Unduh Aplikasi

Antropolog: Kelemahan Aceh akan Dijadikan Tempat Transit Kelompok Trafficking

Antropolog: Kelemahan Aceh akan Dijadikan Tempat Transit Kelompok Trafficking
Imigran Rohingnya yang terdampar di Lhokseumawe. Foto: AJNN/Sarina

LHOKSEUMAWE – Antropolog, Teuku Kemal Fasya menyebutkan, kelompok perdagangan manusia (trafficking) akan memanfaatkan kelemahan hukum di Aceh sebagai tempat transit penyeludupan Warga Negara Asing (WNA) khususnya Rohingya.

“Kelemahan hukum di Aceh ini akan terus dimanfaatkan oleh pelaku kelompok perdagangan manusia, bahkan tidak menutup kemungkinan orang Aceh juga ikut terlibat dalam sistem trafficking tersebut,” kata Kemal kepada AJNN, Minggu (18/10).

Menurut Kemal, UNHCR penanggungjawab utama untuk menyelesaikan problem pengungsi dunia ini, bukan Pemerintah Lhokseumawe ataupun Pemerintah Aceh.

“UNHCR penanggungjawab penuh, kalau tidak mampu bilang saja, biar kita tahu bahwa ada peran mereka yang tidak optimal,” ujar Kemal.

Kemal meminta UNHCR juga harus jujur dan terbuka informasi soal pengungsi Rohingya tersebut. Apalagi, sebagian dari mereka (Rohingya) memegang kartu UNHCR, berarti rencana lenseran Rohingya dari Bangladesh (tempat pengungsian) ke negara lain sudah diketahui oleh petugas tersebut bahkan sudah teregister.

“Dan satu lagi, UNHCR jangan lempar bola soal informasi, karena ini tanggungjawab penuh mereka bukan satuan tugas,” jelasnya.

Baca: Mengungkap Misteri Dibalik Kaburnya Imigran Rohingya dari BLK Lhokseumawe

Sambung Kemal, untuk mengantisipasi masuknya kembali, imigran Rohingya tersebut, semua pihak terkait harus berperan aktif, dan untuk penanganan juga harus dijaga agar tidak menimbulkan dampak sosial, ekonomi dan lainnya.

“Yang paling penting, menuntut tanggungjawab dari UNHCR sebagai leading sector utama,” ungkapnya.

Dari beberapa hasil temuan, kata Kemal, Imigran Rohingya tersebut memang terlibat transaksi perdagangan manusia. Dengan berbagai masalah yang terjadi di tempat pengungsian Bangladesh, mereka memutuskan untuk bergerak ke negara Australia khususnya Malaysia.

“Apakah nelayan Aceh terlibat? hal ini  harus diselidiki terlebih dulu,” tuturnya.

Kemal menilai kalau perangkat hukum di Aceh sangat lemah, bukan masyarakatnya, sehingga proses transaksi dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Berarti, diduga ada kerjasama juga antar petugas untuk mengeluarkan mereka dari BLK Lhokseumawe. Dan itu harus diselesaikan.

“Intinya disini, pelaku utama dibalik perdagangan manusia ini harus bisa segera diusut,” imbuhnya.

Komentar

Loading...