut.

Sementara itu, Associate External Relations/ Public Information Officer UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) Indonesia, Mitra Suryono mengatakan setelah kedatangan di Aceh pada bulan Juni dan September 2020. Hampir 400 pengungsi asal Myanmar etnis Rohingya terdaftar dan diberikan penampungan serta bantuan di Lhokseumawe.

Oleh karena itu UNHCR memuji Pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat di Aceh yang telah menerima dan menawarkan perlindungan bagi para pengungsi, setelah mereka menghabiskan waktu berbulan – bulan di laut dan berkali – kali ditolak untuk berlabuh di kawasan Asia Tenggara.

“Pada 1 Februari 2021, jumlah populasi di tempat penampungan tercatat berjumlah 111 individu, mengindikasikan bahwa sekitar 280 individu telah meninggalkan tempat penampungan dalam beberapa bulan terakhir,” katanya.

Lanjut Mitra, meskipun UNHCR tidak dapat mengkonfirmasi keberadaan individu yang telah meninggalkan tempat penampungan, pihaknya mengetahii dari wawancara yang dilakukan sesaat setelah ketibaan mereka di Aceh, bahwa sebagian besar dari pengungsi Rohingya tersebut memiliki pertalian keluarga di Malaysia.

“Dan bahwa mereka pada awalnya bermaksud untuk bergabung dengan keluarga mereka disana. Banyak diantara mereka yang telah terpisah dari keluarga intinya seperti orang tua dan pasangan, selama bertahun – tahun,” ujarnya.

Sambung Mitra, kantor UNHCR di Indonesia dan Malaysia telah melakukan kontak erat untuk memberikan perlindungan dan kebutuhan lain kelompok pengungsi ini. Pengungsi seringkali menempuh jalur ilegal dan beresiko karena tidak adanya pilihan jalur yang sesuai hukum bagi mereka untuk mencari keselamatan dan bersatu dengan keluarganya.

“Staff UNHCR dan organisasi mitra kerja kami, termasuk yang berada di lokasi penampungan di Lhokseumawe, telah berulang kali memberikan konseling kepada pengungsi mengenai resiko dari perjalanan ireguler, termasuk resiko menggunakan jaringan penyelundup,” ungkapnya.

Tambah Mitra, berdasarkan fakta bahwa wanita, pria, dan anak – anak yang rentan terus melakukan perjalanan yang berbahaya ini, meskipun telah menyadari bahaya inheren yang menyertainya menggarisbawahi sekali lagi pentignya keberadaan jalur alternatif yang aman dan sesuai hukum.

“UNHCR berharap negara – negara di kawasan Asia Tenggara akan mengekspansi akses jalur yang sesuai hukum, termasuk melalui penyatuan keluarga, skema mobilitas pendidikan dan tenaga kerja. Hal ini akan membantu membatasi perpindaan ireguler di kawasan, mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang lebih lanjut serta hilangnya nyawa,” cetusnya.

Untuk mengurangi resiko pergerakan ireguler lebih lanjut, UNHCR dan pihak otoritas Indonesia yang relevan berdiskusi untuk untuk memberikan konseling tambahan bagi pengungsi dan menjalankan pengawasan di lokasi penampungan di Lhokseumawe.

“UNHCR berharap untuk terus melanjutkan kerjasama dan koordinasi dengan Pemerintah Indonesia dan masyarakat setempat untuk memastikan pengungsi dapat memperoleh kehidupan yang bermartabat sampai solusi jangka panjang ditemukan untuk mereka,” imbuhnya.

Sementara itu, National Project Officer, Counter Trafficking and Labour Migration, Gita Agnestasia mengatakan, Pengungsi Rohingya sangat rentan atau berisiko tinggi terhadap TPPO.

Situasi mereka saat ini, seperti ketidakamanan fisik, viktimisasi oleh penyelundup yang memfasilitasi perpindahan pengungsi, pengalaman dengan kekerasan seksual, dan kurangnya perlindungan hukum, meningkatkan risiko TPPO dan bagi pengungsi Rohingya.

“Selain itu, kurangnya pemahaman yang seragam dari stakeholders (pemangku kepentingan) yang terlibat dalam penanganan pengungsi, seperti pemerintah, penyedia layanan, dan masyarakat tuan rumah tentang TPPO, juga memperburuk situasi,” katanya kepada AJNN.

Hingga saat ini, lanjut Gita belum ada kasus TPPO yang dilaporkan yang melibatkan Rohingya. Kurangnya kasus yang dilaporkan ini mungkin saja mencerminkan situasi aktual di lapangan tetapi juga bisa disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan tidak adanya mekanisme rujukan korban di lapangan.

“Di bawah hukum yang berlaku di Indonesia, pengawasan pengungsi berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah, termasuk polisi dan imigrasi setempat, dan jika ada, gugus tugas penanganan pengungsi dari luar negeri setempat,” ujarnya.

Tambah Gita, IOM telah bermitra dengan Pemerintah Indonesia dengan pendekatan 3P (Prevention, Protection, Persecution) di berbagai tempat di Indonesia termasuk di kawasan perbatasan. IOM Indonesia juga melakukan kajian lapangan tentang kebutuhan pengungsi dan situasi saat ini.

“Berdasarkan penilaian tersebut, IOM kemudian merumuskan program intervensi untuk mencegah dan menangani kasus TPPO terhadap pengungsi,” tuturnya.

Menurut Gita, Intervensi ini meliputi peningkatan kapasitas, peningkatan kesadaran, pendampingan langsung bagi korban perdagangan manusia, dan pembentukan satuan tugas anti trafficking (TPPO) di wilayah setempat.

“Selama proses asesmen, IOM melakukan serangkaian pelatihan dan sesi informasi untuk membekali para aktor terkait dengan pengetahuan dasar tentang TPPO dan perlindungan migran,” imbuhnya.

Kepala Satuan Tugas Penanganan Rohingya, Ridwan Jalil menyebutkan, selama ini ada empat item yang menjadi tugas dan tanggungjawab satuan tugas, yakni melakukan kontensi dengan seluruh sektorat yang ada, baik itu forkopimda, NGO nasional maupun lokal.

Selanjutnya, mempersiapkan tempat untuk pengungsi dan termasuk membuat laporan kepada walikota sebagai pemberi mandate, selaku kepala pemerintah menyangkut persiapan yang dilakukan.

“Mandat itu hingga saat ini belum ditarik, surat keterangan (SK) penanganan pengungsi masih ada, intinya Satgas penanganan pengungsi masih berjalan, namun sekarang kita lebih meningkatkan system koordinasi dengan UNHCR, karena mandate camp setelah dilakukan penyerahan yakni mereka,” katanya.

Selama ini Satgas tidak pernah memberikan bantuan apapun kepada pengungsi Rohingya, cuma pihaknya selalu memediasikan dan memfasilitasi kepada UNHCR bila dibutuhkan menyangkut penanganan pengungsi.

“Selama ini untuk makan Rohingya masih dari ACT (Aksi, Cepat, Tanggap), perlengkapan dan kesehatan dari IOM. Yang masih dominan melaksanakan tugas kemanusiaan adalah IOM,” ujarnya.

Satgas sendiri tidak bisa menggunakan anggaran APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh) untuk penanganan Rohingya, namun dibalik itu untuk operasional satgas bisa digunakan sumber anggaran dari APBA.

“Sejauh ini masih nol, belum ada kuncuran dana dari negara untuk Satgas, baik APBA dan APBN, kita sekarang melaksanakan tugas kemanusiaan,” tuturnya.

Antisipasi kecemburuan sosial dengan warga setempat, pihaknya mengaku itu merupakan ranah UNHCR, di bawah koordinasinya baik itu IOM, maupun ACT dan sebagainya ada program diluar pengungsian.

“Pembangunan mandi cuci kakus (MCK), balai pengajian, ekonomi produktif untuk lingkungan masyarakat, sehingga tidak timbul kecemburuan sosial. Juga ada pembangunan bantuan kemasjidan, terus kita galakkan. Dan untuk empat desa lingkungan camp pengungsian terus digalakkan ekonomi produktif,” tuturnya.

Amatan Aceh Jurnal National Network (AJNN) di lokasi penampungan sementara BLK Lhokseumawe, imigran Rohingya yang dewasa, dibekali dengan berbagai kerajinan yang kreatif, bertujuan agar ketika berpindah ke negara ketiga bisa mandiri, seperti diajarkan tatacara menjahit, mengelas, dan sejumlah kerajinan tangan lainnya.

Sementara anak-anak, diajarkan bahasa Indonesia, Ingris dan bahasa Aceh, menulis, menghitung menggunakan alat peraga (pipet) dan juga diajarkan pelajaran matematika, terpenting mereka diajarkan tarian daerah Aceh, Ranup Lampuan.

Relawan mengajarkan mereka, dengan mengenalkan kosa kata, jika mereka (pengungsi Rohingya) tersebut tidak memahami, kemudian relawan menggunakan bahasa isyarat menggunakan tangan, atau alat peraga untuk membantu supaya mudah dipahami.

“Bahasa Aceh susah untuk dipelajari, hanya bisa mengerti bahasa Indonesia,” kata Ismail (24) dengan kalimat terbata-bata.

Sementara itu, seorang anak bernama Mukarramah (12) juga mengaku lebih mudah memahami bahasa Indonesia, karena mereka kesulitan untuk berbahasa Aceh. Adapun bahasa Indonesia yang sudah lancar mereka pahami yaitu ucapan terimakasih, menanyakan kabar, serta kalimat untuk makan.

 Suasana terlihat sangat damai, ketika azan berkumandang, imigran Rohingya yang masih bertahan di BLK juga melaksanakan salat berjamaah, namun ketika Jumat, pria Rohingya mendatangi Masjid terdekat di lokasi penampungan sementara itu.

Sekretaris PMI Lhokseumawe, Agam Khalilullah mengatakan, melaksanakan program Restoring Family Link (RFL) atau program pemulihan hubungan keluarga, itu dilakukan guna untuk memberikan kabar kepada keluarga Imigran Rohingya yang ada di Bangladesh dan Malaysia bahwa mereka dalam kondisi baik di tempat penampungan sementara, selain itu juga untuk melepas rindu bersama keluarga.

“Kita dari PMI menyediakan layanan telepon gratis, hanya rentan waktu tiga menit, memberitahkan kepada keluarga mereka (Rohingya) yang ada di Bangladesh dan Malaysia, kalau dalam kondisi selamat dan sehat,” kata Agam.

Imigran Rohingya, sambung Agam, hanya bisa menghubungi ibu, bapak, keluarga kandung, nenek dan kakek. Kalau ada yang mengaku suami tidak bisa difasilitasi karena belum tentu itu suaminya yang sah.

“Mereka didampingi oleh penerjemah, karena jika ada pembicaraan yang melenceng, seperti perdagangan manusia dan lainnya. Jadi, jika pembicaraan itu terjadi maka langsung dimatikan,” ungkapnya.

Lanjut Agam, imigran Rohingya itu masing-masing membawa nomor telepon keluarga mereka. Sehingga, mereka dengan mudah untuk menghubungi dan memberi kabar ketika berada di tempat penampungan.

Sementara itu, Agam juga mengatakan, sejauh ini pihaknya juga melakukan pemulihan trauma terhadap anak-anak Imigran Rohingya. Program itu sangat penting, karena di negera sendiri mereka sudah terjadi konflik, dan di kapal juga terjadi hal sama, sehingga membuat wanita dan anak-anak trauma.

“Kita juga mengajarkan bahasa Indonesia kepada ratusan Imigran Rohingya tersebut, karena itu merupakan obsi pending dilakukan. Adapun metode pengajaran yang dilakukan, yakni mengenalkan huruf alphabet, angka, dan cara mengeja,” jelasnya.

Lanjut Agam, kurang lebih 60 persen dari mereka sudah mampu memahami bahasa Indonesia, meskipun belum fasih. Karena di dalam bahasa Rohingya tidak mengenal alphabet.

Namun saat ini, Imigran Rohingya yang tersisa di BLK Meunasah Mee, Kandang Kota Lhokseumawe, hanya 54 jiwa saja. Pasalnya, pada 26 Marer 2021 lalu, sekitar pukul 21.30 WIB, 36 jiwa pengungsi tersebut dipindahkan ke Medan Sumatera Utara dengan menggunakan dua unit bus.

Pemindahan tersebut difasilitasi oleh IOM, di sana (Medan) imigran Rohingya tersebut ditempatkan di kos-kosan daerah Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara.

Program Koordinator IOM, Sonya Syafitri mengatakan, puluhan jiwa etnis Rohingya itu akan dipindahkan ke kos-kosan di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Dalam satu kamar akan ditempatkan dua orang.

“Mereka dari penampungan sementara, kita  pindahkan ke tempat yang lebih aman di sana. Karena di Medan programnya sudah terstruktur dan sudah lumayan lama bekerjasama dengan Dirjen Keimigrasian juga, untuk proses perlindungan di Medan,” kata Sonya.

Lanjut Sonya, untuk kesehatan imigran Rohingya di Medan, pihaknya juga sudah melaksanakan kerjasama dengan dinas kesehatan. Apalagi, sudah ada system leveralnya dan juga sudah ditunjukkan Puskesmas, jika penyakit juga tidak bisa ditangani kemudian dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjukkan oleh IOM.

 “Semua biaya akan didanai oleh IOM, dengan bantuan UNI Eropa. Untuk pendidikan anak-anak akan diajarkan lebih dulu bahasa Indonesia. bekerjsama dengan dinas pendidikan. Serta bisa memberi kesempatan supaya bisa belajar di sekolah umum,” ungkapnya.

“Namun, kita mempersiapkan dulu dengan mengajarkan bahasa Indonesia sampai mereka mengerti,” jelasnya.

Bukankah ketika di Medan, imigran Rohingya tersebut akan lebih mudah melarikan diri serta berkomunikasi dengan pelaku TPPI, Sonya menjawab, di sana mereka akan diserahkan kepada Kantor Imigrasi Medan, Sumatera Utara.

“Akan ada serahterima disana, dapat dipastikan mereka akan aman,” cetusnya.

Tindak Pidana Perdagangan Manusia (TPPO) seakan tidak akan punah di penjuru dunia. Entah sampai kapan semuanya akan terjadi, transaksi jual beli manusia antar manusia terksesan sudah menjadi hal biasa di bumi ini.

Berakhir atau tidak TPPO tersebut, semua tergantung dari pengetahuan korban yang diperjual belikan. Apakah mereka (korban) tau namun tetap menggunakan jasa tersebut sebagai jalur yang mudah, atau bahkan tidak mengerti sama sekali tentang resiko rentan yang akan terjadi kepadanya.

Oleh karena itu, peran semua intansi dan lembaga untuk melakukan sosialisasi dan memberikan ilmu pengetahuan terhadap rentan resiko menggunakan jasa TPPO mungkin sangat penting dalam hal tersebut. Sehingga mampu meminimalisir terhadap kasus-kasus serupa di bumi ini.

Sama-sama bekerja, menindak, mengungkap, bahkan menuntaskan hingga ke akar-akar, akan mengurangi imigran-imigran di Indonesia dan belahan dunia untuk menggunakan jasa pelaku tindak pidana perdagangan manusia yang akan merugikan diri mereka sendiri.

Pemkab Bener Meriah _Ramadhan

Komentar

Loading...