Unduh Aplikasi

Aparat Penegak Hukum Didesak Selidiki Proyek Penimbunan Dinas PUPR Lhokseumawe

Aparat Penegak Hukum Didesak Selidiki Proyek Penimbunan Dinas PUPR Lhokseumawe
Ilustrasi. Foto: Net

LHOKSEUMAWE - LSM MaTA mendesak aparat penegak hukum segera melakukan proses penyelidikan terkait belasan paket PL penimbunan tahun 2019 di Dinas PUPR Kota Lhokseumawe yang diduga sarat mark UP.

Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh ( MaTA) Alfian kepada wartawan mengatakan terhadap 12 paket penimbunan yang sedang dikerjakan atau sudah selesai pembangunannya perlu dipastikan kelayakannya.

Apalagi sebutnya informasi data dugaan korupsi paket penimbunan telah viral dan menjadi buah bibir masyarakat, bahwa ada dugaan kurang volume pekerjaan dan sarat mark up harga material.

"Sehingga agar bisa memastikan dan mengetahui kebenarannya, tentu hal itu menjadi tugas dan wewenang aparat penegak hukum yakni, pihak Kepolisian, Kejaksaan dan BPKP. Dengan begitu informasi miring yang menjadi viral itu bisa terungkap kebenarannya dan ada kepastian hukumnya," kata dia.

Alfian menegaskan, aparat penegak hukum jangan pula membiarkan informasi miring berkembang luas ditengah masyarakat dan menjadi polemik media, karena tugas aparat penegak hukum sangat penting memberikan kepastian hukum kepada publik yang menerima informasi dugaan korupsi.

Oleh karna itu, MaTA mendesak untuk aparat penegak hukum untuk mengambil langkah guna memastikan ada atau tidaknya potensi kasus dalam penimbunan tersebut.

"Apabila tidak ada langkah apa pun dari aparat penegak hukum terhadap apa yang sedang berkembang, maka dapat menjadi krisis kepercayaan publik terhadap keberadaan hukum yang menjadi tanggung jawab negara untuk hadir demi keadilan masyarakat yang sesungguhnya," terangnya.

Sementara itu, menurut amatan AJNN terhadap salah satu paket penimbunan di Dusun Aronga Desa Kecamatan Muara Satu. Lokasi penimbunan tepat dibelakang kuburan sejarah Putroe Neng, dengan nilai paket penimbunan tahun 2019 itu senilai Rp 144.657.000, diduga tidak cukup volumenya sesuai luas lahan timbunan.

Kadis Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Lhokseumawe Dedi Irfansyah melalui Kabid Pengembangan Wilayah Misran membantah tudingan dugaan mark up atau kurang volume dalam pelaksanaan paket penimbunan itu.

Misran juga menyebutkan semua ada 15 paket, tapi tiga diantaranya dialihkan untuk pekerjaan lain tanpa menyebutkan jenis proyeknya.

Misran juga menegaskan pihak PPTK dan bawahannya yang lain sudah mengecek langsung ke lapangan jauh hari sebelumnya.

Ketika ditanya apa tujuan penimbunannya dan berapa luas lahan yang ditimbun itu, Misran mengaku tidak tahu secara detail, karena yang lebih menguasai data itu adalah Faisal selaku PPTK.

"Saya tidak tahu soal itu. Karena yang menguasai semua data itu adalah Faisal karena dia PPTK. Jadi maklum kalau saya tidak bisa ingat dan harus saya tanya dulu, " pungkasnya.

Kyriad Muraya Hotel Aceh

Komentar

Loading...