Apa Kabar Kasus Dugaan Rudapaksa Anak Bawah Umur di Aceh Barat

Apa Kabar Kasus Dugaan Rudapaksa Anak Bawah Umur di Aceh Barat
Aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Gempa di Aceh Barat. Foto: AJNN/Aidil Firmansyah.

ACEH BARAT - Wajah pria berkumis tipis asal Gampong Teupin Peuraho, Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat, berperawakan kurus dibaluti kaos putih celana hitam, mengenakan tas kecil, diatas kursi plastik, kulitnya sawo matang kehitaman berpose dengan tangan melambangkan "Peace" menghiasi media sosial.

Bukan sebab prestasi, dalam poster yang dipamerkan pada status pribadi pengguna dan dibagikan puluhan kali di Groups Whatsapp itu disebutkan merupakan pria berinisial F, pria yang diduga sebagai pelaku rudapaksa terhadap anak dibawah umur. Pada bagian atas foto terdapat tulisan DPO (Daftar Pencarian Orang).

“Itu yang tidak tahu (Asal muasal foto DPO), dugaan dia pelaku (kasus rudapaksa) anak dibawah umur, karena kan ayah korban juga kenal sama pelaku, Bahkan menurut informasi yang kami dapat, polres Aceh Barat sudah sebarkan foto dan ciri-ciri fisik pelaku itu ke seluruh Kantor kepolisian di Aceh termasuk ke Polda,” kata Koordinator Aliansi Gempa, Alfaraby Harley kepada AJNN, Jumat (19/11/2021).

AJNN berusaha melakukan konfirmasi ke pihak kepolisian, pesan WhatsApp yang dilayangkan hanya bercentang biru, tanda sudah dibaca, namun tak direspon.

Kasus rudapaksa terjadi pada Bunga (bukan nama sebenarnya) berusia 14 tahun, asal Kecamatan Arongan Lambalek, Aceh Barat. Ia juga sempat dibawa kabur selama tiga hari ke wilayah Kecamatan Banda Jaya, Kabupaten Aceh Timur. Selain menerima kekerasan seksual, kabarnya Bunga juga dibiarkan kelaparan selama tiga hari tersebut. 

Kejadian bermula pada tanggal 26 Agustus 2021, menjelang magrib korban keluar rumah untuk membeli beras dan alat kosmetik yang tak jauh dari rumah korban. Kedai yang dituju korban ternyata sudah tutup. Tak lama setelah itu, terduga pelaku memanggil dan dihampiri korban. 

Bunga terpaksa ikut lantaran pisau diarahkan kepadanya, Ayah korban kemudian melaporkan kepada pihak kepolisian Sektor Arongan Lambalek, namun tak ada diduga tidak digubris. Malah aparat penegak hukum disebutkan meminta biaya operasional sebanyak Rp 2 juta untuk menuju Aceh Timur. Sehingga laporan dilanjutkan ke Mapolres, dan baru diproses untuk pemeriksaan awal, dengan nomor laporan B/93/VIII/2021/RESKRIM.

Tiga hari berselang, korban dipulangkan, perubahan drastis pada psikis korban terjadi. Lanjut dari laporan ke Polres Aceh Barat, Bunga diduga juga mendapat perlakuan tak elok dari dari seorang Polwan dan Psikolog saat diperiksa. Hingga laporan terpaksa dilanjutkan ke tingkap Polda.

Karena semakin hangat kabar tersebut berembus, para mahasiswa mulai melibatkan diri untuk melakukan advokasi atas kasus Bunga. Lebih dari 50 orang yang tergabung dalam aliansi Gerakan Masyarakat Peduli Anak (Gempa), terus mengadvokasi dan mengawal proses penegakan hukum, kasus pelecehan seksual terhadap anak, meski hingga kini belum ada titik terang dan gebrakan dari pihak kepolisian.

Setidaknya tiga kali mereka turun ke jalan, meminta percepatan proses dan mempertanyakan perkembangan kasus. Alih-alih mendapat kabar baik, tetap angin surga yang terus menghembus. 

Terlebih, kaum intelektual itu harus mendapat tindakan represif dari Oknum Satpol PP Aceh Barat pada kali pertama Demonstrasi yang berlangsung di Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan Dan Anak, Keluarga Berencana (DP3AKB) pada Rabu (3/11/2021) lalu saat demonstrasi pertama mereka.

Tak puas dengan pemecatan oknum ini, mereka lanjut ke Mapolres Aceh Barat untuk melaporkan kasus penganiayaan itu. Apalagi orang nomor satu di sana menuturkan prosedur sudah dilakukan dengan baik oleh alat negara yang bertugas, membuat mereka tampak kesal.

"Bagaimana Bupati Aceh Barat bisa mengatakan sudah sesuai prosedur jika tangan dan sepatu Pol PP bebas digunakan untuk memukul dan menendang rakyat, artinya itukan melanggar ketertiban umum, ketentraman dan sangat tidak melindungi masyarakat,” ujarnya.

Aksi kedua digelar Gempa pada Senin (8/11/2021) menuntut hal yang sama. Entah bagaimana, Psikolog yang dituding para pendemo mengundurkan diri. Kabar berhembus, selama ini Psikolog anak selama ini bekerja sukarela untuk membantu polisi dalam menangani perkara anak. Tentang ini, AJNN belum berhasil memperoleh keterangan dari pihak yang bersangkutan.

"Psikolog memang mengundurkan diri, semua orang itu tahu, dan itu telah disampaikan oleh kadis DP3AKB Aceh Barat di hadapan massa Gempa pada tanggal 8 November 2021,” sebutnya.

Ketiga kalinya, unjuk rasa digelar pada Rabu (17/11/2021) kemarin lusa, di Mapolres Aceh Barat dan Kantor Bupati. Sekitar satu jam lebih, mereka berorasi secara bergantian di kantor polisi dengan pengawalan ketat dari personel kepolisian.

"Aksi itu untuk evaluasi dinas DP3AKB Aceh Barat, dari dinas tersebut belum pernah ke rumah korban untuk memberikan pendampingan, bahkan saat korban dipanggil oleh Polda Aceh dan pihak Polres Aceh Barat kemarin, korban hanya didampingi oleh kuasa hukum dari YLBHI-Banda Aceh, dinas terkait kemana?,” tambah Alfaraby.

Tak lama kemudian Wakapolres Aceh Barat, Kompol Asa Putra. A menyambangi para mahasiswa itu. Dengan memberikan penjelasan singkat mereka pun membubarkan diri dan melanjutkan aksi ke kantor Bupati. Namun, disana tak ada tanggapan, membuat mereka kesal dan melanjutkan unjuk rasa hingga malam hari dengan mendirikan tenda tepat di depan plang Kantor Bupati Aceh Barat, berdekatan dengan jalan raya.

Wakapolres Aceh Barat, Kompol Asa Putra. A. saat menyambangi pendemo di halaman kantor Mapolres Aceh Barat. Foto: AJNN/Aidil Firmansyah.

Aksi berlangsung hingga pukul 00.30 WIB dini hari, Kamis (18/11/2021) massa kemudian membubarkan diri dan membongkar tenda dari spanduk bekas yang didirikan disana. Tindakan tersebut diambil lantaran kepolisian bersedia memfasilitasi pertemuan pendemo dengan Bupati Aceh Barat, Ramli MS.

"Senin kami difasilitasi oleh pihak Polres untuk jumpa dengan Bupati Aceh Barat, jika dalam pertemuan hari senin nanti Bupati Aceh Barat juga tidak mengindahkan tuntutan kami, kami duduki kembali kantor Bupati Aceh Barat,” tegasnya.

Sementara itu, Wakapolres Aceh Barat, Kompol Asa Putra. A, saat menyambangi pendemo mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih memproses kasus rudapaksa anak dibawah umur dan terduga oknum polisi yang melanggar kode etik saat menjalankan tugas. 

Yakni, Polwan yang diduga mengintimidasi korban di bawah umur serta polisi yang meminta sejumlah uang kepada keluarga korban untuk kepentingan operasional penyelidikan.

“Kasus tersebut sedang dalam proses, kami butuh waktu untuk diproses, kalau kami bekerja geredak gereduk nanti bermasalah, mohon bersabar, DPO sudah kita kirim, kita tidak tinggal diam, InsyaAllah kita bekerja dengan baik, dengan jalurnya,” kata Wakapolres kepada massa aksi.

Untuk kasus oknum Polwan, katanya, sudah diambil tindakan, pemeriksaan sudah dilakukan oleh Provost Polres. Sementara untuk oknum polisi yang diduga meminta duit juga sedang diproses. Pemeriksaan akan dilakukan melalui sidang kode etik kepolisian.

“Untuk polwan sudah diperiksa sudah diminta keterangan oleh Propam, sidang dilaksanakan sidang KKI, termasuk oknum di (Polsek) Arongan Lambalek, kita akan proses, kita akan minta keterangan, apa betul dia minta duit. Kita akan periksa dalam sidang KKI, saat ini sedang dalam proses, nanti akan kita sidangkan apa betul dia minta duit atau tidak,” katanya menambahkan.

Hingga kini, kasus rudapaksa ditambah dugaan pelanggaran kode etik oknum Polisi dan Polwan masih belum ada keputusan. Para mahasiswa meminta keseriusan aparat penegak hukum dalam serangkaian kasus tersebut.

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini