Unduh Aplikasi

APBA Terlambat, Ombudsman Nilai Kinerja Pemerintah Aceh Lemah

APBA Terlambat, Ombudsman Nilai Kinerja Pemerintah Aceh Lemah
Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin. Foto: Ist

BANDA ACEH - Keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2018, menjadi tanda tanya banyak pihak kenapa hal ini bisa terjadi, dan bahkan hampir setiap tahun terus terulang.

Kepala Ombudsman RI perwakilan Aceh, Taqwaddin Husin menilai keterlambatan pengesahan APBA ini telah memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintah Aceh, karena beberapa tahun terakhir persoalan ini terus terulang.

"Keterlambatan APBA yang terus berulang dalam benerapa tahun terakhir sungguh memalukan dan memperlihatkan lemahnya kinerja Pemerintahan Aceh selama ini," kata Taqwaddin Husin, Jumat (5/1).

Menurut Taqwaddin, perlu secara bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dengan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk mempercepat proses pembahasan dan tidak perlu saling arogan serta menyindir.

"Jika bisa duduk bersama, maka lebih cepat diketahui masalah yang menghambat untuk dipikirkan solusi mengatasi masalah tersebut," ujarnya.

Taqwaddin menuturkan, terkait belum sesuainya Kebijakan Umum Anggaran dan Platfon Prioritas Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Irwandi-Nova, itu bisa disesuaikan bersama jika sudah dalam satu meja yang sama. Begitu juga dalam program usulan aspirasi masyarakat berdasarkan hasil reses, perlu juga dipertimbangkan bersama oleh anggota DPRA dan TAPA.

"Jika sudah duduk bersama, tentu akan lebih mudah memberi penjelasan serta pemahaman mengenai urusan pemerintahan," tuturnya.

Ombudsman Aceh mendesak, kedua belah pihak untuk segera membahas dan mengesahkan APBA demi kemaslahatan pelayanan bagi seluruh masyarakat Aceh. Hal ini penting agar kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik.

"Saya mengibaratkan APBA bagaikan mesin bagi beroperasinya pelayanan publik. Sehingga, apabila mesin tersebut ngadat dan lambat maka sudah pasti semua penyelenggaraan publik oleh Pemerintah Aceh akan lamban dan terhambat," ujar Taqwaddin.

Komentar

Loading...