Unduh Aplikasi

Aparat Hukum Didesak Usut Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh Jaya

Aparat Hukum Didesak Usut Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh Jaya
Bupati Aceh Jaya, Irfan TB bersama anggota DPRK Usman ID serta didampingi Camat Darul Hikmah, meninjau kondisi pembangunan rumah layak huni yang terbengkalai di Darul Hikmah. Foto: AJNN.Net/Suar

ACEH JAYA - Koordinator Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) wilayah barat selatan Aceh meminta aparat hukum mengusut tentang terbengkalainya bantuan rumah layak huni yang dibangun oleh Perkim Aceh di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya.

"Kami minta penegak hukum untuk mengusut pembangunan rumah layak huni di Aceh Jaya yang dinilai asal-asalan," kata Koordinator JPKP Wilayah Barsela Aceh, Fajri Azhari kepada AJNN, Jumat (8/11).

Pasalnya, proyek pembangunan rumah bantuan layak huni itu tidak ada pamplek informasinya, kapan dilaksanakan, dan berapa anggarannya tidak jelas.

Selain itu, sejauh ini pembangunan rumah layak huni sebanyak 80 unit dari bantuan Perkim Aceh tahun 2019 di Aceh Jaya juga tidak ada koordinasi dengan pemerintah setempat.

"Kami minta pihak terkait (aparat hukum) untuk mengusut, supaya publik bisa tahu," ungkap Fajri.

Menurutnya transparansi anggaran sudah menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya. Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dilaksanakan pemerintah. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, sampai pelaksanaan proyek.

Baca: Pembangunan Rumah Layak Huni di Aceh Jaya Kurang Koordinasi

"Berarti jika di lapangan terdapat sebuah proyek yang tidak menyertakan papan pengumuman proyek, sudah jelas menabrak aturan," terang Fajri.

Bahkan, kata dia, patut dicurigai jika proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal. Apalagi dalam dalam pelaksanaan kegiatan proyek bantuan rumah kini sempat terbengkalai, hingga dua bulan lebih seperti yang terjadi di Kecamatan Jaya.

"Seperti laporan yang pernah kami diterima di Gampong Cut Dulang, Kecamatan Jaya, Aceh Jaya, penerima manfaat mengaku pembangunan rumahnya hampir dua bulan sudah terbengkalai," ungkapnya.

"Ironisnya, penerima manfaat terpaksa berteduh di tenda setelah rumah tidak layak huni miliknya dibongkar untuk di bangun ramah layak huni," tambahnya.

Untuk itu, ia berharap juga kepada Pemerintah Aceh dan pemkab agar mengambil langkah cepat untuk segera menyelesaikan persoalannya tersebut, sehingga tidak terkesan lempar handuk ketika muncul masalah kepermukaan.

"Kami juga meminta kepada masyarakat ketika ada persoalan jangan takut untuk dilaporkan, karena mengawasi kebijakan dan pembangunan itu juga menjadi tanggung jawab kita bersama," ujar Fajri.

Komentar

Loading...