Unduh Aplikasi

Aparat Hukum Diminta Terlibat dalam Pengawasan Dana Desa

Aparat Hukum Diminta Terlibat dalam Pengawasan Dana Desa
Anggota DPR RI, Muslim Aiyub. Foto: Darmansyah Muda.
ACEH BARAT - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) yang juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR-RI) asal Daerah Pemilihan (Dapil) I Aceh, Muslim Aiyub, meminta kepada pihak kepolisian dan kejaksaan untuk ikut terlibat dalam pengawasan dan pemeriksaan pengelolaan dana desa.

Menurut Muslim, dirinya pernah menerima laporan adanya penyimpangan dalam pengelolaan dana di beberapa desa yang berada di Kabupaten Gayo Lues dan Kota Subulussalam.

"Saya minta kepada kepolisian sama jaksa harus jeli memeriksanya, kalau inspektorat saya tidak yakin, karena laporan pasti akan disampaikan ke bupati. Kalau polisi sama jaksa ada prosesnya karena instansi vertikal,” kata Muslim Ayub, usai membuka kegiatan sosialisasi empat pilar yang bertema peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam optimalisasi penggunaan dana desa tahun 2016, yang berlangsung di Aula Bappeda, Minggu (20/3).

Muslim menjelaskan, besarnya dana desa yang mencapai Rp 600 juta hingga Rp 800 juta sangat berpotensi terjadi penyimpangan, seperti pengelolaan yang hanya dilakukan oleh beberapa aparatur gampong tanpa melibatkan banyak pihak.

Selain itu, kata Muslim, Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (musrenbang desa) yang digelar setiap tahunnya, hanya menjadi formalitas. "Hal ini terjadi di Subulussalam dan Gayo Lues, dimana ada beberapa desa hanya melibatkan empat orang saja dalam pengelolaannya, dan tidak transparan juga dalam pengelolaannya. Musrenbang dilakukan hanya formalitas semata, realisasinya tidak sesuai," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Muslim Aiyub juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang memberikan penghargaan bagi desa yang berhasil mengelola dana desa. "Kalau ada terobosan program seperti inin, akan terus memberikan semangat bagi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa," ujarnya.

Dirinya mengharapkan kepada pemerintah kab/kota lainnya di Aceh untuk ikut memberikan penghargaan kepeda pemerintah desa, seperti yang dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat. "Saya kaget mendapat informasi desa yang juara dalam pengelolaan program dan dana desa dapat uang tunai Rp 40 juta sebagai tambahan dana desa, saya juga ikut berikan uang kepada dua desa itu, masing-masing Rp 5 juta,” imbuhnya.
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...