Unduh Aplikasi

Antara Covid-19, Blok B dan Opsi Ketiga

Antara Covid-19, Blok B dan Opsi Ketiga
Muhammad Zukhri

Oleh: Muhammad Zukhri

Pandemi Covid-19 telah membuat jutaan orang kehilangan pekerjaan dan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tak hanya kalangan pekerja, para pengusaha dan perusahaan baik besar maupun kecil terkena dampaknya. Bidang usaha di sektor Perhubungan, Parawisata, Konstruksi, dan banyak lagi sudah terkena imbas dari Pandemi Covid-19 ini, termasuk bidang usaha Minyak dan Gas Bumi.

Harga minyak mentah dan gas bumi menjadi tolok ukur dari berkembangnya usaha eksplorasi dan eksploitasi migas. Saat harga naik maka perusahaan migas akan menaikkan produksinya serta melakukan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan migas baru. Salah satu faktor utama pembentuk harga migas adalah keseimbangan antara penyediaan dan permintaan migas sebagai salah satu sumber energi. Adanya pandemi Covid-19 ini telah membuat banyak sektor usaha yang membutuhkan energi tutup atau menurunkan kapasitasnya. Hal ini pernah membuat harga minyak mentah dunia sangat rendah malah sempat menyentuh angka di bawah 0 USD per barrel.

Dengan rendahnya harga migas dunia maka banyak sekali perusahaan migas yang menunda kegiatan eksplorasinya atau paling tidak mengurangi jumlah sumur migas yang akan di bor demi mengurangi kerugian. Lapangan-lapangan eksplorasi migas yang mempunyai potensi yang besar sepertinya masih bisa diharapkan tetap berjalan kegiatan eksplorasinya. Sebuah lapangan eksplorasi migas harus melakukan pemboran sumur dan pembuktikan potensinya lewat kegiatan uji sumur. Ini artinya masih terdapat ketidakpastian mengenai ada tidaknya migas atau seberapa besar kandungan migas di sebuah lapangan eksplorasi. Ketidakpastian ini bisa dimitigasi dengan melakukan analisa data-data geologi dan geofisika sehingga pada akhirnya di dapat perkiraan model geologinya dan sebaran potensinya serta tingkat kemungkinan jumlah kandungan migas.

Pemerintah Aceh lewat BUMD nya yaitu PT Pembangunan Aceh (PEMA) mendapatkan kesempatan untuk mengelola Blok B yang selama ini dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Untuk melakukan pengelolaan ini, PT PEMA harus mengajukan proposal kepada Pemerintah lewat BPMA (Badan Pengelola Migas Aceh). Proposal pengajuan permohonan ini tentu saja melewati tahap pengkajian potensi migas lapangan tersebut dan membuat rencana kerja sehingga pada akhirnya dapat di kuantifikasi perkiraan biaya, modal kerja dan keuntungannya. Dari pengajuan proposal ini PT PEMA juga harus menyediakan bonus tanda tangan (signing bonus) yang jumlahnya telah diatur sesuai aturan Perundang-undangan yang nantinya akan dibagi 50-50 antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Aceh.

Jadi untuk dapat mengelola Blok B dibutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya tersebut sekurang-kurangnya untuk bonus tanda tangan, modal kerja dan modal pengembangan lapangan migas untuk mendapatkan cadangan baru. Kewajiban Abandonment and Site Restoration (ASR) atau penutupan sumur produksi, pembongkaran fasilitas produksi dan penghijuan kembali akan menambah beban biaya. Harus dipahami, secara alami besaran produksi migas akan menurun setiap tahun. Tingkat penurunan produksi ini bisa dikurangi dengan melakukan kerja ulang (workover) atau perbaikan sumur (wellservices). Namun tetap saja produksi akan berkurang seiring dengan kompleksnya permasalahan di sumur produksi seperti air terproduksi, pasir, dan lain-lain. Sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan produksi maka dibutuhkan pengeboran sumur-sumur baru dititik-titik yang telah dipetakan pada model geologinya. Sehingga tingkat keekonomian untuk mengelola Blok B ini harus dibandingkan dengan opsi-opsi lain seperti mengambil Participating Interest (PI) atau bentuk bisnis Badan Operasi Bersama (BOB) PEMA dan PHE. Ketiga model ini harus dievaluasi dan diambil yang paling optimum sebagai pilihan terbaik.

Untuk ASR ini sendiri merupakan problem yang lain. ASR ini merupakan kegiatan pasca operasi produksi yang didalamnya terdapat kegiatan penutupan sumur secara permanen, pembongkaran fasilitas produksi yang terkait dan penghijauan kembali. Secara pendanaan ASR ini termasuk biaya yang dicadangkan dalam rentang waktu yang ditentukan, misalnya 20 tahun, dan dana cadangan ini nantinya bisa ambil kembali oleh pihak pengelola Blok sesuai mekanisme yang telah diatur. Jadi idealnya sumur yang dicadangkan dana ASR-nya merupakan sumur-sumur produktif yang berumur panjang. Nah, sangat tidak fair untuk PT PEMA yang nantinya mengelola Blok B ini akan menanggung biaya ASR dari semua sumur yang ada baik yang masih produktif maupun yang telah tidak produktif lagi. Ditambah lagi cadangan migas yang dapat diambil yang tersisa dengan sumur-sumur yang ada saat ini kurang dari 5 persen lagi.

Memang ketentuan ASR ini baru diterbitkan aturannya lewat PP No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan aturan turunannya pada Permen ESDM No.15 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pasca Operas1 Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi dan PTK-040 Tahun 2018 Rev.01 tentang Abandonment and Site Restoration Revisi 01. Jadi ketentuan ini belum tercantum pada perjanjian kontrak Kerjasama PSC sehingga hal ini membuat keberatan pihak kontraktor migas (pengelola Blok). Namun perlu digaris bawahi bahwa pada Permen ESDM No.15/2018 pasal 21 ayat a, menyatakan bahwa kewajiban ASR ini mengikat semua kontraktor migas meski pada perjanjian kontraknya belum mencantumkan perihal ASR ini. Sehingga dengan demikian maka PHE berkewajiban untuk mencadangkan dana ASR ini. Beda pendapat (dispute) mengenai kewajiban ASR pada Blok B ini sebaiknya diselesaikan dahulu sesuai mekanisme yang berlaku sebelum PT PEMA mengelola Blok B ini.

Lalu apa opsi ketiga? Opsi ketiga Penulis ajukan sebagai jalan tengah. Opsi ini diambil saat PT PEMA tidak memiliki finansial yang cukup untuk memiliki 100 persen sahamnya sendiri atau tidak mendapatkan investor yang mumpuni saat menawarkan kerjasama pengelolaan dengan bentuk Badan Operasi Bersama (BOB). Opsi tersebut adalah meminta perpanjang waktu kepada pemerintah hingga saat ekonomi mulai kembali membaik pasca pandemi Covid-19 dan pada saatnya nanti didapatkan investor yang mampu dan benar-benar tertarik untuk mengelola Blok B ini di bawah PT PEMA. Hal ini diambil sebagai solusi sementara dibanding daripada hanya mengambil PI dari Blok B ini. Sementara menunggu saat ekonomi membaik pasca pandemi Covid-19, PT PEMA diharapkan dapat membenahi sisi kemampuan finansialnya. Dilain pihak, BPMA diharapkan mampu mendorong PHE untuk menggunakan perusahaan yang berbasis Aceh sebagai penyedia barang dan jasa sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga rakyat Aceh lebih banyak yang dapat menikmati hasil migas dari bumi Aceh sendiri sehingga tetap tercipa multiplier effect dari bisnis migas di Aceh ini.

Mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan pandangan baru dari cita-cita mengelola migas Aceh sendiri karena adanya pandemi Covid-19 ini telah memaksa banyak pihak untuk merancang ulang strategi bisnis mereka. Reevaluasi keekonomian pengelolaan dengan beberapa opsi yaitu kelola 100%, BOB PEMA atau mengambil PI harus ditelaah secara detail dan cermat. Serta menyelesaikan beda pendapat mengenai ASR Blok B ini harus dilakukan sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum serta prinsip keadilan saat mengelola Blok B ini.

Penulis adalah Praktisi Migas dan Anggota Tim Pembentukan BPMA dan Profesional Migas Aceh (PMA).

Komentar

Loading...