Unduh Aplikasi

Antiklimaks Manuver Sang Pilot

Antiklimaks Manuver Sang Pilot
Irwandi Yusuf. Foto: detik.com

BANDA ACEH - Penangkapan Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, dalam operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pendopo Gubernur Aceh, sempat membuat heboh publik Aceh pada Selasa 3 Juli 2018 silam.

Irwandi saat itu diduga menerima suap dari Bupati Bener Meriah, Ahmadi, sebesar Rp 1,05 miliar terkait proyek-proyek yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA). Di waktu nyaris bersamaan, Ahmadi turut diamankan KPK di Bener Meriah.

Keesokan harinya, Rabu (4/7), Irwandi diboyong ke Gedung KPK di Kuningan, Ia tiba sekitar pukul 14.00 WIB. Tak hanya dirinya, staf Gubernur Aceh, Hendri Yuzal, yang juga ikut terjaring OTT, sudah terlebih dulu tiba di Gedung KPK sebelum kedatangan Irwandi Yusuf.

Atas permintaan Wakil Ketua DPW Partai Nanggroe Aceh (PNA) Kota Banda Aceh, Yuni Eko Hariatna, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mendaftarkan permohonan praperadilan terhadap KPK, Rabu 15 Agustus 2018, terkait sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan Irwandi.

Lalu, berdasarkan surat dari penasehat hukum Irwandi, tanggal 27 Agustus 2018, kepada KPK diberitahukan bahwa pengajuan praperadilan oleh Eko Hariatna bukan inisiatif Irwandi, bahkan Irwandi menyatakan tidak pernah memberikan kuasa kepada siapapun dalam upaya praperadilan.

Tetapi disisi lain, Irwandi secara diam-diam mengajukan upaya hukum praperadilan terhadap KPK. Bahkan, sidang perdana direncanakan digelar pada Selasa, 9 Oktober 2018. Namun, diundur selama tujuh hari pada Selasa, 16 Oktober 2018.

Kemudian, berdasarkan putusan praperadilan yang dibacakan hakim tunggal, Riyadi Sunindyo Florentinus, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menyatakan praperadilan yang diajukannya ditolak, dengan demikian status tersangka Irwandi Yusuf dinyatakan sah.

Riyadi menyebut penyelidikan, penyidikan, penahanan, dan tangkap tangan yang dilakukan KPK terhadap Irwandi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Dia juga mengatakan operasi tangkap tangan yang dilakukan terhadap Irwandi telah memenuhi alat bukti minimal yang sah.

Setelah menjalani serangkaian proses pemerikasaan dan persidangan, pada Senin 8 April 2019, majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada Irwandi Yusuf selama 7 tahun tahun penjara ditambah denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

Menanggapi putusan tersebut, KPK mengajukan banding terhadap vonis yang dijatuhkan terhadap Irwandi Yusuf. KPK tidak terima dengan keputusan itu dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Kemudian vonis Irwandi Yusuf bertambah menjadi 8 tahun penjara, dan mencabut hak politik selama 5 tahun.

Mendapat keputusan tersebut, kemudian Irwandi Yusuf mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya upaya hukum Irwandi Yusuf, kandas ditangan Hakim Mahkamah Agung. Dimana, MA menolak kasasi Irwandi, Gubernur Aceh nonaktif yang mahir menerbangkan pesawat jenis single engine tersebut.

Iklan Kriyad

Komentar

Loading...