Unduh Aplikasi

Apabila Aceh Pengelola KEK, 40 Ribu Tenaga Kerja Terserap

Apabila Aceh Pengelola KEK, 40 Ribu Tenaga Kerja Terserap
Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah

BANDA ACEH – Gubernur Aceh non aktif Zaini Abdullah mengungkapkan Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe (KEK) apabila dikelola Pemerintah Aceh akan mampu menyerap tenaga kerja mencapai 40 ribu di dalam kawasan. Bahkan KEK juga dapat meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru bagi ratusan ribu rakyat Aceh lainnya dari kegiatan ekonomi di luar kawasan KEK.

Namun, kata Zaini Abdullah, upaya ini tidak akan maksimal jika Pemerintah Aceh hanya jadi pemegang saham minoritas dalam pengelolaan KEK. Itu pula yang menjadi dasar Abu Doto—sapaan Zaini Abdullah--menolak rencana Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Aceh Soedarmo memberikan hak pengelolaan KEK kepada konsorsium yakni PT Pertamina, PT PIM, PT Pelindo I, dan PDPA.

Baca: Zaini Abdullah Tolak Pengusulan KEK Arun Lhokseumawe oleh Konsorsium BUMN

“KEK itu harus dikelola oleh Pemerintah Aceh, makanya ketika saya menjabat Gubernur Aceh mengajukan Pemerintah Aceh sebagai penyusul, artinya apabila Peraturan Pemerintah (PP) keluar, penyusul akan mendapat hak sebagai pengelola KEK,” kata Zaini Abdullah kepada AJNN, Sabtu (31/12).

Sebagai contoh apabila KEK dikelola konsorsium, kata Abu Doto, pertamina yang menjadi ketua konsorium paling berkepentingan dalam mengambil alih aset kilang LNG Arun, tentu akan fokus pada sektor migas yang jadi core business-nya. Dalam prosesnya alokasi penggunaan lahan akan diarahkan untuk pengembangan bisnis yang sesuai dengan sektor yang digelutinya.

“Kita sama-sama tahu, bisnis migas termasuk bisnis yang padat modal dengan serapan tenaga kerja rendah. Sementara yang kami inginkan lahan KEK bisa menampung berbagai industri yang mendukung pemprosesan berbagai komoditas yang ada di wilayah hinterland Aceh, sehingga KEK dapat memiliki multiplier efect yang tinggi dalam pengembangan ekonomi Aceh. Tanpa menjadi pemegang saham mayoritas, Pemerintah Aceh akan sulit mendorong hal ini,” ungkap Abu Doto.

Selain itu, Abu Doto menjelaskan sesuai dengan Qanun Tata Ruang yang telah disahkan DPRA telah menetapkan lima kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau Aceh Trade and Distribution Center (ATDC) tersebar di enam zona, yaitu zona pusat, zona utara, zona timur, zona tenggara, zona barat, dan zona selatan.

Baca: Bentuk Konsorsium Pengusul KEK, GeRAK: Plt Gubernur Telah Rugikan Aceh

Sehingga direncanakan KEK akan menjadi pusat industri dari berbagai komoditas yang dihasilkan dari zona timur meliputi, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tamiang, dan zona utara, Pidie Jaya, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan Bener Meriah.

“Artinya berbagai komoditas unggulan yang ada di dua zona seperti sawit, kopi, rotan, dan berbagai hasil produksi lainnya dapat diproses lebih lanjut di KEK. Itu berdampak langsung kepada petani dan pengusaha di Aceh, dengan memperoleh value added lebih tinggi dan menghilangkan ketergantungan dengan Medan,” kata Zaini Abdullah yang juga calon Gubernur Aceh.

Komentar

Loading...