Unduh Aplikasi

Apa Kabar APBA 2016

Apa Kabar APBA 2016
Ruas jalan Pucuk Loneng menuju Samarkilang, Bener Meriah. Foto: Aceh Indiephoto
DUA puluh hari berlalu setelah pertemuan Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh di Jakarta. Tanda-tanda dua lembaga ini menyepakati Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2016 tak juga terlihat. Padahal dalam pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, menjelang pergantian tahun lalu, dua pihak sepertinya berhasil meredam ego dan sepakat untuk kembali ke Aceh dengan kepala lebih dingin.

Dukungan dari pemerintah pusat, agar anggaran Aceh dapat disahkan sebelum Januari 2016 berakhir, harusnya menjadi pelecut bagi eksekutif dan legislatif bekerja lebih optimal dalam menyusun anggaran dan segera mengesahkannya. Keterlambatan pengesahan anggaran hanya membawa lebih banyak dampak buruk terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

Sanksi berupa pemotongan gaji selama enam bulan yang diterima oleh eksekutif dan legislatif Aceh sepertinya tak cukup menggerakkan pihak-pihak itu untuk bekerja lebih keras lagi dalam membahas anggaran. Atau mungkin mereka memiliki banyak tabungan yang bisa digunakan untuk menutupi operasional sebagai pejabat dan mencukupi kebutuhan keluarga mereka.

Namun masalahnya bukan itu. Ini lebih kepada pertanggungjawaban moral mereka kepada rakyat Aceh. Mereka harus paham bahwa bukan gubernur dan wakilnya, atau anggota dewan yang terhormat, yang paling merasakan dampak keterlambatan ini. Kondisi ini mengancam keberlangsungan dan keberhasilan pembangunan, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat Aceh secara keseluruhan.

Setiap keterlambatan akan merembet ke hal lain. Juga sangat terkait erat dengan kinerja anggaran: daya serap anggaran serta kualitas dari program kerja. Kelalaian dua pihak ini adalah tindakan yang "mempertaruhkan" nasib masyarakat, nasib yang ada di tangan orang-orang yang tidak tepat.

Masyarakat Aceh yang semakin lama semakin terjepit oleh kemiskinan harus terus disandera oleh kepentingan politik yang sama sekali tidak berpihak kepada mereka. Tahukah mereka bahwa semakin telat anggaran dibahas, maka semakin banyak pula kepentingan rakyat yang diabaikan dan dirugikan.

Harusnya pemerintah dan dewan belajar dari kegagalan anggaran di tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibangun berdasarkan azas manfaat, efisiensi, efektivitas. Anggaran Aceh selama ini sangat tidak berlandaskan pada kebutuhan, prioritas, keadilan dan kemanfaatan. Yang ada hanya memberikan porsi lebih besar bagi mereka yang memiliki akses untuk terus memanfaatkan sumber daya daerah dengan mudah.

Para pejabat Aceh saat ini lebih suka mendefiniskan diri sebagai orang hebat yang berkuasa atas segala hal. Melihat segala sesuatu dengan bola mata terbalik. Kegagalan dianggap sebagai prestasi, rasa malu menjadi kebanggaan dan tanggungjawab sebagi belas kasih. Mereka selalu memaksakan diri untuk terus berpikiran kompleks meski tengah berhadapan dengan sesuatu yang mudah.

Sikap elit ini adalah bentuk kejahatan anggaran. Di saat yang sama,kondisi ini merupakan tragedi kemanusiaan, yang memalukan sekaligus memilukan di abad ini.

Komentar

Loading...