Unduh Aplikasi

Angka Naik Upah Tetap

Angka Naik Upah Tetap
Ilustrasi: forbes

TAHUN depan, Pemerintah Aceh menetapkan angka Rp 3,165 juta sebagai upah minimum regional. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Aceh Nomor 560/1774/2019 yang ditandatangani oleh Pelaksana Tugas Gubernur Aceh Nova Iriansyah, awal November lau.

Angka ini naik 8,51 persen dari yang ditetapkan Pemerintah Aceh tahun ini. Kenaikan ini didasarkan kepada banyak hal, terutama usulan Dewan Pengupahan Provinsi Aceh.

Kelak, pada saat gajian pertama di awal tahun depan, seluruh pekerja di Aceh, minimal, akan mendapatkan gaji sebesar tersebut. Tidak lebih rendah dari upah minimum yang diatur dalam skala upah.

Ketentuan ini sedikit banyak akan membebani keuntungan para pengusaha atau kelompok usaha. Namun pemerintah juga memberikan celah bagi pengusaha yang tidak mampu menyesuaikan pembayaran gaji itu untuk mengajukan penangguhan, sesuai tata cara pelaksanaan upah minimum yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan.

Meski dijadikan sebagai dasar pemberian gaji, besar kemungkinan hal ini tidak akan dilaksanakan oleh banyak pengusaha di Aceh. Apalagi, selama ini, pengawasan Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah di seluruh Aceh, terhadap pelaksanaan aturan ini sangat lemah.

Tapi hampir dapat dipastikan bahwa semua kenaikan itu tak lebih dari sekadar imbauan semu. Apalagi di saat yang sama, para pekerja hampir tak punya daya tawar saat berhadapan dengan pengusaha atau kelompok usaha.

Lemahkan posisi para pekerja ini dimanfaatkan benar oleh pengusaha. Padahal harusnya, seluruh negosiasi terhadap upah yang akan dibayarkan tidak boleh kurang dari ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Karena itu kita berharap agar Pemerintah Aceh tidak sekadar mengeluarkan aturan baru. Pemerintah, terutama dari dinas terkait, harus mampu memastikan pengusaha membayarkan upah kepada karyawan sesuai dengan ketentuan daerah.

Kenaikan upah ini hanya akan memicu kenaikan harga kebutuhan barang pokok di Aceh. Tentu saja, tanpa keseriusan membayarkan upah wajar, hal ini akan semakin membebani kelas pekerja di Aceh yang semakin lama semakin terjepit, dampak dari aturan yang tak dilaksanakan sepenuhnya.

Komentar

Loading...