Unduh Aplikasi

Anggota DPRK Singkil: Pembentukan Provinsi ALA - ABAS Tidak Bisa Dihindari

Anggota DPRK Singkil: Pembentukan Provinsi ALA - ABAS Tidak Bisa Dihindari
Wakil Ketua DPRK Aceh Singkil dari Partai PAN, Yuli Hardin. Foto: Ist

ACEH SINGKIL - Anggota DPRK Aceh Singkil Yuli Hardin menilai beberapa gejolak dalam upaya pemekaran Provinsi Aceh dalam beberapa waktu terakhir sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan. 

Walaupun pemerintah daerah Kabupaten Aceh Singkil belum memberikan respon apapun menyangkut hal tersebut. Tetapi masyarakat Aceh Singkil sebenarnya sangat menginginkan keadilan dalam pembangunan dari pemerintah Aceh saat ini.

"Saya sebagai wakil rakyat melihat pembentukan Provinsi ALA atau nanti juga ABAS sebagai suatu hal yang tidak bisa dihindari, mengingatkan kebijakan Pemerintah Aceh selama ini. Tetapi saya ingatkan agar isu ALA ini tidak hanya menjadi "Bargaining" (Tawar menawar) politik murahan semata, sehingga saat mendapatkan porsi dan sebagainya, kemudian diam lagi. Saat mulai tersudutkan muncul lagi," ujar Yuli Hardin kepada AJNN, Kamis (24/9) melalui sambungan telepon dari Aceh Singkil.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengungkapkan kalau rencana pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) bukan persoalan baru. Isu Provinsi ALA ini sudah mulai dimunculkan sejak lama (puluhan tahun lalu). Isu ini sendiri sudah beberapa kali mengalami pasang surut, sehingga beberapa waktu yang lalu, sempat digaungkan kembali akan tetapi kemudian turun (Meredup). Saat ini isu tersebut dinaikkan kembali.

"Bagi masyarakat Singkil, sebenarnya rencana pembentukan Provinsi ALA hampir tidak dihiraukan, karena masyarakat melihat rencana pembentukan Provinsi ALA ini sebagai komoditi politik bagi beberapa kalangan," ujar Yuli Hardin.

Ia mengungkapkan bahwa masyarakat Singkil sebenarnya sudah jenuh dengan masalah ini. Karena isu - isu seperti ini sering dimanfaatkan sebagai bargaining bagi beberapa pihak. Memang pembentukan Provinsi ALA secara intens diusulkan oleh beberapa kabupaten dari wilayah Gayo Serumpun yaitu, Gayo Lues, Bener Meriah, Aceh Tenggara dan Aceh Tengah. 

Namun secara geografis, kata dia, kondisi Kabupaten Aceh Singkil dan Subulussalam tidak begitu menguntungkan sebenarnya. Karena letaknya sangat jauh, sama seperti jarak dengan ibukota Provinsi Aceh. 

"Tetapi kami punya kesamaan nasib, karena sampai saat ini, keberpihakan pembagian porsi APBA kepada Kabupaten Aceh Singkil sangat sedikit sekali," ujarnya.

Bahkan, menurut Yuli, dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Aceh Singkil hanya mendapatkan pembagian APBA dari dana Otonomi Khusus (Otsus), itupun karena sudah menjadi pembagian wajib bagi kabupaten/kota berdasarkan hitungan - hitungan jumlah penduduk dan luas wilayah dan beberapa rumus lainnya.

Yuli Hardin mengungkapkan kalau Aceh Singkil hanya mendapatkan dana Otsus sebesar Rp 113 miliar. Beberapa waktu lalu Aceh Singkil juga mendapat Rp 83 miliar, ini berarti dari triliunan dana APBA, Aceh Singkil hanya mendapatkan porsi yang sangat sedikit. 

"Bahkan untuk dana APBA reguler, sudah beberapa tahun ini kami mendapatkan sedikit sekali dibandingkan Aceh Utara, Aceh Timur, Pidie dan Aceh Besar," kata Hardin dengan nada kecewa.

Baca: HMI Takengon: Pemekaran Provinsi Merupakan Keharusan, Hilangkan Prasangka Negatif

Melihat kondisi tersebut, terlepas dari isu ALA, dirinya merasa Aceh Singkil sangat termarjinalkan dalam pembagian porsi pembangunan. Sehingga Singkil seperti dianaktirikan. Ditinjau dari segi infrastruktur, Aceh Singkil juga jauh tertinggal dari kabupaten lain. Untuk saat ini Aceh Singkil, menjadi kabupaten termiskin di Aceh dan masuk dalam daftar kabupaten termiskin di Indonesia.

"Akan tetapi Pemerintah Aceh tetap tidak memberikan respon 6 lebih, bagi Aceh Singkil untuk mendongkrak atau mengeluarkan Singkil dari status daerah termiskin di Indonesia," kata Yuli Hardin.

Saat Singkil merasa tidak terperhatikan, dengan semua kebijakan pembangunan dari Pemerintah Aceh. Sehingga wajar jika Aceh Singkil masuk dalam isu pemekaran provinsi. Namun Yuli Hardin mengungkapkan kalau memang di Singkil belum ada respon yang kuat terkait ALA, seperti di wilayah Gayo Serumpun. 

"Disana terlihat pemerintahannya begitu respon, tapi sepertinya Singkil belum. Kemarin saya ketemu pak Bupati Aceh Singkil, tapi nampaknya dingin - dingin saja," kata Yuli Hardin.

Tapi, Hardin juga mengatakan kalau hal itu bukan menjadi patokan. Hal ini mungkin terjadi karena pemerintah di masing-masing kabupaten dalam wilayah ALA, belum bertemu dan menyamakan persepsinya. 

Tetapi Hardin sekali lagi mengharapkan jangan sampai isu ALA ini menjadi bargaining semata. Sehingga saat mereka mendapatkan porsinya, mereka lalu diam.

"Wacana ALA ini sudah beberapa kali gelombang terjadi, jadi jangan cuma jadi bargaining. Kalau serius, ayo kita gebrak. Jangan tanggung - tanggung," ujar Yuli Hardin.

Tetapi kalau tidak, kata Hardin, harus ada upaya advokasi kepada Pemerintah Aceh dari semua kabupaten yang merasa selama ini dianaktirikan, hal ini perlu agar porsinya pembangunan bisa sama. 

Ia mengatakan jangan sampai ada reaksi dulu baru ada reaksi dari Pemerintah Aceh. Apalagi hari ini ada beberapa pembatalan proyek Multi Years, dan sejumlah proyek tersebut terletak di daerah yang termarjinalkan.

"Tapi kita tidak tahu, apakah ini ada konflik antara Plt Gubernur Aceh dengan DPRA. Akan tetapi kalau ini terus berlanjut, maka yang dirugikan adalah kami juga," ujar Yuli Hardin

Pria yang menduduki posisi anggota DPRK Aceh Singkil dari Daerah Pemilihan (Dapil) I kota Singkil tersebut menyarankan supaya Bupati Gayo Lues, Muhammad Amru sebagai inisiator pembentukan Provinsi ALA dan teman - temannya harus duduk bersama dengan mereka di Singkil. 

"Jika ada beberapa hal lain yang belum jelas dan menimbulkan persepsi negatif menyangkut tentang ALA ini bisa diatasi, karena pemekaran provinsi ini bukanlah isu yang haram dan masih dalam batas wajar," katanya.

Komentar

Loading...