Unduh Aplikasi

APBA Dipergub, GeRAK: Plt Gubernur Tak Mampu Jalankan Kewenangannya

APBA Dipergub, GeRAK: Plt Gubernur Tak Mampu Jalankan Kewenangannya
Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan. Foto: Fauzul Husni

BANDA ACEH - Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh menilai keterlambatan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2017 yang berakhir dengan peraturan gubernur (Pergub) menjadi bukti bahwa Pelaksana Gubernur Aceh Soedarmo tidak mampu menjalankan kewenangannya untuk mengintruksikan jajarannya yaitu Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) agar bekerja secara cepat.

Kepala Divisi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, Fernan menilai keterlambatan APBA tahun ini disebabkan karena pola kerja eksekutif yang tidak bisa membuka ruang komunikasi baik dengan pihak legislatif, sehingga terjadi keterlambatan penyerahan draf Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) oleh Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) kepada legislatif.

"Artinya di internal Plt Gubernur Aceh tidak bisa mengintruksikan TAPA bekerja tepat waktu, dan di eksternal tidak mampu berkomunikasi dengan legislatif untuk bersama-sama membahas APBA. Kami sangat menyayangkan jika pembahasan APBA 2017 dibahas berdasarkan Pergub. Ini jelas-jelas kesalahan ada di pihak eksekutif," kata Fernan kepada AJNN, Sabtu (31/12).

Seharusnya, kata Fernan, Plt Gubernur Aceh lebih dapat menjamin kinerja TAPA untuk melakukan tahapan penganggaran sesuai dengan ketetapan pengenggaran yang sudah ditetapkan secara nasional. Jika tidak maka efeknya pasti akan terjadi keterlambatan, kemudian rakyat yang dirugikan atas kesalahan pemimpinnya sendiri.

"Sekarang yang rugi adalah masyarakat akibat ketidakmampuan eksekutif dalam bekerja, sehingga terpaksa berakhir dengan pergub," ujar Fernan,.

Bahkan, kata Fernan, tidakmungkin jika DPRA membahas APBA dengan jumlah anggaran mencapai Rp 14 triliun lebih dengan jangka waktu seminggu, dan jika tetap dipaksakan pasti hasilnya akan rancu.

"Tidak mungkin bahas anggaran Rp 14 triliun dalam satu minggu, seharusnya TAPA bisa memberikan draf KUA-PPAS lebih awal, sehingga DPRA mempunyai waktu dan bisa mempercepat pembahasannya. Bukan ketika sudah akhir tahun baru diserahkan," ujarnya.

Apabila pergub APBA dikeluarkan, kata Fernan, maka Aceh kehilangan uang sebesar Rp 2 triliun. Pasalnya dalam KUA-PPAS 2017 jumlah anggaran mencapai Rp 14,5 triliun. Sehingga secara normatif apabila sebuah provinsi ditetapkan dengan pergub, bukan melalui qanun/perda, maka jumlah APBA disamakan dengan tahun lalu.

"Artinya kalau tahun lalu APBA Rp 12,8 triliun, kemudian KUA-PPAS 2017 Rp 14,5 triliun, berarti apabila mengacu pada tahun lalu, maka Aceh kehilangan uang Rp 2 triliun," jelasnya.

Komentar

Loading...