Unduh Aplikasi

Apa Kabar Kasus Tukin di Kejati Aceh?

Apa Kabar Kasus Tukin di Kejati Aceh?
Ilustrasi. Foto: Net

BANDA ACEH - Kejaksaan Tinggi Aceh sudah melakukan penyelidikan atas dugaan penyalahgunaan tunjangan kinerja (Tukin) di Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Dimana, penyidik sudah melakukan pemeriksaan terhadap empat petinggi dan 74 staf BPMA. Mereka diperiksa dalam rangka mengumpulkan data dan bahan keterangan (pulbaket) atas pencairan tunjangan insentif kinerja (Tukin) tahunan tersebut.

Kasus tersebut hingga kini seperti tenggelam, belum diketahui sejauh mana kelanjutnnya. Untuk mendapatkan informasi terkait penanganannya AJNN mencoba menghubungi Kasipenkum Kejati Aceh Munawal Hadi, namun hingga berita ini diunggah, belum ada balasan.

Sebelumnya, Koordinator GeRAK Aceh, Askhalani mengungkapkan berdasarkan telaah yang dilakukan GeRAK Aceh, dasar penetapan remunerasi pimpinan dan pekerja BPMA tersebut didasari oleh surat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pada tanggal 31 Desember 2017, tentang Persetujuan Prinsip Penetapan Remunerasi bagi pimpinan dan pekerja BPMA serta honorarium Komisi Pengawas BPMA.

Persetujuan prinsip ini merupakan persetujuan atas usulan Menteri ESDM tanggal 26 Mei 2017 tentang Usulan Rencana Kerja dan Anggaran serta Remunerasi BPMA.

Dalam surat Menkeu disebutkan bahwa Menkeu menyetujui pemberian renumerasi bagi pimpinan dan pekerja BPMA dengan komponen dan besaran setinggi-tingginya sebagaiamana lampiran surat tersebut dengan besaran remunerasi bersifat netto. BPMA juga tak diperkenankan menambah komponen maupun besaran renumerasi dan honorarium sebagaimana tercantum dalam lampiran surat itu.

Melalui surat yang sama, Menkeu juga meminta agar dibuat standardisasi Key Performance Indicator yang transparan dan akuntabel. Selanjutnya dijelaskan bahwa  persetujuan prinsip tersebut agar ditindaklanjuti dengan penetapan dalam dalam suatu peraturan perundang-undangan oleh pejabat oleh pejabat yang berwenang dan terhitung mulai berlaku sejak pimpinan, pekerja, dan komisi pengawas BPMA dilantik/diangkat dan melaksanakan tugas. 

Terakhir Menkeu menekankan agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpodoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan surat itu, kata Askhalani, remunerasi pimpinan dan pekerja BPMA harus memenuhi syarat yaitu BPMA terlebih dahulu menetapkan standardisasi Key Performance Indicator dengan prinsip transparan dan akuntabel. Kemudian persetujuan prinsip tersebut harus ditindaklanjuti dengan penetapan dalam peraturan perundang-undangan oleh pejabat berwenang. Yang mana prosesnya dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang berpodoman pada peraturan perindang-undangan yang berlaku.

“Surat Menkeu sangat jelas dan tegas yaitu terlebih dahulu menetapkan standardisasi Key Perdormance Indicator, setelah itu ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan oleh pejabat berwenang, kemudian ditegaskan lagi harus ditetapkan dengan prinsip kehati-hatian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Askhalani.

Lebih lanjut, Askhalani mempertanyakan apakah standardisasi Key Perdormance Indicator sudah dibuat dan ditetapkan? Apakah persetujuan prinsip ini telah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan? Jika belum maka pembayaran Tukin termasuk renumerasi BPMA tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Baca: Terkait Dugaan Penyalahgunaan Tukin BPMA, Kejati Tunggu Hasil Penyelidikan Tim

Menurut Askhalani, sejauh ini pembayaran hak keuangan pimpinan dan pekerja BPMA baru didasari atas Keputusan Kepala BPMA nomor Kep-0002/BPMA0000/2018/BO tentang Fasilitas dan Hak Keuangan Pimpinan dan Pekerja BPMA yang diterbitkan tanggal 1 Maret 2018.

Ia menyebutkan bahwa keputusan Kepala BPMA ini sangat lemah, dimana dalam konsederan yang menjadi dasar keputusan ini adalah Surat Menkeu tanggal 21 Desember 2017, tentang persetujuan prinsip penetapan renumerasi bagi pimpinan dan pekerja BPMA. Kemudian Surat Gubernur Aceh tanggal 9 September 2015 perihal persetujuan Struktur Organisasi BPMA, Serta surat Gubernur Aceh tanggal 5 Maret 2018 perihal Usulan Persetujuan Hak Keuangan dan Fasilitas Pimpinan dan pekerja BPMA.

Dengan mencermati konsederan memperhatikan dalam keputusan Kepala BPMA, sesungguhnya memberikan gambaran bahwa peraturan perundang-undangan yang dimaksud dalam surat persetujuan prinsip yang mengatur nomenklatur atau hak keuangan serta fasilitas pimpinan dan pekerja BPMA belum ada.

“Informasi yang kami dapat sejauh ini usulan Gubernur Aceh perihal persetujuan renumerasi BPMA yang juga lazim disebut norma, syarat dan ketentuan atau NSK masih di meja menteri, jadi belum final,” ungkap Askhalani.

Ia berpendapat bahwa renumerasi BPMA saja belum memiliki dasar hukum kuat, apalagi tukin. Dalam lampiran persetujuan prinsip Menkeu disebutkan bahwa tukin tahunan dapat diberikan kepada pimpinan dan pekerja apabila kinerja BPMA melampaui Key Performance Indicator yang ditetapkan.

“Tukin ini kan salah satu komponen renumerasi, padahal remunerasi saja belum punya dasar hukum yang kuat, apalagi Tukin,” tegas Askalani.

Askhalani malah mempertanyakan tentang kinerja BPMA selama ini. Menurutnya, BPMA belum memperlihatkan prestasi yang membanggakan, sehingga ia menilai belum pantas pimpinan dan pekerja BPMA mendapatkan tukin.

“Emangnya apa indikator kinerja yang telah dilampaui, jangankan dilampaui, dicapai saja belum. Lalu siapa yang telah melakukan evaluasi dan penilaian atas capaian indikator kinerja BPMA?,” tanya Askhalani.

Askhalani menambahkan bahwa informasi yang diperoleh, tukin untuk pegawai BPMA telah direalisasikan sebanyak dua kali, yaitu tukin tahun 2019, dimana ada yang memperoleh sebesar 3 kali upah dasar dan tunjangan profesional, serta lainnya hanya mendapatkan 1 x upah dasar dan tunjangan profesional. Yang kedua yaitu pada Mei 2020 sebesar 1 x upah dasar dan tunjangan profesional kepada semua pegawai. Padahal, seharusnya tukin hanya diberikan setiap tahun sekali, itupun terlebih dahulu harus dilakukan penilaian atas capaian kinerja.

“Saya dapat informasi kalau tukin ini sudah direalisasikan bagi pegawai BPMA sebanyak dua kali, pertama tukin tahun 2019, kemudian Mei 2020, padahal tukin ini hanya oleh sekali dalam setahun setelah dilakukan penilaian kinerja,” pungkas Askalani.

IKLAN HPI
Gemas-Dinas pendidikan aceh

Komentar

Loading...