Unduh Aplikasi

Anggota Fraksi PA Layangkan Mosi Tak Percaya Terhadap Dahlan Jamaluddin

Anggota Fraksi PA Layangkan Mosi Tak Percaya Terhadap Dahlan Jamaluddin
Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Dahlan Jamaluddin. Foto: AJNN.Net/Fauzul Husni

BANDA ACEH - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Fraksi Partai Aceh (PA) dikabarkan melakukan mosi tidak percaya terhadap Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin.

Ketua Fraksi PA, Tarmizi Panyang ketika dikonfirmasi AJNN enggan berkomentar terkait mosi tidak percaya yang dilakukan oleh sejumlah anggota DPRA dari Partai Aceh.

Menurutnya, terkait masalah itu tersebut sudah diambil alih oleh petinggi Partai Aceh yaitu Muzakir Manaf.

"Itu sudah ditangan Mualem (Muzakir Manaf), sudah diranah partai, jadi biar partai yang menyelesaikan," kata Tarmizi Panyang, saat dihubungi AJNN, Jumat (15/1).

Kata Tarmizi, biarkan masalah tersebut diselesaikan di internal partai, karena memang sudah masuk ke ranah partai.

"Biar partai yang menyelesaikan karena memang di internal, jadi terserah partai mau bagaimana," tutupnya.

Sementara itu, Anggota Fraksi PA, Tarmizi mengaku baru mendengar berita ada tanda tangan untuk mosi tak percaya kepada Ketua DPRA dari internal PA. 

"Tapi saya tidak tau persis, kalau pun benar perlu ditanyakan kepada senior-senior saya, saya bukan di ranah itu," ujarnya.

Baca: Zulfadli: Dahlan Dapat Bonus Pokir Rp100 Miliar

"Yang saya pahami, ada permintaan teman-teman agar segera dilakukan rapat internal partai dengan fraksi untuk dilakukan evaluasi menyeluruh setelah satu tahun di DPRA," tambah Tarmizi.

Menurutnya momentnya juga tepat, salah satunya perlu meluruskan kabar tentang bonus pokir yang diterima Ketua DPRA Rp 100 miliar. Pasalnya gara-gara kabar itu telah terjadi misunderstanding (salah paham), miss komunikasi dan asumsi-asumsi. 

"Sehingga perlu dijelaskan dan diluruskan agar tidak berimbas kemana-mana sehingga muncul tafsir-tafsir yang tidak sesuai," kata putra asli Aceh Barat itu.

Ia menambahkan kalau rapat evaluasi dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya untuk Ketua DPRA, juga pimpinan fraksi, pimpinam komisi. Jadwal rapat juga disesuaikan dengan jadwal pimpinan partai yang saat ini sedang padat.

"Hasil evaluasi pasti untuk kebaikan bersama, jika memang ada penyegaran, maka itu hak prerogratif pimpinan partai yaitu Mualem dan Abu Razak," ujarnya.

Komentar

Loading...