Antara Pelaksana Tugas dan Pejabat Definitif

Antara Pelaksana Tugas dan Pejabat Definitif
Ilustrasi: CFO.

JIKA ada yang beranggapan penundaan pemilihan Kepala Daerah Aceh hingga 2024 bukan sebuah kerugian, yang bersangkutan perlu memperbaiki pemikiran. Karena penundaan ini, apapun alasannya, adalah kerugian bagi Aceh.

Yang paling utama dan harus jadi perhatian adalah karena selama menunggu perhelatan politik itu, daerah-daerah yang menggelar pilkada harus dipimpin oleh pelaksana tugas. Selama dalam kekuasaan pelaksana tugas, maka tidak akan ada kebijakan penting yang bisa putuskan karena keterbatasan kewenangan. 

Kewenangan pelaksana tugas ini jelas tak sebanding dengan kewenangan yang dipegang oleh kepala daerah defenitif, hasil pemilihan kepala daerah. Seorang pelaksana tugas dilarang mengeluarkan keputusan yang memiliki dampak hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, alokasi anggaran, dan kebijakan strategis lain.

Untuk mengambil hal-hal sepenting itu, seorang pelaksana tugas harus mendapatkan izin tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Mungkin saja akan ada peraturan yang dikeluarkan Mendagri terkait wewenang pelaksana tugas yang menjabat hingga 2024. Apalagi mereka menjabat dalam rentang waktu yang cukup panjang. 

Tanpa kepala daerah definitif, daerah juga sulit berkembang. Karena kebijakan anggaran di daerah harus diputuskan secara cermat. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang pelaksana tugas. 

Memang, berkaca dari kejadian yang dialami Aceh dalam beberapa tahun terakhir, penunjukan seorang pelaksana tugas kepala daerah memang tidak akan membawa banyak perbedaan. Banyak hal penting yang diabaikan, bahkan di saat masyarakat Aceh dililit masalah karena pandemi Covid-19. 

Baca Selanjutnya...
Halaman 12

Komentar Pembaca

Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
Loading...

Berita Terkini