Unduh Aplikasi

Antisipasi Pengurus Tandingan, Partai Demokrat Langsa Serahkan Maklumat ke Polres

Antisipasi Pengurus Tandingan, Partai Demokrat Langsa Serahkan Maklumat ke Polres
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Langsa, Syahyuzar Aka dan sejumlah anggota DPRK Langsa saat mengantarkan maklumat partainya ke Polres Langsa. Foto: For AJNN.

LANGSA - Guna mengantisipasi munculnya Partai Demokrat tandingan hasil dari Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit beberapa hari lalu, DPC Partai Demokrat Kota Langsa Kamis (17/3/2021) menyerahkan maklumat sebagai bentuk laporan ke Polres Langsa.

Maklumat tersebut langsung diserahkan Ketua DPC Partai Demokrat Kota Langsa, Syahyuzar Aka, didampingi Ketua Fraksi Demokrat, Zulfikar, Anggota DPRK Langsa, T Ratna Laila Sari dan Ferizal Amri.

Selain itu juga hadir DPAC Partai Demokrat Langsa Lama, Rifkhwansyah, DPAC Langsa Barat, Sartini dan sejumlah pengurus lainnya. Maklumat tersebut diterima oleh Kanit Intel Politik Polres Langsa, Ipda Denny Abdillah, di ruang kerjanya. 

Ketua DPC Partai Demokrat Langsa, Syahyuzar Aka mengatakan, maklumat yang diserahkan ke Polres dengan No.060/DPC.PD/LGS/IV/202 tersebut adalah tentang penggunaan Identitas Partai Demokrat.

"DPC PD Kota Langsa berterima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan publik kepada Partai Demokrat atas terjadinya Gerakan Pengambilalihan Kepemimipinan Partai Demokrat (GKP-PD) secara ilegal dan inkonstitusional yang merupakan perbuatan melawan hukum," jelasnya.

Selanjutnya Ketua DPC beserta seluruh Ketua Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) Partai Demokrat se-Kota Langsa juga mengumumkan kepada masyarakat agar membantu dan menginformasikan jika ada pihak-pihak yang melakukan tindakan yang dapat merugikan kepentingan hukum, kehormatan dan kedaulatan Partai Demokrat serta menganggu kehidupan demokrasi di Indonesia,

Dalam kesempatan itu, Syahyuzar juga menjelaskan beberapa 6 poin penting menyikapi hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yaitu, pertama bahwa pihaknya solid dan setia kepada hasil kongres ke V Partai Demokrat yang diselenggarakan pada 15 Maret 2020 di Jakarta, dibawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dimana Kemenkumham RI telah mengesahkan Kepengurusan (No. M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020) dan AD/ART (No. M.HH.09-AH.11.01 Tahun 2020) serta telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara RI (no. 15 Tanggal 19 Februari 2021).

Kedua, bahwa Lambang Partai Demokrat (termasuk panji-panjinya) telah didaftarkan dan diakui oleh Negara sesuai dengan Nomor Pendaftaran IDM000201281 yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum Dan HAM RI, Direktur Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual sejak 24 Oktober 2007, dan diperpanjang tanggal 3 Maret 2017, hingga 24 Oktober 2027. 

Pengesahan dimaksud menyatakan bahwa pemilik merk/lambang Partai Demokrat tersebut adalah Partai Demokrat yang beralamat di jalan Proklamasi No. 41 Menteng, Jakarta Pusat, 10320.

Lalu ketiga, bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat secara ilegal dan inkonstitusional pada tanggal 5 Maret 2021 yang bertempat di Sidolangit, Sumatera Utara, dimana baik dari aspek penyelenggaraan, kepemilikan suara, penggunaan atribut, serta produk yang dihasilkan bertentangan dengan Surat Keputusan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Tentang Kepengurusan, AD/ART dan Lambang Partai, (Poin 1 dan 2).

Selanjutnya ke empat, bahwa patut diduga ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan membentuk kepengurusan, menggunakan Lambang/merk Partai (termasuk atributnya) Partai Demokrat dan membuka kantor mengatasnamakan Partai Demokrat secara tidak sah dan melawan hukum.

Ke lima, mengingatkan bahwa penggunaan merk/lambang, (atribut) Partai Demokrat secara illegal adalah perbuatan melawan hukum dan dapat di tuntut secara hukum berdasarkan pasal 100 ayat (1) undang-undang nomor: 20 tahun 2016 tentang Merk dan Indikasi Geografis menerangkan bahwa "Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merk yang sama pada keseluruhannya dengan merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp2 Milyar,".

"Yang terakhir apabila masyarakat mengetahui atau menemukan kejadian tersebut sebagaimana point 4 diatas, mohon agar dapat melaporkan kepada pengurus Partai Demokrat Kota Langsa," sebut Syahyuzar serta Wakil Ketua I, Adi Junaidi dalam keterangan pers kepada AJNN.

Komentar

Loading...