Unduh Aplikasi

APBK Pidie Belum Disahkah, GeRAK: Keterlambatan Berimbas Pemotongan DAU

APBK Pidie Belum Disahkah, GeRAK: Keterlambatan Berimbas Pemotongan DAU
Koordinator GeRAK Aceh Askhalani. Foto: Fauzul Husni

PIDIE - Keterlambatan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (RAPBK) Pidie tahun 2018 akan berimbas pada pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Insentif Daerah (DID) dan dana lain yang menjadi sumber dana pendapatan bagi kabupaten.

"Apabila sudah terlambat dilakukan pengesahan anggaran maka akan terganjar finalti yaitu pemotongan DAU, DID dan dana lain yang menjadi sumber dana pendapatan bagi kabupaten tahun 2018," kata Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh Askhalani kepada AJNN, Jum'at (5/1).

Bahkan, kata Askhalani, dana infrastruktur daerah yang menjadi hak atas keberhasilan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidak diberikan Kementerian dan tentunya hal itu sangat disayangkan.

Baca: Hanya Kabupaten Pidie Yang Belum Sahkan APBK 2018

"Jika kondisi demikian, malahan kalau saya saran agar Bupati Pidie memperbup APBK sehingga bisa fokus untuk percepatan realisasi anggaran," ujarnya.

Askhalani menyebutkan, dalam PP 12 tahun 2017 tentang Penyelengaraan dan Pengawasan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sanksi administrasi bagi Bupati/Wabub/DPRK yang tidak menetapkan APBK (APBD) sesuai jadwal dan tepat waktu, maka akan diberikan beberapa sanksi tegas diantarnya sesuai dengan pasal 36 ayat 2 huruf: Kepala Daerah dan anggota DPRD tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun yaitu paling telat tanggal 1 Januari 2018.

Baca: Laporan Realisasi Keuangan Belum Diserahkan, DPRK Pidie Enggan Bahas RAPBK

Kemudian dalam pasal 37 ayat 4 tentang jenis sanksi bagi Bupati/Wabub dan DPRK/DPRD yang terbukti melakukan pelanggaran administrasi akan dikenakan sanksi teguran secara tertulis, tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan, tidak dibayarkan hak keuangan selama 6 bulan, pemberhentian sementara dan pemberhentian.

Komentar

Loading...