Unduh Aplikasi

Anggota DPRA minta suluruh kabupaten di Aceh terapkan hukum cambuk

BANDA ACEH—Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, SHI, mendesak seluruh pemerintah kabupaten/kota di Aceh untuk memberlakukan hukuman cambuk bila ada tersangka yang melakukan pelanggaran.

Menurutnya, selama ini hukuman cambuk hanya sering dilakukan di Banda Aceh, dan beberapa kabupaten lainnya di Aceh.

 “Harus merata, tidak boleh pincang dalam pelaksanaannya. Nanti malah yang melakukan pelanggaran syariat Islam yang sama di kabupaten A misalnya, tidak dicambuk. Sementara di kabupaten B malah dicambuk,” ujar politisi Partai Aceh ini  Jumat (31/10) siang. 

Aturan hukum ini,  kata  Iskandar,  termaktub dalam Qanun Nomor 12 Tentang Khamar ( minuman keras) dan sejenisnya, Qanun Nomor 12 Tentang Maisir (perjudian), dan Qanun Nomor 14 Tentang Khalwat (mesum).

“ Jadi, aturan hukum tentang hukuman cambuk sangat jelas, maka tidak boleh ada lagi oknum- oknum yang kebal hukum dalam pelanggaran syariat Islam,"katanya. 

Ia melanjutkan, tidak meratanya pemberlakukan hukuman cambuk,  baik itu kepada pelaku maisir, khamar, dan khalwat justru dapat menimbulkan kecemburuan secara psikologis bagi masyarakat yang menerima hukuman tersebut.

“Harus disebutkan juga apa kendalanya sehingga masih  ada kabupaten/ kota yang tidak melaksanakan hukuman cambuk ini,” ujar alumni UIN Ar-Raniry itu. Atau, kata dia, jangan pula ada pelaku pelanggaran syariat yang tidak dicambuk sama sekali. Padahal,  ia terbukti bersalah melakukan kesalahan.

Kondisi ini akan melemahkan penegakan syariat Islam di Aceh, karena para pengambil kebijakan telah berlaku tidak adil.

“Kita tetap mendorong agar pelaksanaa syariat Islam secara kaffah terwujud hendaknya,” demikian ungkap anggota DPRA termuda ini Menanggapi tentang isu luar bagaimana kritikan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh,

Iskandar Farlaky menjelaskan, Aceh adalah daerah khusus (lex specialis), kultur Aceh berbeda dengan daerah lain, dan perlu juga diketahui untuk memperoleh disahkannyanSyariat Islam di Aceh banyak perjuangan yang dihadapi oleh ulama- ulama Aceh dahulu, maka dari itu mereka yang berependapat negative terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh harus menghormati kearifan lokal tersebut.

DP

Komentar

Loading...